Category: Uncategorized

SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang benar dan berkualitas, di tengah derasnya arus digital.

 

Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT), di Pressroom Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (15/5/2025).

 

“Kami dari Pemprov Jateng mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dalam menyampaikan informasi, baik program-program, maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, baik dari eksekutif maupun legislatif kepada masyarakat,” tutur Sumarno.

 

Dia menyebut, tantangan penyampaian informasi saat ini sangat kompleks, apalagi di tengah maraknya media sosial dan informasi liar, yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Sekarang ini semua orang bisa jadi wartawan, dalam tanda kutip. Tapi panjenengan semua yang memiliki pakem, punya kode etik jurnalistik. Karena sekarang banyak informasi yang kalau dari medsos itu sulit sekali dinetralisir. Yang bisa menetralisir hanyalah dari panjenengan semua,” tegasnya.

 

Sumarno menambahkan, usia FWPJT yang menginjak 27 tahun menjadi simbol kedewasaan dalam peran jurnalistik.

 

“Mudah-mudahan upaya kita ke depan, bisa menjadi bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” harapnya

 

Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota baru FWPJT oleh Sekda Sumarno, sebagai bentuk perlindungan kerja bagi jurnalis.

 

Sementara itu, Ketua FWPJT Damar Sinuko mengatakan, forum yang lahir pada 15 Mei 1998 ini dibentuk, sebagai wadah untuk membangun sinergi antara insan pers dengan lembaga eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah.

 

“Ini sekaligus momen untuk mengenang para senior kami, yang dulu berjuang membentuk forum ini pada masa reformasi. Sudah 27 tahun kami menjaga sinergi yang baik, dan semoga terus berlanjut,” ujar dia yang menjabat sebagai ketua sejak 2017.

 

Damar juga menyampaikan terima kasih atas dukungan fasilitas dari Pemprov dan DPRD, termasuk keberadaan dua ruang pressroom, yang sangat membantu aktivitas jurnalistik harian para anggota.

 

Mantan Ketua FWPJT, Sunu Adi menambahkan, forum itu telah dipimpin oleh lima ketua sejak pertama kali berdiri, dan tetap konsisten menjadi ruang kolaboratif antara media dan pemerintah.

 

Dengan usia yang telah menginjak 27 tahun, FWPJT diharapkan semakin matang dan mampu menjaga kepercayaan publik, melalui pemberitaan yang berimbang dan profesional. (Humas Jateng)*ul

 

 

 

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, mendorong penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat pemerintah desa. Hal itu agar meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan produk hukum di tingkat desa, serta memudahkan masyarakat mengakses informasi, tentang peraturan desa (Perdes) dan produk hukum lainnya

 

“Kami senang desa dilibatkan dan didorong. Kami ingin dibentuknya JDIH desa, supaya lebih transparan akan arah pembangunan, dan tahu mana yang diperbolehkan dan tidak,” kata wagub, saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan JDIH, di Grhadhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/5/2025).

 

Menurutnya, keberadaan JDIH tingkat desa semakin penting, karena ke depan semakin banyak program dari pemerintah pusat maupun provinsi, yang dilaksanakan di tingkat desa. Antara lain, Koperasi Desa Merah Putih, dan pencapaian target swasembada pangan.

 

Dia menandaskan, penguatan JDIH di tingkat desa, akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap regulasi-regulasi yang menjadi landasan arah pembangunan. Sebab, setiap program yang dilaksanakan, harus ada dasar hukum dan transparansi pelaksanaannya.

 

Pihaknya meyakini, penguatan JDIH di desa bisa dilakukan. Apalagi, saat ini masyarakat semakin melek dunia digital.

 

Bukti JDIH bisa dilakukan di tingkat desa, beber wagub, adalah keberhasilan Desa Pagerwangi, Kabupaten Tegal, meraih peringkat Terbaik I JDIH Jateng Award 2025, disusul Desa Ngemplak, Kabupaten Sukoharjo Terbaik II, dan Desa Banjaranyar Kabupaten Banyumas Terbaik III.

 

Kepaa Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Haerudin menambahkan, instansinya menjadi pusat dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi JDIH di tingkat provinsi. Mulai dari sosialisasi standar pengelolaan JDIH, hingga aspek organisasi. Tujuannya, untuk menuju satu data dokumen hukum yang terpusat. (Humas Jateng)*ul

 

SUKOHARJO – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan layanan Positron Emission Tomography (PET) Scan Rumah Sakit Indriati Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (15/5/2025).

 

Dikatakan, layanan tersebut yang pertama dimiliki oleh rumah sakit di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

 

“Terima kasih kepada Rumah Sakit Indriati yang telah mempunyai alat (PET Scan). Jadi masyarakat Jawa Tengah tidak perlu jauh-jauh ke Singapura atau ke mana-mana, kalau mau mendeteksi dirinya sehat, dalam hal deteksi kanker, maka cukup ke rumah Indriati,” ujarnya, seusai peresmian.

