Category: Uncategorized

REMBANG – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan program Gerakan Ibu Menanam Pohon (Rabu Pon), Rabu (30/7/2025). Peluncuran dilakukan secara luring dan daring di lima kabupaten/kota pilot project, yakni Brebes, Sragen, Purworejo, Banjarnegara, dan Rembang.

Di Kabupaten Rembang, kegiatan dipusatkan di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan. Desa ini dipilih oleh TP PKK Provinsi Jawa Tengah karena termasuk dalam kategori desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Diketahui, program itu tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menyasar kelompok masyarakat rentan secara sosial. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis untuk 100 warga, pelatihan menanam dan beternak, penyaluran bantuan sembako, serta praktik bertanam dan beternak bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian.

Ketua TP PKK Kabupaten Rembang, Musringah Harno menyampaikan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian keluarga dan desa. Dia berharap, program ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan terus dikembangkan dan menyentuh lebih banyak desa binaan.

“Melalui Rabu Pon, kami ingin ibu-ibu di desa memiliki keterampilan untuk menanam, memelihara ternak, dan mengelola sumber pangan keluarga. Ini menjadi salah satu cara kita mengurangi beban ekonomi rumah tangga, serta meningkatkan ketahanan keluarga,” tuturnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Harmusa Oktaviani mengapresiasi pelaksanaan program bantuan terpadu, yang menyasar warga kurang mampu di pedesaan. Menurutnya, program ini membawa dampak positif karena mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Program ini memberikan manfaat buat masyarakat, terutama bagi warga yang tidak mampu. Bantuan yang diberikan cukup komplet, dari tanaman, ternak, hingga sembako,” ujar Harmusa.

Dia menambahkan, bantuan yang bersifat multifungsi sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus kesejahteraan ekonomi keluarga.

“Harapan saya, semoga tidak hanya di desa ini, tapi bisa menyebar ke desa-desa lain. Targetnya nanti, minimal satu kecamatan ada satu desa yang mendapat bantuan seperti ini,” tandasnya.

Dengan menggabungkan aspek pertanian, kesehatan, dan sosial, lanjutnya, program Rabu Pon dapat menjadi gerakan berkelanjutan, yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kaum ibu dan keluarga di pedesaan.

Di Kabupaten Kendal, program Rabu Pon diselenggarakan di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Rabu (30/7/2025).

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari sangat mendukung program tersebut, karena selaras dengan program TP PKK Kendal, yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk tanaman pangan dan tanaman obat.

Dia berharap, kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh pihak desa/kelurahan, sesuai dengan potensi tanaman di wilayahnya masing-masing.

“Semoga melalui program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur bupati.

Senada, Ketua TP PKK Kendal, Niken Larasati berharap, ibu-ibu bisa memanfaatkan halaman rumahnya, untuk ketahanan pangan dengan menanam pohon yang produktif. Sehingga, bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi bagi masing-masing keluarga.

“Hari ini launching program Rabu Pon, yang nantinya akan kita instruksikan kepada desa dan kelurahan, agar setiap Rabu Pon untuk bisa menanam pohon,” ujar Niken.

Penulis: Mifta Kominto Rembang/Heri, Diskominfo Kendal
Editor: Di, Diskominfo Jateng

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen terus meningkatkan layanan kesehatan warganya. Salah satunya, menyediakan infrastruktur layanan kesehatan berupa gedung untuk bangsal rawat inap, di RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang.

Gedung rawat inap yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Kamis, (31/7/2025) tersebut, menjadi bagian dari Proyek Strategis Daerah (PSD) Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran senilai Rp19,468 miliar. Selain ruang rawat inap, pagu juga meliputi renovasi Ballroom Borobudur RSJD Dr Amino.

Direktur RSJD Dr Amino Gondohutomo, Alek Jusran mengatakan, gedung untuk rawat inap tersebut sebenarnya disiapkan untuk tiga lantai, namun untuk sementara masih diselesaikan dulu untuk satu lantai. Gedung tersebut akan dialokasikan untuk bangsal kegawatan jiwa.

