Category: Uncategorized

JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meraih Penghargaan Kinerja Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Terbaik Bidang Penegakan Hukum 2024. Penghargaan diserahkan di Pendapa Kartini, Selasa (6/5/2025).

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti menyampaikan, Jepara selalu menjadi pemenang di antara lima kabupaten yang ada di wilayah koordinasi Bea Cukai Kudus, termasuk Kudus, Rembang, Blora, dan Pati.

“Tahun ini, kami memilih untuk menyerahkan penghargaan langsung ke Jepara, sebagai bentuk penghargaan kepada Pemkab Jepara, mengingat efisiensi anggaran,” ujarnya.

Disampaikan, DBHCHT adalah alokasi tiga persen dari penerimaan negara dari sektor cukai. Pada 2024, Bea Cukai Kudus melampaui target penerimaan Rp42,7 triliun, dengan realisasi mencapai Rp43,08 triliun. Sebagian dari dana tersebut digunakan untuk kegiatan penegakan hukum, seperti operasi pasar dan sosialisasi mengenai rokok ilegal. Pada Mei 2024, lebih dari 11 juta batang rokok ilegal dimusnahkan di TPA Bandengan Jepara.

Tahun ini, lanjutnya, target penerimaan Bea Cukai Kudus meningkat menjadi Rp48,024 triliun. Peningkatan ini diharapkan membawa alokasi DBHCHT yang lebih besar ke daerah, termasuk Jepara. Anggaran DBHCHT untuk Jepara sendiri meningkat signifikan, dari Rp14 miliar pada tahun lalu menjadi Rp21 miliar pada 2025.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengaku bangga dengan penghargaan yang diterima Kabupaten Jepara. Pihaknya berkomitmen untuk mempertahankannya setiap tahun. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, mengenai cukai dan bahaya rokok ilegal.

“Kami siap mendukung berbagai upaya sosialisasi, agar Jepara tetap bebas rokok ilegal,” ujarnya.

Bupati berharap, dengan kolaborasi yang terus berkembang antara Pemkab Jepara dan Bea Cukai, prestasi ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan DBHCHT dan mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan.

Penulis: Kontributor Jepara
Editor: Di/ul, Diskominfo Jateng

SEMARANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memuji inisiatif Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang membentuk Forum Rektor bersama 44 perguruan tinggi di wilayahnya dalam membangun daerah.

Menurut Tito, kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan kampus, merupakan langkah cerdas dalam mewujudkan kebijakan publik yang berbasis riset dan kebutuhan nyata.

“Itu good idea, good move. Kenapa? Supaya kalau kita bikin kebijakan, itu bukan sekadar feeling-feeling-an, tapi benar-benar berdasarkan studi,” kata Tito, dalam Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) se-Indonesia, di Hotel Tentrem, Semarang, Jumat (9/5/2025).

Dalam acara tersebut, selain Mendagri turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI Brian Yuliarto, Wakil Menteri Keuangan RI Anggito Abimanyu, para pemimpin dan anggota MWA dari 24 PTN-BH Se Indonesia.

Tito menyebut, langkah Ahmad Luthfi patut dicontoh daerah lain. Apalagi, banyak kebijakan gagal karena tidak didukung kajian yang matang.

“Jangan asal bangun, studi dulu. Jangan sampai seperti kasus Lapindo. Kalau riset dilakukan sejak awal, banyak bencana bisa dicegah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menegaskan pentingnya peran kampus dalam membantu pemerintah dalam merumuskan solusi atas masalah-masalah mendesak di daerah, seperti kemiskinan, stunting, dan banjir.

“Kalau hasil riset perguruan tinggi bisa jadi kebijakan, itu bukan cuma membantu pemerintah, tapi juga jadi kebanggaan bagi dunia akademik,” tegas Tito.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan, kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi sudah nyata berjalan. Salah satunya dengan Universitas Diponegoro (Undip), untuk pengembangan teknologi desalinasi air payau menjadi air tawar yang layak minum.