 

Luthfi menjelaskan, PET Scan merupakan layanan kesehatan berbasis teknologi kedokteran nuklir. Keunggulannya antara lain, mendeteksi penyakit lebih awal, akurat, dan sensitif.

 

“Tentu ini akan menambah peralatan dalam rangka deteksi dini terhadap penyakit-penyakit mematikan. Salah satu di antaranya adalah kanker,” kata gubernur.

 

Menurut Luthfi, Rumah Sakit Indriati merupakan salah satu rumah sakit swasta, dengan tata pengelolaan yang sangat bagus. Peralatan baru tersebut akan menunjang kesehatan paripurna untuk wilayah Sukoharjo dan Jawa Tengah secara umum.

 

“Ini akan kita tularkan ke rumah sakit lain di kabupaten/ kota, baik itu rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta, yang secara langsung itu bisa meng-cover pelayanan kita di masyarakat,” jelasnya.

 

Adapun dalam rangka memberikan layanan kesehatan paripurna, Luthfi telah membuat program deteksi kesehatan gratis di tingkat desa. Program tersebut dinamakan Speling atau dokter spesialis keliling. Program itu menyertakan dokter-dokter spesialis terjun langsung ke desa.

 

“Program ini sudah kita laksanakan di seluruh kabupaten/ kota. Rumah Sakit Indriati dan rumah sakit lain dapat ikut serta untuk deteksi dini kepada masyarakat kita di tingkat desa. Ini nanti akan kita rapatkan dengan dinas kita dan instansi terkait, sehingga kita bisa bersama-sama menyehatkan masyarakat,” kata Luthfi.

 

Sementara itu, Direktur RS Indriati Solo Baru, William Tanoyo mengatakan, saat ini baru ada sekitar 8 unit PET Scan. Layanan itu dapat membantu untuk deteksi dini penentuan stadium kanker maupun evaluasi terapi dan deteksi. PET Scan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru, akan melengkapi terapi kedokteran nuklir saat ini.

 

Lebih dari itu, Rumah Sakit Indriati merasa bertanggung jawab untuk membuka akses layanan ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus, menjadi mitra strategis dari para dokter dalam mengambil keputusan-keputusan yang kritis.

 

“Semoga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

 

Sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional, Polres Klaten melaksanakan kegiatan panen jagung di lahan binaan seluas 1.000 meter persegi yang berlokasi di Dukuh Mranggen, Desa Dukuh, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Kamis (15/05/2025).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen institusi kepolisian dalam memperluas peran sosialnya di tengah masyarakat, tidak hanya di bidang keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Panen jagung secara simbolis dilakukan oleh Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo A.P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., yang hadir bersama jajaran pejabat utama Polres Klaten dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog Klaten, Perum Perhutani, Forkopimcam Bayat, serta tokoh masyarakat dan warga setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Kasi Humas Polres Klaten, AKP Nyoto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa lahan jagung binaan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Polres Klaten dan masyarakat, sebagai bagian dari program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata Polres Klaten untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membangun kemandirian ekonomi warga. Kami ingin menunjukkan bahwa kepolisian juga bisa menjadi motor penggerak pembangunan di bidang non-keamanan,” ujar AKP Nyoto.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses yang dimulai sejak tahap pemberian benih, pendampingan teknis, hingga panen.

“Sinergi dengan dinas terkait, Bulog, dan Perhutani sangat penting untuk memastikan kegiatan ini berjalan optimal. Harapannya, pola ini bisa direplikasi di wilayah lain,” tambahnya.

Sebelum pelaksanaan panen, kegiatan diawali dengan doa bersama, sambutan dari Kepala Desa Dukuh, serta arahan dari Kapolres Klaten. Suasana panen berlangsung penuh kebersamaan dan semangat gotong royong antara aparat, warga, dan instansi pemerintah.

Kegiatan panen jagung yang digelar Polres Klaten ini mencerminkan pendekatan baru dalam pelaksanaan tugas kepolisian, yakni menjadi mitra aktif masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan keterlibatan langsung dalam program swasembada pangan, Polres Klaten menunjukkan bahwa membangun ketahanan nasional membutuhkan kolaborasi dan partisipasi dari seluruh elemen bangsa.

Klaten – Polres Klaten menggelar nonton bareng (nobar) film “Sayap-Sayap Patah 2” bersama awak media dan berbagai elemen masyarakat di Bioskop XXI Klatos Town Square Klaten, Rabu (14/05/2025).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 16.40 hingga 18.50 WIB itu diikuti sekitar 169 peserta. Mereka berasal dari kalangan internal Polres Klaten, organisasi mahasiswa, perguruan silat, organisasi kepemudaan, hingga tokoh masyarakat.

Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi, S.I.K. hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Hadir pula para pejabat utama Polres Klaten, Bhayangkari, serta perwakilan dari Saka Bhayangkara, BEM, IMM, HMI, Senkom, hingga Pagar Nusa dan SH Terate.

Kasi Humas Polres Klaten, AKP Nyoto, S.H., M.H., mengatakan nobar ini bertujuan membangun kedekatan emosional antara polisi, media, dan masyarakat.

“Film ini membawa pesan kuat tentang dedikasi dan pengorbanan seorang Bhayangkara. Harapannya, bisa menjadi inspirasi untuk terus semangat dalam melayani masyarakat,” ujar AKP Nyoto.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Klaten.

“Kegiatan ini sekaligus bentuk apresiasi kami terhadap media dan elemen masyarakat yang selama ini menjadi mitra strategis Polres Klaten. Semakin solid hubungan ini, semakin kuat kita dalam menciptakan kamtibmas,” tambahnya.

Dengan pendekatan humanis seperti ini, Polres Klaten berharap dapat terus menumbuhkan kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat. Nobar film bernuansa inspiratif ini dinilai efektif untuk menyampaikan nilai-nilai kebhayangkaraan secara ringan namun bermakna.

SEMARANG – Ketua TP PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengapresiasi pelatihan keterampilan usaha ekonomi kreatif, bagi 100 kader PKK, di Gedung Balatkop, 14-15 Mei 2025. Kegiatan itu diharap mampu menularkan keterampilan, dan meningkatkan perekonomian perempuan.

 

Hal tersebut disampaikan Nawal, seusai menutup kegiatan yang diikuti kader PKK/UP2K PKK dari 35 kabupaten/ kota seantero Jateng. Dia berharap, kegiatan itu mampu menumbuhkan wirausahawan baru di bidang fesyen, kriya, dan handicraft.

 

“Pelatihan ini untuk membuat unit usaha untuk kesejahteraan ibu-ibu PKK. Para kader sudah bisa melakukan dalam waktu dua hari. Harapannya, ketika pulang bisa menularkan keterampilan ke tempat masing-masing, membuat kelompok usaha perempuan,” paparnya, Kamis (15/5/2025) sore.

 

Nawal menambahkan, setelah purna dari pelatihan, instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM Jateng, mampu memberi pendampingan. Sehingga, mereka matang secara kualitas, dan mampu memenuhi kuantitas dari konsumen.

 

“Nantinya akan kita kolaborasi dengan Dinas Koperasi, kemudian ada bantuan modal usaha, akan kita kawal dengan inkubasinya. Ini salah satu hasil yang sudah dipasarkan dari peserta. Harapannya, kita akan terus dampingi agar bisa lolos kurasi,” imbuh Nawal.

 

Peserta pelatihan asal Blora, Dian Kartika, mengaku senang dapat mengikuti pelatihan tersebut. Baginya, ajang itu memberikan pengetahuan baru.

 

“Bagus, memberi inspirasi dan memperdalam keterampilan. Senang saya bisa diberi kesempatan mengikuti pelatihan ini. Harapannya, bisa menambah perekonomian bagi keluarga,” tuturnya.

 

Hal serupa diungkapkan peserta asal Cilacap, Sulistyaningsih. Dengan keterampilan memanfaatkan kain perca, ia yakin bisa menambah pundi ekonomi bagi kader PKK di sekitarnya.

 

“Ini sangat bermanfaat, bisa memanfaatkan barang bekas dengan nilai yang lebih tinggi. Nanti rencananya dimanfaatkan usaha secara kelompok. Selain itu, lingkungan jadi lebih bersih,” pungkasnya.

 

Saat penutupan kegiatan, peserta memamerkan produk yang sudah dibuat selama pelatihan. Mulai rompi, tas, dompet, vas bunga, dan sebagainya. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

PURWOREJO – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melakukan evaluasi jalan di Kalijambe, Kabupaten Purworejo, menyusul kecelakaan maut beberapa waktu lalu. Pemprov berupaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

 

Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas PU Bina Marga Cipta Karya Jateng, Iwan Budianto menyampaikan, pihaknya bersama Dinas Perhubungan Jateng dan Pemkab Purworejo, telah melakukan pemantauan di lokasi kejadian, Kamis (15/5/2025).

 

Iwan menyebutkan, ada dua rencana untuk meningkatkan keselamatan di jalan tersebut, yaitu perbaikan alignment jalan yang terlalu curam, dan pembuatan jalur penyelamat di sebelah kiri jalan dari arah Magelang.

 

“Kami berharap dengan perbaikan ini, jalan Kalijambe dapat menjadi lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan,” kata Iwan, saat meninjau lokasi kecelakaan di Kalijambe.

