Category: Uncategorized

  • Kolaborasi BPS dan Dinkominfo Dorong Digitalisasi Data Lewat Program Desa Cantik – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    TEMANGGUNG – Upaya memperkuat pengelolaan data di tingkat desa terus dilakukan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung menjalin sinergi dalam program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Kegiatan pembinaan ini berlangsung pada Rabu (25/6/25), dengan Desa Menggoro, Kecamatan Tembarak, sebagai lokasi pelaksanaannya.
    Melalui program ini, BPS Temanggung mendorong desa agar mampu mengelola data secara mandiri, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengumpulan, hingga penyajian data dalam bentuk digital. Tujuannya, agar data yang dimiliki desa dapat digunakan secara efektif untuk mendukung perencanaan dan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
    Pembinaan kali ini menitikberatkan pada penguatan keterampilan di bidang tabulasi dan grafik, diseminasi informasi melalui infografis, serta pengelolaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan publikasi.
    Eko Kus Prasetyo, Pranata Humas Ahli Muda Dinkominfo Temanggung, menekankan pentingnya optimalisasi media sosial dalam mendukung kegiatan di era digital.
    “Di era saat ini, yang menguasai dunia adalah orang-orang yang menguasai informasi. Penyajian data melalui media online, utamanya media sosial adalah hal yang sangat efektif dan berefek,” ujar Eko.
    Kolaborasi ini diharapkan dapat membentuk desa yang cakap dalam pengelolaan data serta melek digital, sehingga mampu menghadirkan pelayanan informasi yang lebih baik dan transparan bagi masyarakat.

    Penulis: Adi;Ekp
    Editor: WH/DiskominfoJtg



    Source link

  • Terjadi Tren Kenaikan Jumlah Pendaki, BPBD Temanggung Pantau Jalur Pendakian – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    TEMANGGUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung mengintensifkan pantauan perkembangan jalur pendakian gunung dan mempersiapkan tim khusus untuk evakuasi pendaki.
    Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Temanggung Totok Nursetyanto mengatakan, pada musim libur sekolah diperkirakan akan ada peningkatan wisatawan untuk pendakian ke puncak gunung Sumbing, Sindoro dan Prahu.
    “Kami persiapkan tim khusus, yang bertugas evakuasi pendaki menuju ke bawah, yakni pendaki yang membutuhkan pertolongan,” katanya, Rabu (25/6/2025).
    Totok menyampaikan, BPBD terus berkomunikasi dengan pengelola jalur pendakian. Mereka juga diingatkan untuk terus menyampaikan aturan yang harus dipatuhi oleh pendaki selama berada di gunung.
    Dikemukakan, pendaki harus memastikan badan dalam kondisi fit, tidak menderita penyakit yang membahayakan, membawa peralatan safety, mendaftar di basecamp dan mematuhi aturan selama di pendakian, seperti turut menjaga lingkungan.
    “Berdasar komunikasi dengan sejumlah pengelola jalur pendakian, ada informasi peningkatan jumlah pendaki, baik di Sumbing, Sindoro dan Perahu,” lanjutnya.
    Totok meminta pada pengelola jalur pendakian untuk segera menghubungi BPBD, jika ada peristiwa kedaruratan untuk segera dilakukan pertolongan. Pada pendaki yang tidak mengetahui jalur, agar sebisa mungkin meminta pengelola membantu agar tidak tersesat.

    Penulis: Aiz;Ekp
    Editor: WH/DiskominfoJtg



    Source link

  • Percepat Program MBG di Jateng, Pembangunan SPPG Terus Ditambah – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    SURAKARTA — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menghadiri acara groundbreaking pembangunan gedung Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 24 Polres jajaran Polda Jateng, Rabu (25/6/2025).

     

    Pembangunan SPPG tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan dapur makan bergizi gratis (MBG) di Jawa Tengah.

     

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pembangunan dapur SPPG tersebut untuk mendukung program MBG, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Diharapkan puluhan SPPG di polres-polres tersebut akan selesai dalam waktu tiga bulan.

     

    “Hari ini yang ikut ada 24 Polres, dan bisa memberikan manfaat bagi 90.717 orang,” katanya, seusai acara groundbreaking, di Kompleks Polresta Surakarta.

     

    Untuk tahap ini, memang baru 24 Polres di Jateng yang akan membangun SPPG. Ke depan, akan dilakukan evaluasi, jika berjalan baik maka masing-masing Polres diproyeksikan memiliki 2-3 SPPG.