“Ini sudah kita jalankan di Pekalongan dan Sayung Demak. Kami bersama Undip mengolah air payau jadi air siap minum. Ini bisa jadi role model daerah pesisir lainnya. Intinya, kampus kami libatkan sejak hulu,” tegas Luthfi.

Melalui Forum Rektor, Ahmad Luthfi berharap sinergi antara Pemprov Jateng dan kalangan akademik dapat terus diperkuat, sehingga seluruh program pembangunan daerah benar-benar ditopang oleh data, kajian ilmiah, dan solusi aplikatif. (Humas Jateng)*ul

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo Etik Suryani, secara resmi mencanangkan Unit Kerja Zona Integritas dan Desaantikorupsi, pada Integrity Day “Menuju Sukoharjo Bersih dari Korupsi”, di Auditorium Wijaya Utama Gedung Menara Wijaya, Rabu (7/5/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Sukoharjo menegaskan komitmen kuat Pemkab Sukoharjo, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.
“Korupsi merupakan musuh utama kemajuan bangsa dan daerah. Memerangi korupsi adalah kewajiban kita bersama, sebuah amanah yang harus kita emban dengan penuh tanggung jawab,” ujar Bupati.
DIkatakan, pencanangan itu sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode 2025-2030, “Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat”, dengan program unggulan Sukoharjo Bersih dari Korupsi.
Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi.
Bupati menargetkan seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemkab Sukoharjo untuk menjadi Zona Integritas. Selain itu, ia juga mengapresiasi Desa Cemani, Desa Wonorejo, dan Desa Ngemplak yang telah menjadi Desa Antikorupsi.
“Saya berharap 150 Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bisa menjadi Desa Antikorupsi dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah beserta jajaran, para kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Sukoharjo.

Penulis: Kontributor Kab Sukoharjo
Editor: WH/DiskominfoJtg

TEMANGGUNG – Pengelolaan sampah di Desa Bandunggede, Kecamatan Kedu yang dinilai belum maksimal, mengundang perhatian Wakil Bupati Temanggung, Nadia Muna. Untuk mencari solusi terhadap kasus tersebut, dia mengajak Kepala Desa Bandunggede, Sulistyono, mengunjungi TPS3R di Desa Tanurejo, Kecamatan Bansari yang menjadi contoh sistem pengelolaan sampah secara lebih baik, Rabu (7/5/2025).
Wabup Nadia Muna menyampaikan, Pemkab Temanggung secara konsisten terus berupaya mengurai persoalan sampah yang berada di wilayahnya. Pasalnya, pengelolaan yang kurang baik menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Penumpukkan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) pun, kerap memicu munculnya keluhan dari warga sekitar. Karenanya, Nadia berupaya mengatasi persoalan pengelolaan sampah, termasuk mengajak aparat desa belajar ke wilayah yang pengelolaannya sudah bagus.
“Ternyata Desa Tanurejo ini adalah salah satu TPS3R yang mendapatkan penghargaan sebagai desa mandiri sampah yang baik di tingkat Jateng. Saya mengajak Kades Bandunggede untuk bisa belajar pengelolaan sampah di Tanurejo. Kita lihat tadi sangat luar biasa, sampah-sampah dikelola dengan baik sampai dengan sampah organik yang sudah diproduksi sebagai pupuk. Alhamdulillah, bisa menambah kesejahteraan bagi pengurus sampah yang ada di TPS3R ini,” ungkapnya.
Di lokasi tersebut, mereka mengamati proses pengolahan sampah secara baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan, baik dari segi polusi, maupun kesehatan.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wabup Nadia memberikan atensi khusus kepada TPS3R Manunggal Ngudi Resik Desa Bandunggede yang dinilai mengalami overload muatan, sehingga cukup kewalahan dalam penanganan pengolahan sampah. Selain overload, dalam kunjungannya pada 23 April lalu, Nadia juga mengetahui, pengelolaan sampah masih menggunakan skema dumping alias ditimbun begitu saja, tanpa diolah terlebih dahulu.
“Harapan ke depan, saya ingin seluruh TPS3R di Kabupaten Temanggung berdaya, sehingga pengelolaan sampah di desa bisa mandiri. Selain itu, bisa saja dari pengolahan sampah, ada barang yang masih bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk yang luar biasa, untuk menambah kesejahteraan bagi masyarakat,” harapnya.