“Insyaallah pentahapan tahun berikutnya, kita akan berjuang untuk memenuhi lantai dua dan ketiga,” kata dia usai acara peresmian.

Alek meminta dukungan penuh dari seluruh stakeholder, agar gedung tersebut dapat terealisasi secara penuh. Dukungan itu diperlukan karena infrastruktur yang baru tersebut, akan mendukung upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan prima dan paripurna kepada masyarakat.

“Ke depan, ini bukan hanya menjadi rumah sakit jiwa, melainkan sesuai amanat perundangan yang baru, Amino Gondohutomo akan menjadi rumah sakit umum dengan keunggulan jiwa. Jadi pelayanan umum sudah kita siapkan,” kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar mengatakan, kehadiran RSJD Dr Amino Gondohutomo ini menjadi harapan untuk mengatasi masalah kejiwaan di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Pantura. Itu dibuktikan dengan 200 pasien rawat inap di rumah sakit tersebut, yang rata-rata berasal dari wilayah Utara Jawa Tengah.

“Intinya saat ini masyarakat harus sadar berkaitan dengan mental health atau kesehatan jiwa. Kenapa? Karena ada perubahan berbagai macam di dunia ini, media sosial saja contohnya. Ini banyak mempengaruhi mental masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, RSJD Dr Amino Gondohutomo merupakan rumah sakit daerah milik Provinsi Jateng. Pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya membangun secara fisik, tetapi juga upaya mewujudkan pelayanan paripurna dan maksimal.

“Bangunan baru ini diharapkan menjadi motivasi baru bagi para dokter, untuk memberikan semangat baru kepada kita dalam mewujudkan pelayanan paripurna,” beber dia.

Pelayanan prima dan paripurna itu, lanjut Luthfi, juga diterapkan di rumah sakit lain milik Provinsi Jateng. Rumah sakit milik Provinsi Jateng akan memberikan pelayanan prima buat mereka yang disabilitas, kelompok rentan, pensiunan, lansia dan lainnya, dengan hak yang sama.

Dia berharap, pelayanan rumah sakit-rumah sakit tersebut bisa sampai menjangkau ke pelosok desa. Melalui program dokter spesial keliling (speling), pelayanan kesehatan pemerintah Jateng akan menjangkau warga sampai di desa-desa.  (Humas Jateng)*ul

UNGARAN – Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang dijalankan Dinas Kominfo Kabupaten Semarang, meraih penghargaan sertifikat ISO 27001 : 2022. Penyerahan serifikat dilakukan oleh konsultan PT Mitra Berdaya Optima Herawan Saputro, kepada Wakil Bupati Semarang Nur Arifah, di Ruang Pertemuan Dharma Satya, kompleks kantor bupati setempat, Rabu (30/7/2025) siang.

Konsultan PT Mitra Berdaya Optima Herawan Saputro menjelaskan, dengan diterimanya sertifikat ISO 27001 : 2022, maka aspek pelayanan dan keamanan data informasi yang dikelola Dinas Kominfo terjamin. Jaminan itu diperoleh setelah melalui serangkaian asesmen atau penilaian kinerja oleh lembaga independen, yang memiliki standar internasional.

“Sertifikat ini menjamin reputasi Diskominfo, berkaitan dengan tata kelola keamanan data dan informasi, dalam pelayanan publik berbasis digital,” tegasnya.

Bupati Semarang melalui Wakil Bupati Nur Arifah mengingatkan, pentingnya keamanan data dan informasi, di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi saat ini.

“Kemajuan itu diiringi dengan perkembangan berbagai modus kejahatan (digital), yang dapat menghambat pembangunan,” katanya.