     

    “Akan kita evaluasi, kalau hasil baik maka akan kita lipat gandakan dengan disesuaikan kesiapan infrastrukturnya, khususnya lahan,” jelas Sigit.

     

    Kapolri juga mengapresiasi langkah Pemprov Jateng, yang sudah membentuk satuan tugas (Satgas) MBG. Satgas tersebut nantinya akan bekerja sama dengan satgas serupa, yang dimiliki oleh Polri.

     

    “Gubernur Jateng sudah punya satgas yang akan bekerja sama dengan kita. Program SPPG ini pendukung MBG, ini dalam upaya meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak kita di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Kita upayakan gizi ini betul-betul bisa terpenuhi, ini dalam rangka meningkatkan SDM menghadapi Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

     

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, ketersediaan SPPG di Jawa Tengah sampai dengan 24 Juni 2025 sekitar 237 SPPG. Terdiri atas SPPG Khusus (TNI), SPPG Ponpes, dan SPPG Mandiri (mitra). Sementara, kebutuhan total untuk dapur MBG sekitar 3.000-an titik.

     

    Adapun total penerima manfaat MBG hingga kini sekitar 9 juta orang, dengan rincian siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK, Ponpes dan SLB sebanyak 7.939.945 orang, ibu hamil 439.931 orang, ibu menyusui 420.638 orang, dan anak stunting 198.993 anak.

     

    “Satgas MBG kita sudah punya. Kita libatkan seluruh pihak. Jadi TNI ada (SPPG), Polri ada, swasta ada, mandiri atau mitra ada. Kita keroyok bareng,” kata Ahmad Luthfi, dalam berbagai kesempatan.

     

    Upaya lain yang sudah ditempuh untuk memenuhi kebutuhan SPPG di Jateng, antara lain 134 titik lokasi SPPG di lahan aset pemkab/ pemkot dan pemprov, diusulkan untuk dibangun SPPG. Tim Badan Gizi Nasional (BGN) dan OPD terkait juga sudah melakukan survei 30 titik di 12 kabupaten, sebagian besar memenuhi kriteria.

     

    Pemprov Jateng juga mengusulkan sekitar dua lokasi tambahan pembangunan SPPG di daerah 3T, yaitu di Kepulauan Karimunjawa-Kabupaten Jepara, dan Kampung Laut-Kabupaten Cilacap.

     

    Pemprov Jateng juga telah mendata 183 koperasi dan 106 UKM, yang siap menjadi supplier bahan baku bagi SPPG. Mereka akan diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu terdapat 221 Bumdes yang dapat mendukung ketersediaan bahan baku. (Humas Jateng)*ul

     



    Source link

  • Dukung Ketahanan Pangan,TP PKK Jateng Pelajari Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    YOGYAKARTA – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, bersama anggota antusias melihat aneka tanaman, hingga peternakan ikan dan unggas, di halaman Balai Penelitian Pertanian CV Pendawa Kencana Multy Farm Yogyakarta, DI Yogyakarta, Rabu (25/6/2025) sore.

     

    “Buah jeruknya manis, enak manisnya. Enggak seperti jeruk umumnya. Ukurannya juga tidak besar, tapi manis banget,” ungkap Nawal, saat merasakan buah jeruk yang baru dipetik oleh pendiri CV Pendawa Kencana Multy Farm, Profesor Gembong Danudiningrat.

     

    Nawal menyampaikan, dia.membawa jajaran pengurus TP PKK Jateng, untuk belajar teknologi pertanian ke CV Pendawa Kencana Multy Farm Yogyakarta. Pihaknya menggandeng Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Jawa Tengah.

     

    “Kami bersama Brida akan mengonsepkan terlebih dahulu apa yang jadi prioritas, dengan melibatkan kelompok wanita tani (KWT), untuk ikut serta mengembangkan teknologi pertanian. Jadi tidak fokus ke mana-mana dulu,” ujar Nawal, seusai belajar teknologi pertanian tersebut.

     

    Meski demikian, pihaknya tetap mempraktikkan perilaku yang bagus dalam menjaga ketahanan pangan, seperti menghijaukan pekarangan, termasuk di kantor PKK.

     

    “PKK juga akan memanfaatkan pekarangannya, agar jadi kantor PKK yang hijau,” harapnya.