 

Ditambahkan, perbaikan alignment jalan akan membuat jalan lebih landai dan lebar, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan atau untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Alignment jalan mencakup desain dan bentuk jalan, termasuk kelandaian, tikungan, dan lebar jalan.

 

Tujuan perbaikan alignment, menurutnya, untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi lalu lintas, serta mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan jalan.

 

“Cuma semua itu tergantung dari kekuatan anggaran kita nantinya. Rencana, kita akan usulkan di perubahan APBD. Diusahakan tahun ini juga (terealisasinya), karena perubahan anggaran nanti sekitar bulan Agustus 2025,” jelas Iwan.

 

Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang, Dewa Puji Santosa menambahkan, perbaikan alignment akan membuat jalan lebih lebar, karena jalan tidak lagi curam.

 

“Intinya membuat landai jalan. Ini kan terlalu curam sekarang. Nanti ada yang ditimbun, ada yang dikepras supaya landai. Jadi tidak hanya mengurusi yang dari (jalan) atas, tapi juga dari bawah,” jelas Dewa.

 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Arief Djatmiko mengatakan, pihaknya juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi potensi kecelakaan di titik tersebut.

 

“Secara pasti kami masih menunggu hasil dari KNKT. Ini kan sudah dikunjungi tim dari pusat, dari Dirjen sudah ke sini. Untuk kepastiannya, kami masih menunggu dan kami pantau terus,” jelasnya.

 

Menurut Miko, sapaan akrab Kadishub, dalam kondisi darurat ini sudah dilakukan rekayasa lalu lintas di sisi atas. Kemudian di sisi bawah ada pengalihan jalur, terutama untuk kendaraan sumbu tiga dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu dialihkan sementara untuk tidak lewat Kalijambe.

 

“Sudah dipasang juga baliho peringatan untuk gigi rendah, kalau tadi sih saya bilang bukan cuma gigi rendah, tapi gigi 1 dari atas, posisi yang paling darurat. Sehingga kecepatan kendaraan dan rem yang panjangnya lumayan panjang ini, kita tetap optimalkan, karena terlalu panas,” jelas Miko.

 

Pihaknya juga telah melakukan razia kendaraan muatan Over Dimension Over Loading kemarin dan hari ini. Dalam waktu dekat, kata Miko, Dishub akan rapat dengan forum lalu lintas dari berbagai sektor. Seperti dari kepolisian, Bina Marga, Dishub, dan sektor lain yang terkait.

 

“Supaya kondisinya tidak terus memprihatinkan. Ini sudah dipasang lampu oleh Pemda Purworejo. Dalam waktu dekat dari BPTD akan dipasang tiga lampu, sesuai dengan warga yang meminta,” pungkasnya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

 

SEMARANG – Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin, mendorong akselerasi enam Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi 49.149 Pos Pelayanan Terpadu di 35 kabupaten/kota.

 

Hal itu ditekankan Nawal, mengingat fungsi Posyandu kini tidak hanya timbang ukur balita dan ibu hamil atau sektor kesehatan, tapi juga mencakup layanan sosial, pendidikan, ketentaman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibum linmas), perumahan rakyat, serta pekerjaan umum.

 

“Kita akan melakukan pembentukan pilot project (proyek rintisan) dulu. Di beberapa kabupaten di Jateng ini, sudah ada yang melayani enam SPM ini. Seperti Kota Semarang dan Solo,” ucapnya, saat kegiatan Rakor Pembina Posyandu di Gedung PKK Jateng, Kamis (15/5/2025).

 

Selanjutnya, terang Nawal, akan ditentukan beberapa pilot project, yang dilanjutkan dengan sosialisasi, bagaimana melaksanakannya secara teknis.

 

“Kemudian juga ada pelatihan, supaya nanti di seluruh Jawa Tengah ada 49.149 posyandu pada hari ini, berkomitmen untuk siap melayani 6 SPM,” sorotnya yang juga Ketua TP PKK Jateng ini.

 

Ditekankan, pihaknya sangat mendukung program pemerintah pusat. Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya segera mengimplementasikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, melalui mekanisme pilot project Posyandu 6 SPM. Setidaknya, bakal ada tiga wilayah di Jateng yang membentuk pilot project Posyandu 6 SPM. Sehingga nantinya, akan menjadi acuan bagi Pos Layanan Terpadu di kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah.

 

Nawal juga mendorong inovasi di Posyandu Jateng. Di antaranya, dengan layanan desalinasi (mengubah air asin menjadi tawar), satu di antaranya di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Tidak kalah pentingnya, kebijakan Posyandu 6 SPM juga disinergikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

 

“Kita akan lakukan rencana kerja dengan OPD terkait, untuk percepatan Posyandu dengan 6 SPM ini,” pungkas Nawal. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)