Dia juga mengimbau, ada jalinan kerja sama yang semakin solid dengan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) serta pihak lainnya, guna meneguhkan jaminan keamanan data dan informasi.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Petrus Triyono menyampaikan, penyerahan serifikat ISO 27001:2022 menjadi penanda, sistem manajemen keamanan informasi yang dilaksanakan telah teruji. Karenanya, perangkat daerah dapat mengintegrasikan sistem elektroniknya dengan baik.

“Sudah berjalan pula tim tanggap bencana siber, yang akan menangani gangguan sistem manajemen informasi milik Pemkab Semarang,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan sarasehan keamanan informasi bersama perwakilan OPD dan peluncuran website cerdas PPID.

Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

KUDUS – Bantuan keuangan kepada partai politik harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, guna menunjang tata kelola partai yang sehat dan profesional.

Hal itu ditegaskan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, saat menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan kepada partai politik, yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kudus, di pendapa kabupaten setempat, Rabu (30/7/2025).

“Bantuan ini harus dikelola dengan baik. Semua bentuk kegiatan yang didanai dari bantuan tersebut, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Bupati berharap, bantuan tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat.

“Semoga bantuan politik ini bisa mendukung partai politik, dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat makin melek politik dan sadar akan perannya, dalam pembangunan demokrasi,” imbuhnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus, Muhammad Fitrianto menjelaskan, total bantuan keuangan yang disalurkan kepada partai politik di Kabupaten Kudus tahun ini mencapai Rp2.568.905.000.

“Bantuan keuangan ini diprioritaskan untuk pendidikan politik, selain juga digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan kesekretariatan partai,” ungkap Fitrianto.

Penulis: Kontributor Kab Kudus
Editor: Di, Diskominfo Jateng

BOYOLALI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada OPD Pemprov Jateng, dalam ajang Transaksi Nontunai Award 2025 dan Rakor Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), di Asrama Donohudan Boyolali, Selasa (29/7/2025). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perangkat daerah yang telah aktif dan inovatif, dalam mengimplementasikan transaksi nontunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam ajang itu, terdapat tiga kategori penghargaan, yaitu Belanja Daerah Nontunai, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), dan Pendapatan Nontunai berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2024. Adapun penilaian dilakukan berdasarkan presentase realisasi transaksi nontunai, inovasi kanal pembayaran nontunai hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemenang Kategori Belanja Daerah Nontunai, Juara I Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Juara II Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Juara III Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Pemenang Kategori KKPD, Juara I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Juara II Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, Juara III Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pemenang Kategori Pendapatan Nontunai, Juara I Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Juara II Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Juara III Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ikhwan Hamzah menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif perangkat daerah dalam mengimplementasi transaksi nontunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan, transaksi keuangan kini tidak lagi terbatas pada uang tunai. Tetapi trend global menunjukkan pergeseran menuju cashless society, sebagai bagian dari modernisasi perekonomian.

“Apabila kita lihat perkembangan penggunaan CMS dan transaksi nontunai lainnya, sampai dengan bulan Juli 2025 mencapai 83,38 persen dari jumlah transaksi yang dilaksanakan dalam proses belanja APBD Provinsi Jawa Tengah,” bebernya.

Ditambahkan, Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus mempercepat adopsi transaksi nontunai melalui berbagai strategi, seperti digitalisasi layanan publik dan pendapatan daerah (untuk pembayaran pajak, retribusi dan penggunaan Trans Jawa Tengah), membangun kolaborasi dengan perbankan, peningkatan literasi digital dan keuangan bagi masyarakat pelaku usaha kecil, dan menyediakan infrastruktur penunjang seperti internet desa, QRIS, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan layanan m-banking.

“Hal ini masih terus kita dorong, mengingat begitu banyak manfaat transaksi nontunai, seperti mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat mencegah kebocoran anggaran, meningkatkan integritas, mempercepat laporan keuangan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, karena semua tercatat dengan baik,” jelasnya.