     

    Nawal menyadari, mewujudkan pangan adalah hal krusial yang sangat penting. PKK Jateng, kata Nawal, mempunyai program Hatinya PKK, yaitu memanfaatkan pekarangan sebagai sumber ketahanan pangan bagi keluarga.

     

    “Tetapi saat ini tidak cukup, sehingga kita harus banyak belajar seperti yang dilakukan saat ini. Kita belajar teknologi pertanian. Misalnya, bagaimana tanahnya krisis, tapi bisa panen tiga kali, dan lainnya,” imbuhnya.

     

    Ssmentara, Profesor Gembong mengatakan, dia menyambut baik kunjungan PKK Jawa Tengah, untuk mempelajari teknologi pertanian ramah lingkungan.

     

    “Kita ingin mengembangkan pertanian yang organik, dan penanganan emisi. Kita mempunyai tiga program, yaitu penyuburan lahan dengan strategi rendah emisi, optimasi gen lokal, teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna. Agar teknologi itu disesuaikan dengan kondisi daerah,” kata Prof Gembong.

     

    Dia menyadari, saat ini bumi sudah rusak, sehingga perlu lebih bijak dalam melakukan penanaman, bukan malah merusaknya. Prof Gembong pun ingin membuat masyarakat mau bertani organik, termasuk mendorong agar petani mandiri, seperti bisa membuat obat tanaman, pupuk, hingga bibit sendiri. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

     

     

     



    Source link

  • Jateng Sabet Penghargaan Indeks Keamanan Pangan Segar dari Bapanas RI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Badan Pangan Nasional Republlik Indonesia, terkait capaian indeks keamanan pangan segar (IKPS) 2024. Penghargaan itu merepresentasikan kondisi keamanan pangan di Jateng, yang dinilai mantap oleh Bapanas RI.

    Penghargaan diterima Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng Dyah Lukisari, pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia, Selasa (24/6/2025) malam. Dihelat di IPB International Convention Center (IICC) -Bogor, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua, setelah Provinsi Jawa Timur, sedangkan di tempat ketiga, Provinsi Jawa Barat.

    Dyah mengatakan, penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kuat dan kinerja Provinsi Jawa Tengah, dalam mewujudkan keamanan pangan segar. Adapun skor IKPS 2024 yang diperoleh Jateng adalah 73 poin.

    “Prestasi ini menegaskan posisi Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang menjadi barometer nasional, dalam mewujudkan keamanan pangan,” ucapnya, dalam keterangan tertulis Rabu (25/6/2025).

    Dyah menjelaskan, IKPS merupakan skor komposit yang merepresentasikan kondisi keamanan pangan segar di suatu wilayah. Skor itu mencakup pangan segar asal tumbuhan, hewan, dan ikan. Selain itu adapula penghitungan berbagai indikator strategis, di antaranya ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, aktivitas perdagangan pangan segar melalui registrasi pangan, aspek kesehatan masyarakat, dan tingkat kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan.

    Untuk meningkatkan mutu keamanan pangan di Jateng dan capaian IKPS, Dyah mendorong pelaku usaha melakukan registrasi izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Dinas pangan, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Disnakkeswan, dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain pemerintah dan pelaku usaha, dia juga mendorong keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

    “Kami melakukan edukasi melalui media sosial, berupa video pendek, siniar, infografis, dan pelibatan tokoh lokal dan pemengaruh. Tidak lupa kami melibatkan TP PKK, yang mempunyai jangkauan luas hingga akar rumput, untuk menyampaikan pesan keamanan pangan,” tutup Dyah. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)



    Source link

  • Targetkan 17 Ribu, Jateng Provinsi Tertinggi Berikan Bantuan RTLH – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan 17 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat bantuan peningkatan kualitas pada 2025. Jumlah bantuan tersebut menjadi salah satu tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia.

     

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan melalui pemberian perumahan layak bagi masyarakat kurang mampu. Hal itu selaras dengan kebijakan Gubernur Ahmad Luthfi dalam Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah.

     

    “Jadi kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam upaya mengendalikan angka kemiskinan di sektor perumahan dan kawasan permukiman, memberikan porsi kuat dalam penanganan atau peningkatan kualitas rumah layak huni. Bapak Gubernur telah berkomitmen kuat dalam ngopeni masyarakat Jawa Tengah dan ngelakoni, dalam bentuk memberikan pengalokasian anggaran sebanyak 17.000 unit peningkatan kualitas RTLH untuk masyarakat Jawa Tengah,” ujarnya, Rabu (25/6/2025).

