Category: Uncategorized

Jepara, Infojateng.id – Sejak pukul 08.00 pagi WIB, masyarakat dari masing-masing rukun tetangga (rt)di Desa Kawak, Kecamatan Pakisaji Jepara mulai berdatangan dengan membawa jondang dan gunungan hasil bumi ke halaman balai desa Kawak, Kamis (8/5/2025).

Ada 21 RT yang mengikuti Festival Jondang. Masing-masing RT membawa Jondang dan gunungan hasil bumi kemudian diarak mengelilingi desa disertai berbagai macam musik seperti tongteng, gendang yang dipikul.

Bahkan ada juga sound system yang diangkut di atas mobil pick up keliling desa menuju masjid wali atau makam Mbah wali Kawak untuk berdoa bersama.

Arak-arakan jondang ini, dilombakan dan dinilai oleh juri. Penilaian dilakukan dari segi hiasan jondang, isi makna dari festival itu, ketradisionalan, kreatifitas, keunikan dan kehebohan para peserta.

Acara yang bertema “Pelestarian Budaya Desa” ini, bertujuan untuk tetap melestarikan budaya, mensyukuri hasil bumi dan menjadi simbol kerukunan di Desa Kawak.

Adapun hasil bumi desa yang diarak yaitu umbi-umbian, kacang, pisang, dan buah-buahan.

Ada juga produk kerajinan hasil masyarakat seperti kerajinan bambu, ukiran kayu, dan kerajinan tangan lainnya.

Petinggi Desa Kawak Eko Heri Purwanto mengatakan, bahwa Festival Jondang ini tentunya untuk melestarikan budaya yang ada di Desa Kawak. Setiap tahun kita selalu berganti tema, kali ini kita menggunakan tema pelestarian budaya local,” kata Eko Heri.

Ia menambahkan, tujuan tema ini yakni meningkatkan inovasi di RT kami, karena RT adalah pondasi awal untuk kemajuan desa, baik dari peningkatan UMKM, ketahanan pangan dan kreatifitas dalam kebudayaan.

Selain itu Desa Kawak juga memilik banyak kerajinan anyaman bambu dan ukir-ukiran yang perlu kita tingkatkan lagi.

Ditambahkan, pihaknya meminta pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat ikut membantu supaya pupuk dipermudah bagi para petani.

“Kami minta pupuk dipermudah, karena acara jondang ini menjadi simbol kemakmuran petani,” ucap Eko, di depan makam mbah wali kawak.

Salah satu peserta dan juga panitia arak-arakan Putri (21) warga RT01/RW01 mengatakan, sudah 4 tahun ini dirinya mengikuti acara jondangan.

“Sangat senang mengikuti acara ini, semoga ke depan desa kawak bisa lebih baik lagi dan menjadi desa yang lebih unggul dibanding desa-desa lainnya,” kata Putri di komplek Punden Mbah Kawak.

Rangkaian acara sedekah bumi ini dimulai dari manganan, bazzar UMKM, festival bola api dan dilanjutkan dengan acara Festival Jondang.

Diketahui, Festival Jondang merupakan puncak acara sedekah bumi Desa Kawak dan malamnya akan ditutup dengan pementasan wayang kulit. (eko/redaksi)

Pati, Infojateng.id – Komitmen Bupati Pati H. Sudewo, ST, MT dalam membenahi sektor kesehatan kian nyata. Dalam sambutannya saat melantik 90 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Pati, Kamis malam (8/5/2025), Sudewo mengumumkan rencana pengadaan alat medis canggih MRI 3 Tesla senilai Rp 50 miliar untuk RSUD RAA Soewondo.

Langkah ini, bagian dari reformasi besar-besaran di tubuh rumah sakit daerah yang saat ini dinilai masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “InsyaAllah di Tahun 2026 akan saya bantu MRI 3 Tesla. Di Jawa Tengah, saat ini hanya ada dua rumah sakit milik pemerintah yang memilikinya—RSUP Dr. Kariadi dan nanti RSUD Soewondo jika ini terealisasi,” tegas Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati.

MRI 3 Tesla merupakan alat pencitraan resonansi magnetik dengan kualitas sangat tinggi, yang mampu memberikan hasil diagnosis lebih akurat dan cepat. Pengadaan alat ini diyakini akan mendongkrak mutu layanan medis RSUD Soewondo serta mengurangi ketergantungan pasien Pati terhadap rumah sakit besar di Semarang dan sekitarnya.

Selain MRI, Sudewo juga menyebut akan mempercantik fasilitas fisik RSUD Soewondo dengan mengganti seluruh lantai rumah sakit menggunakan granit super. “RS ini harus tampil profesional dan modern. Kalau dikelola dengan benar dan pakai nurani, RSUD Soewondo bisa mandiri tanpa harus selalu mengandalkan APBD,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintahannya. RSUD Soewondo, kata dia, harus menjadi kebanggaan masyarakat Pati, bukan sumber keluhan. Ia bahkan menyatakan tidak segan melakukan evaluasi menyeluruh jika tidak ada perbaikan signifikan.

Dengan rencana pengadaan MRI 3 Tesla dan pembenahan menyeluruh, RSUD Soewondo diharapkan naik kelas menjadi rumah sakit rujukan regional yang unggul dalam pelayanan dan teknologi medis. (one/redaksi)

Pati, Infojateng.id– Pemerintah Kabupaten Pati kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 90 pejabat pada Kamis malam (8/5/2025) di Pendopo Kabupaten. Dari jumlah tersebut, RSUD RAA Soewondo menjadi instansi yang paling banyak mengalami rotasi.