Pihaknya berharap momentum ini tidak hanya selebrasi, namun menghasilkan rekomendasi nyata dan implementatif dilingkungan kerja masing-masing.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, Slamet AK juga menekankan terkait pentingnya akselerasi transformasi transaksi digital. Dia mengibaratkan perjalanan panjang sistem keuangan dari masa barter hingga era digital saat ini, sebagai bentuk evolusi yang harus direspon cepat oleh pemerintah daerah.

“Akselerasi mengandung makna kita disuruh cepat, tidak seperti biasanya. Kita patut bersyukur, dalam proses ini ada sinergi dari Bank Indonesia, Kemendagri, dan Bank Jateng, yang terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi di Jawa Tengah,” bebernya.

Ditambahkan, persepsi transaksi nontunai justru membuat proses pembayaran menjadi lebih lambat, adalah persepsi yang salah.

“Kadang transaksinya nontunai, tapi pembayarannya lama. Idealnya, transaksi itu terjadi saat aktivitas selesai, bukan sebulan setelahnya,” tegas Slamet. (BPKAD Jateng/ Ul, Diskominfo Jateng)

BREBES – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggalakkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah kabupaten/ kota di wilayahnya. Program yang disambut antusias oleh warga tersebut, guna mengendalikan harga pangan di pasaran.

Antusiasme itu terlihat saat kegiatan GPM di Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Rabu (30/7/2025). Program itu disambut gembira, karena menawarkan kebutuhan pokok dengan harga jauh lebih murah dibanding harga pasar.

Berdasarkan pantauan, beras SPHP dijual Rp57.000 per 5 kg, beras premium dijual Rp72.000 per 5 kg. Selain itu, minyak goreng Minyakita dijual Rp15.500/liter, bawang merah Temanggung dijual Rp20.000 per setengah kg, bawang putih  Rp18.000 per setengah kg, dan lainnya.

“Saya tadi beli minyak sama telur. Harganya lebih murah dibandingkan pasaran. Jarang ada kayak gini, semoga lebih sering,” ucap warga Padakaton, Casli, saat ditemui di lokasi.

Harga-harga tersebut rerata lebih murah sekitar Rp3.000 dari harga di pasar tradisional, terutama untuk beras, minyak goreng, dan gula.

“Saya senang sekali, bisa beli beras dan minyak lebih murah. Lumayan buat hemat belanja dapur,” ujar Sumirah, ibu rumah tangga asal Padakaton.

Program itu diinisiasi oleh Pemprov Jateng melalui kolaborasi lintas sektor bersama Bulog, Baznas, dan kelompok tani dari berbagai daerah. Tujuannya, menstabilkan harga pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau di tengah ketidakpastian harga pasar.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyebut Gerakan Pangan Murah adalah bagian integral dari upaya menjaga ketahanan gizi keluarga.

“Gerakan pangan murah ini mendukung ketahanan gizi. Masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan yang murah dan sehat. Ini PR bersama agar keluarga tetap tercukupi gizinya, tanpa terbebani harga pasar,” ujar sosok yang akrab disapa Gus Yasin.

Secara terpisah, kegiatan GPM pada hari yang sama juga dilaksanakan di Desa Tegeswetan, Kacamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Rabu (30/7/2025). Kegiatan itu ditinjau langsung Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi.

Komoditas yang dijual di lokasi tersebut meliputi beras 7 ton dengan harga subsidi, dari harga normal Rp13.500/kg menjadi Rp11.000/ kg, Minyak goreng 1.500 liter dengan harga Rp14.000 per liter dari sebelumnya Rp18.000, bawang putih 200 kg dijual dengan harga Rp28.000/kg dari harga normal Rp36.000/kg, bawang merah 200 kg, dengan harga subsidi Rp40.000/ kg dari Rp50.000/kg, cabai 100 kg, dengan harga subsidi Rp 30.000/ kg dari semula Rp50.000/ kg.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, program GPM itu untuk mengintervensi harga bahan pokok penting yang mengalami kenaikkan.

“Harapannya masyarakat bisa tercukupi, agar tidak terjadi fluktuasi harga,” kata Luthfi. (Humas Jateng)*ul