     

    Boedyo menyebut, angka bantuan yang bersumber dari APBD tersebut sangat besar, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia.

     

    “Ini angka yang cukup besar, bahkan di seluruh provinsi di Indonesia angka 17.000 ini angka yang paling tinggi dalam memberikan perhatian peningkatan kualitas rumah layak ini bagi masyarakat di Jawa Tengah,” ungkapnya.

     

    Upaya pemerintah terus dilakukan, bukan hanya bergantung pada APBD, tapi juga menjalin kerja sama dengan seluruh pihak pemangku kepentingan. Di antaranya Baznas, CSR perusahaan, dan sebagainya.

     

    “Kami juga mendorong kabupaten/ kota untuk mengalokasikan bantuan terhadap rumah tidak layak huni, sehingga dari APBD, Baznas, CSR dan juga kabupaten/ kota terdapat alokasi 26 ribu, baik itu peningkatan kualitas maupun pembangunan baru,” paparnya.

     

    Boedyo memastikan penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur yang ada, dan tepat sasaran.

     

    “Kami pastikan tepat sasaran, karena dilakukan sesuai prosedur yang ada,” tandasnya.

     

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, perbaikan RTLH akan digenjot pada 2025. Tahun ini akan ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan. Ditambah bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

     

    “RTLH akan kita genjot biar habis semuanya, minimal membantu masyarakat yang miskin ekstrem. Ketentuannya harus punya rumah sendiri, tidak bersengketa, hak milik, kemudian betul-betul dicek oleh Dinas Perakim dan diverifikasi oleh kabupaten/ kota. Kita kerjakan bersama,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

     

    Sebelum direnovasi

     

    Sesudah renovasi

     



    Source link

  • Solusi Banjir Rob Sayung Hanya Tanggul Laut – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    SEMARANG – Banjir rob yang terjadi di kawasan Sayung Kabupaten Demak, masih terus berlangsung. Banjir rob yang sudah berlangsung sejak 1990 ini, dapat ditangani cepat hanya dengan pembangunan tanggul laut. Saat ini pengerjaan tanggul rob sedang dikebut pemerintah pusat dan diperkirakan baru rampung pada 2027.

     

    Masuknya genangan rob kini tak hanya merambah pemukiman warga di pesisir pantai, tapi juga sudah meluap sampai ke jalan raya. Rob kerap terjadi pada siang dan kian meninggi pada malam hari. Ketinggian air bisa mencapai 50 centimer.

     

    Menurut ahli tata kota Universitas Diponegoro, Prof Dr Ing Wiwandari Handayani ST MT MPS, pembuatan tanggul laut menjadi solusi tercepat mengatasi banjir rob di kawasan Pantura Jawa Tengah.

     

    “Hanya tanggul laut yang bisa menahan naiknya air laut pasang, yang kian berlangsung ekstrem. Hal itu karena dipicu fenomena alam perubahan iklim,” ungkap Prof Wiwandari.

     

    Pembangunan tanggul laut di Semarang-Demak telah dikerjakan pemerintah pusat ini, akan terintegrasi dengan tol laut yang direncanakan baru akan rampung pada 2027.

     

    “Pembangunan tanggul laut ini penting dan menjadi salah satu strategi dalam penanganan rob di Pantura. Tapi masyarakat tidak bisa serta merta langsung berharap manfaatnya sekarang, karena proses pembangunan masih berjalan,” ungkap Prof Wiwandari.

     

    Di sisi lain, dia mendorong masyarakat terlibat dalam pengelolaan lingkungan pesisir.

     

    “Masyarakat terlibat penanaman mangrove dan sektor perikanan berkelanjutan,” kata Prof Wiwandari, perihal penanganan pesisir dalam jangka panjang.

     

    Dia mengapresiasi program Mageri Segoro yang dilakukan oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. Program tersebut berupa penanaman 1,5 juta mangrove, dengan luas area mencapai 150 hektare di sepanjang pantai utara di wilayah Jawa Tengah.

     

    Program Mageri Segoro itu bertujuan untuk mengembalikan dan menjaga kesehatan ekosistem pesisir yang rusak, akibat abrasi dan perubahan iklim.