Penulis: IFN;Istw;EKP
Editor: WH/Ul, DiskominfoJtg

SALATIGA – Sebanyak 168 calon jemaah haji asal Kota Salatiga yang tergabung dalam kloter 38, resmi berpamitan kepada Wali Kota bersama jajaran Forkopimda, Kepala OPD, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Acara pamitan tersebut berlangsung khidmat di Ruang Kaloka, Gedung Setda Kota Salatiga, Rabu (7/5/25).
Kepala Kantor Kementerian Agama Salatiga, Wiharso, menyampaikan data statistik calon jemaah haji dari Kota Salatiga.
“Laki-laki terdiri 71 jemaah dan perempuan 97 jemaah. Untuk jemaah tertua berusia 86 tahun atas nama Bapak Indrijatno dari Randuacir, dan jemaah termuda adalah Fahmi Arif Rahman dengan usia 20 tahun dari Dliko Indah,” terangnya.
Ia menambahkan, jemaah dari Kota Salatiga tergabung di Kloter 38 bersama Kabupaten Grobogan dan Demak.
Kesempatan yang sama, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan berpesan kepada seluruh jemaah, agar dapat memanfaatkan kesempatan beribadah dengan maksimal.
“Saya berpesan kepada jemaah calon haji semuanya, untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Optimalkan ibadah, memohon ampunan dan karunia Allah SWT, agar menjadi pribadi yang lebih baik,” tutur Roby Hernawan.
Rencananya, calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan, pada Sabtu mendatang. Pemerintah Kota Salatiga telah menyiapkan armada transportasi, guna mendukung kelancaran pemberangkatan tersebut. Pamitan ini menjadi momentum penting bagi keluarga dan masyarakat, untuk turut mendoakan keselamatan dan keberkahan para tamu Allah selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.
“Untuk menyempurnakan keberangkatan kami melaksanakan ibadah haji, kesempatan yang sangat mulia ini, kami mewakili dari jemaah haji sejumlah 168 orang ini mohon maaf, apabila di antara kami punya salah, punya khilaf mohon bapak dan ibu berkenan untuk memaafkan. Karena maaf yang diberikan bapak ibu sekalian akan memperlancar pelaksanaan ibadah kami”, ujar Dahlan, perwakilan jemaah haji Salatiga.