     

    Prof Wiwandari mengingatkan, laju perubahan iklim masih terjadi, dan pembangunan kota juga berlangsung.

     

    “Pemerintah bisa saja ke depan akan kembali kewalahan, jika tidak melibatkan peran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir,” ujarnya.

     

    Di tengah menunggu pengerjaan tanggul laut selesai, Pemerintah Provinsi Jateng melakukan berbagai langkah penanganan, yakni pompanisasi di sejumlah titik pusat genangan, hingga di tengah pemukiman warga. Selain itu, pemprov juga melakukan pengerukan pendangkalan sungai, normalisasi sungai, hingga drainase. Bahkan, warga terdampak banjir rob diberikan bantuan cuma-cuma. Di antaranya berupa pelayanan Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), bantuan sembako, dan alat tulis sekolah.

     

    Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Khusairi, mengatakan, pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Semarang-Sayung) sepanjang 10,634 km yang teranggarkan sebesar Rp 10,9 triliun, terintegrasi dengan pembangunan giant sea wall (tanggul laut). Pembangunan jalan tol sepanjang 10,634 km ini, diestimasikan akan mengeringkan lahan seluas 576,04 hektare.

     

    Pekerjaan fisik jalan tol, juga dibangun dengan konstruksi khusus tanggul laut (giant sea wall). Selain itu, ada Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan, yang digunakan untuk menampung air dalam jangka waktu tertentu, sebelum dialirkan ke laut atau daerah resapan lain.

     

    Adapun pekerjaan fisik giant sea wall dan kolam retensi yang terintegrasi dengan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) ini dimaksudkan untuk menanggulangi banjir dan rob di sisi selatannya. (Humas Jateng)*ul

     



    Source link

  • Polwan Polres Klaten Sambangi Posyandu di Klepu, Jalin Kedekatan dan Edukasi Warga Menyambut Hari Bhayangkara ke-79

    Kegiatan bertajuk Polwan Goes to Posyandu digelar Polres Klaten sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-79, dengan menyasar langsung ibu hamil dan balita di Dukuh/Dusun Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Selasa (24/06/2025).

    Kegiatan sosial yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIB ini melibatkan sejumlah Polwan Polres Klaten dan diikuti oleh 25 peserta dari kalangan ibu dan anak. Dalam kegiatan tersebut, para Polwan turut ambil bagian dalam pelayanan kesehatan dasar seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, tensi darah, serta pengukuran lingkar kepala dan badan balita.

    Tak hanya fokus pada layanan kesehatan, para Polwan juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung kepada warga. Edukasi yang diberikan mencakup pentingnya tertib berlalu lintas, serta kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks yang marak di media sosial.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus memberikan edukasi yang bermanfaat, terutama bagi para ibu yang menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter anak-anak,” ujar Kompol Siti Aminah, S.H., M.H., selaku senior Polwan yang memimpin kegiatan tersebut.

    Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga membangun kedekatan dan kepedulian sosial. Melalui interaksi langsung, Polwan Polres Klaten turut berkontribusi dalam meningkatkan empati dan solidaritas sosial di lingkungan sekitar.

    “Posyandu bukan hanya tempat layanan kesehatan, tetapi juga ruang bertemu dan belajar bersama. Kami ingin kehadiran Polwan di sini menjadi penyemangat dan penyejuk di tengah masyarakat,” tambahnya.

    Selain Kompol Siti Aminah, kegiatan ini juga diikuti oleh Aiptu Umi Setyaningrum, Bripka Desy Setyorini, Brigpol Yola Novita Ardy, dan Bripda Hanifah Putri Ardiyanti. Kelima anggota Polwan ini terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, yang berlangsung dengan penuh kehangatan dan keakraban.

    Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-79 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, kegiatan Polwan Goes to Posyandu menjadi cerminan dari transformasi pelayanan Polri yang humanis dan inklusif, memperkuat ikatan sosial di akar rumput, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam tugas-tugas kepolisian.

  • Polres Klaten Gelar Bazar Sembako Murah, Wujud Nyata Kepedulian di Hari Bhayangkara ke-79

     

    Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Polres Klaten menyelenggarakan kegiatan Bazar Sembako Murah yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini digelar di halaman Kantor Polres Klaten, Rabu (25/06/2025).

    Sebanyak 300 paket sembako berisi kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau, yaitu Rp 50.000 per paket, dari nilai sebenarnya Rp 150.000. Paket tersebut disalurkan secara langsung kepada warga sebagai bentuk kepedulian Polres Klaten terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

    Pelaksanaan bazar dimulai pukul 08.30 hingga 10.00 WIB dan dipimpin oleh Kabagops Polres Klaten Kompol Moch Aslam, SH., MSi. Hadir pula dalam kegiatan ini jajaran pejabat utama Polres Klaten seperti Kabaglog, Kasat Binmas, Kasatresnarkoba, Kasiwas, Kaurbinops Satreskrim, serta anggota Satreskrim.

    Kabagops Polres Klaten, Kompol Moch Aslam, SH., MSi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat serta salah satu upaya konkret mempererat hubungan antara institusi kepolisian dan warga.

    “Ini bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-79. Kami mengadakan bazar tebus murah yang disalurkan kepada masyarakat sekitar Polres Klaten sebagai bentuk kepedulian sosial. Harapannya kegiatan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat,” ujar Kompol Moch Aslam, SH., MSi.

    Selain pendistribusian sembako murah, kegiatan ini juga menjadi sarana penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Antusias warga pun terlihat tinggi, dengan ratusan warga hadir sejak pagi hari untuk mengikuti kegiatan tersebut.

    “Mudah Mudahan. Dengan adanya tebus murah ini kami berharap masyarakat merasa terbantu dan merasakan manfaatnya. Kami juga memohon doa restu agar situasi keamanan di wilayah Klaten tetap aman, kondusif, dan Polres Klaten bersama Polda Jawa Tengah terus dipercaya masyarakat,” tambahnya.

    Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga akhir acara. Polres Klaten menegaskan bahwa kegiatan sosial serupa akan terus digalakkan guna memperkuat kepercayaan dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

  • Polres Klaten Tanam 140 Bibit Pohon di Lereng Merapi, Perkuat Komitmen Lingkungan di HUT Bhayangkara ke-79

    Polres Klaten menggelar kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Rabu (25/06/2025), bertempat di kawasan Embung Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini menjadi simbol kolaborasi antara institusi kepolisian, pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lingkungan, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan ketahanan ekosistem lereng Merapi.

    Sebanyak 140 bibit pohon ditanam bersama, terdiri dari jenis beringin, gayam, spathodea, jacaranda, alpukat, dan sirsat. Penanaman dilakukan secara serentak oleh para peserta, mulai dari jajaran pejabat utama Polres Klaten, perwakilan Forkopimca Kemalang, perangkat desa, DLH Klaten, PT Tirta Investama (Aqua), PT Sari Husada, Yayasan Gita Pertiwi, komunitas pecinta alam, KKN PPM UGM 2025, hingga warga Desa Tegalmulyo.

    Sambutan Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo, A.P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si. disampaikan oleh Kabagops Polres Klaten Kompol Moh. Aslam, S.H., M.Si., yang menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan wujud komitmen bersama untuk pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana di wilayah rawan seperti Kemalang.

    “Kegiatan pagi ini adalah bukti nyata sinergi antara Polri, masyarakat, instansi pemerintah, sektor swasta, dan komunitas dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan rawan bencana seperti lereng Gunung Merapi ini. Embung Desa Tegalmulyo sebagai lokasi penanaman memiliki nilai strategis dalam menjaga cadangan air dan mencegah bencana ekologis seperti erosi dan longsor.”

    Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, dan mengajak masyarakat untuk menjadikan kegiatan ini sebagai budaya positif.

    “Kami sangat mengapresiasi kontribusi dari seluruh pihak yang hadir hari ini. Penanaman pohon ini bukan hanya seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk melindungi alam, mendorong ketahanan lingkungan, serta mewariskan bumi yang lebih hijau dan sehat kepada generasi yang akan datang. Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-79 ini, Polri tidak hanya berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengambil peran aktif dalam pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.”

    Sambutan juga disampaikan oleh Kepala Desa Tegalmulyo dan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, yang sama-sama mengapresiasi kegiatan ini dan berharap semangat kolaboratif lintas sektor dapat terus dijaga.

    Acara dilanjutkan dengan penyerahan bibit pohon secara simbolis, penanaman bersama, foto bersama, serta ramah tamah. Kegiatan berlangsung dalam suasana tertib, penuh keakraban, dan semangat gotong royong.