Penulis: Kontributor Kota Salatiga
Editor: WH/DiskominfoJtg

TEMANGGUNG – Bupati Temanggung Agus Setyawan mendorong agar seluruh instansi terkait berkolaborasi, untuk meningkatkan kapasitas literasi dan minat baca berbagai elemen masyarakat.
Hal tersebut, ia sampaikan saat penyerahan hadiah Lomba Video Konten Literasi 2025 yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, di Ruang Gajah, Kantor Bupati Temanggung, pada Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dan teknologi digital seperti saat ini, banyak cara dapat dilakukan demi terwujudnya harapan tersebut. Salah satu stimulusnya, ajang perlombaan di tengah menurunnya minat literasi dan minat baca generasi muda.
“Perlombaan dalam bentuk video seperti ini bisa jadi sebuah propaganda, agar masyarakat, khususnya usia muda dan pelajar, kembali tertarik untuk meningkatkan minat baca, salah satunya dengan datang ke perpustakaan,” ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Agus Grondong itu juga berpendapat, agar ke depan, seluruh instansi terkait dapat berkolaborasi mewujudkan sebuah program, yang dapat menjadi virus positif meningkatkan minat baca, salah satunya program “Wisata Literasi”.
Melalui program tersebut, para pelajar di berbagai jenjang dapat secara rutin berkunjung ke perpustakaan daerah. Dengan munculnya kebiasaan, minat baca dan keinginan mendalami literasi, secara perlahan akan meningkat dengan sendirinya.
“Apalagi di era kemajuan media sosial seperti sekarang. Jangan hanya mengejar FYP (for you page) saja, tapi kita bisa memanfaatkannya sebagai sarana ajakan untuk mendorong kebiasaan membaca. Ayo anak-anak muda, jangan berhenti berkarya. Secara umum saya salut atas terselenggaranya lomba ini, apalagi pemenangnya masih berstatus siswa SMP,” ujarnya.
Juara pertama yang dimaksud adalah seorang siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Temanggung bernama Rizki Al Diansyah (15). Dia sukses menyabet predikat terbaik, lewat video berjudul “Maca”.
Bukan tanpa alasan, titel tersebut layak ia sandang mengingat hobinya yang memang gemar membaca alias kutu buku. Dari kebiasaan tersebut, Rizki mulai lihai dalam urusan kosakata. Ia kerap membuat quotes-qoutes harian saat berada di lingkungan sekolah.
Dia tak menyangka bakal keluar sebagai juara. Pasalnya, selama proses pembuatan video untuk lomba, remaja ini sempat terhambat masalah minimnya anggaran. Sehingga, terpaksa melibatkan guru dan rekan sesama pelajarnya, untuk dijadikan sebagai kru.
“Alhamdulillah, saya tidak menyangka bisa menjadi juara pertama. Terima kasih atas bantuan teman dan guru selama proses pembuatan video,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dispusip Kabupaten Temanggung, Supriyanto, mengungkapkan, tujuan perlombaan yang mereka gelar adalah untuk mengembangkan literasi dan budaya baca, sekaligus mendorong kreativitas masyarakat di bidang kepustakaan.
“Lomba Konten Literasi Digital tahun 2025 ini kami gelar pada rentang bulan Februari hingga Maret lalu. Jumlah pendaftar sendiri mencapai 78 orang dari kalangan pelajar dan umum. Usai seleksi ketat, akhirnya ditentukan oleh juri juara 1, 2, 3 dan 7 finalis terbaik,” pungkasnya.

Penulis: IFN;EKP
Editor: WH/DiskominfoJtg

Semarang, Infojateng.id – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong jajarannya yang terdiri dari empat kelompok kerja (pokja) dan sekretariat, untuk terus berinovasi.

Dia menekankan, kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga harus berdampak bagi masyarakat, dan mendukung program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemprov.

“Ini untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan pemahaman tentang program yang akan kita lakukan. Kita sudah merumuskan sejumlah program, ada pula yang sudah berjalan seperti Kader Perak, pelatihan paralegal yang akan kita manfaatkan untuk rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan Berdaya,” ungkap Nawal, dalam Rapat Pleno di gedung TP PKK Jateng, Kamis (8/5/2025).

Selain Kader Perak, imbuh dia, beberapa program yang akan dijalankan selama kurun lima tahun ke depan. Di antaranya, program Genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting, dan Speling (Dokter Spesialis Anak Keliling).

Ditambahkan, kedua program itu dilakukan untuk menekan kasus stunting, mengingat kasus tengkes tidak hanya disebabkan kekurangan gizi. Ada faktor lain seperti kualitas air minum yang buruk, hingga kekurangan hormon tiroid.

Untuk itulah, perlu pelibatan dokter spesialis anak, untuk mendiagnosa dan menyelesaikan masalah tersebut.

“Kita juga ada program Kikis (Keluarga Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem). Ini bertujuan untuk ikut membantu program gubernur dan wagub, untuk ikut mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng,” imbuhnya.

Program lainnya, terang Nawal, Aku Hatinya PKK dan Rabu Pon (Gerakan Ibu Menanam Pohon). Kegiatan itu bertujuan agar pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam sayur atau cabai, sehingga menekan pengeluaran keluarga.

Ada pula program Jam Intan (Jam Interaksi positif Orang tua dengan anak), PKK Sigab (PKK Siaga dan Tanggap Bencana), hingga Pandu Cinta (pelayanan terpadu pencegahan dan penanganan perkawinan anak), yang akan mengadvokasi terkait dispensasi pernikahan anak, yang dipadu dengan penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

“Ke depan, kita tidak hanya lakukan pelatihan UP2K, tidak hanya dengan Baznas. Juga ada pelatihan womenpreneur dengan inkubasinya, supaya mereka bisa mempunyai usaha dengan bagus. Kalau produk belum bagus, kita perbaiki, dan pasar semakin luas,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Pati, Infojateng.id – Bupati Pati H. Sudewo, ST, MT, meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap aksi premanisme dalam kasus pembongkaran rumah warga di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu. Ia menegaskan bahwa tindakan pengrusakan rumah petani tidak bisa dibenarkan dan harus diusut tuntas.

“Saya minta Polresta tindak tegas preman yang melakukan pengrusakan rumah warga Pundenrejo. Termasuk aktor intelektualnya harus diproses secara hukum,” tegas Sudewo kepada awak media di Pendopo Kabupaten, Kamis (8/5/2026), usai melantik sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati.

Sudewo menekankan bahwa penyelesaian konflik semacam ini harus mengedepankan hukum dan tidak boleh dibiarkan liar di lapangan. Menurutnya, semua pihak harus menahan diri dan menyelesaikan persoalan sesuai mekanisme yang ada.

“Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang justru memperkeruh suasana. Maka saya minta kedua pihak berpikir jernih,” ujar Bupati.

Sebagai bentuk keseriusannya, Sudewo mengaku akan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, untuk menggali keterangan dari masing-masing pihak secara langsung.

“Saya akan melihat dan mengkaji persoalan ini secara keseluruhan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Pernyataan tegas Bupati ini diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat Pundenrejo, sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari konflik agraria. (one/redaksi)

DEMAK – Desa Kalikondang, Kecamatan Demak dicanangkan sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) pada 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak Komarudin menyampaikan, program Desa Cantik merupakan inisiatif bersama untuk meningkatkan kualitas desa, melalui pengelolaan data statistik yang akurat dan transparan.

“2025, Desa Kalikondang, Kecamatan Demak ditetapkan sebagai desa yang mendapatkan pembinaan sebagai Desa Cantik. Sebelumnya, pada tahun 2024, terdapat tiga desa yang sudah dicanangkan menjadi Desa Cantik, meliputi Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, dan Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah,” jelas Khomarudin, pada pencanangan Desa Cantik tersebut, di ruang rapat lantai II bupati setempat, Kamis (8/5/2025).

Disampaikan, Desa Cantik dibentuk untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat, serta peran aktif dalam penyelenggaraan statistik, menstandarkan pengelolaan data untuk menjaga kualitas dan keterbandingan data. Serta, mengoptimalkan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan.

“Ouput dari program ini nantinya akan terbentuknya agen Desa Cantik, yang menghasilkan beberapa poin positif, seperti profil desa, monografi desa, dan website desa, yang menampilkan statistik desa, seperti jumlah penduduk, pendapatan desa, dan tingkat kemiskinan di desa, yang menjadi modal perencanaan pembangunan di tingkat desa,” terangnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Akhmad Sugiharto menyampaikan, program tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, peran pemerintah desa sebagai penyelenggara kegiatan statistik di wilayahnya sangat penting. Karena desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan.

“Desa yang telah berperan aktif di tahun sebelumnya, diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa lain. Saya minta Dinas Komunikasi dan Informatika serta BPS, bisa terus mendampingi dalam pengolahan data statistik, yang telah berjalan saat ini,” ungkap sekda.

Pada kesempatan itu, sekda menekankan tentang pentingnya pengolahan data yang baik, agar masyarakat dapat mempercayai dan mempertanggungjawabkan keakuratannya.

Sebagai informasi, pencanangan Desa Cantik 2025 ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan Desa Cantik dan Berita Acara (BA) Standar Pelayanan BPS, antara Kepala Desa Kalikondang, Kepala BPS Demak, dan Sekda Demak.

Penulis: red-kmfo/Hb/ist
Editor: Di/Ul, Diskominfo Jateng