 

Bupati Pati H. Sudewo, ST, MT menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah normal dalam dinamika pemerintahan sebagai upaya penyegaran struktur organisasi.

 

“Pelantikan ini adalah hal yang wajar dilakukan sebagai upaya penyegaran di lingkungan organisasi. Tujuannya agar terbentuk tim yang kompak, solid, dan profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada warga, kepada rakyat Kabupaten Pati,” ujar Bupati usai pelantikan.

 

Saat dikonfirmasi mengenai jumlah pejabat yang dilantik, Bupati menyebut totalnya mencapai 90 orang. Dari total tersebut, RSUD RAA Soewondo menyumbang jumlah terbesar.

 

“Yang utama di RSUD RAA Soewondo, meskipun ada juga yang berasal dari dinas-dinas lainnya. Tapi memang, untuk RSUD Soewondo, jumlahnya tergolong lebih banyak dibandingkan instansi lain,” jelasnya.

 

Rotasi ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, khususnya di sektor kesehatan yang menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Pati. (one/redaksi)

Pati, Infojateng.id – Sebanyak 90 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati H. Sudewo, ST, MT. Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati Kamis malam (8/5/2025), pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah tegas Bupati dalam melakukan penyegaran organisasi pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Sudewo menegaskan bahwa rotasi ini bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tetapi merupakan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan semangat kerja.

“Penyegaran adalah keniscayaan dalam setiap organisasi. Bukan soal pribadi, tetapi demi membentuk tim yang solid dan kompak agar pembangunan Kabupaten Pati berjalan optimal,” tegasnya.

Salah satu fokus utama yang disorot Bupati adalah sektor kesehatan, khususnya pembenahan RSUD RAA Soewondo. Ia mengaku telah mengintervensi langsung sejak 13 Maret 2025 lalu  karena menerima berbagai laporan soal pelayanan yang buruk, ruangan pasien yang bercampur, hingga pendapatan rumah sakit yang jauh dari target.

Bupati memberi pesan khusus kepada pejabat yang baru dilantik. “Jangan patah hati jika posisinya belum sesuai harapan. Semua akan saya monitor dan evaluasi. Yang berprestasi dan loyal, pasti akan mendapat penghargaan yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Rotasi dan promosi jabatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Sudewo ingin membentuk birokrasi yang dinamis, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. (one/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) setempat agar bekerja sama dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam menyalurkan gas elpiji 3 kg bersubsidi.

Permintaan itu disampaikannya saat menerima audiensi DPD Hiswana Migas Jateng – DIY di kantornya, Rabu (7/5/2025).

“Kalau Kopdes Merah Putih bisa menyalurkan (elpiji 3 kg) itu bagus. Maka (bisa) penetrasi di masyarakat,” kata Luthfi.

Luthfi ingin agar Hiswana Migas Jateng – DIY mendekatkan keterjangkauan elpiji 3 kg bersubsidi dengan masyarakat. Utamanya di wilayah-wilayah yang jauh dari agen atau pangkalan.

Dengan adanya kerja sama tersebut, maka masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses kebutuhan gas elpiji 3 kg, karena jaraknya menjadi semakin dekat.

Di samping itu, harganya bisa sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp18 ribu.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provins Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan, salah satu tugas Kopdes Merah Putih dari pemerintah pusat adalah mengawal penguatan ekonomi daerah. Termasuk menyuplai pupuk bersubsidi.

Melihat salah satu tugas Kopdes Merah Putih untuk menyalurkan barang bersubsidi, maka Sujarwanto meminta Hiswana Migas untuk menata kesiapannya.

Menurut dia, posisi koperasi bisa bertindak sebagai penyalur bukan sebagai pangkalannya.

Sesuai arahan Gubernur Jateng, kata Sujarwanto, pihaknya akan melakukan rapat lanjutan dengan Hiswana Migas membahas skema-skema lebih lanjut.

“Ini suatu langkah bagus. Memastikan elpiji sampai pada konsumen tingkat akhir, pada tataran yang tepat harganya,” ucap Sujarwanto.

Sementara Ketua DPD Hiswana Migas Jateng-DI Yogyakarta, Agung Karnadi, menyambut positif gagasan tersebut. Pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Pertamina.

“Saya kira ide seperti itu dampak baiknya untuk masyarakat yang ada di pinggiran,” kata Agung. (eko/redaksi)

SEMARANG – Lingkungan pendidikan di Jawa Tengah didorong untuk bisa bebas dari tindakan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Oleh karena itu, semua pihak khususnya sekolah, mesti mengupayakan tindakan yang lebih baik untuk anak didik, bukan malah memberikan sanksi.

 

“Yang harus dipahami, bahwa mendidik tidak harus melakukan sesuatu dan menghukum. (Kalau demikian) ini bukan sekolah, ini bukan pendikan, tapi mahkamah kalau seperti itu. Tapi yang penting adalah, kita dengar suara anak, apa yang dibutuhkan anak, insyaallah anak akan manut,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, seusai menjadi pembicara Konsolidasi Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jateng, di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (8/5/2025) petang.

 

Menurut istri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen itu, mereka yang hanya memikirkan sanksi ketika anak bersalah, berarti bukan insan lembaga pendidikan, melainkan mahkamah.

 

Dalam kegiatan yang dihadiri para Kepala Dinas Pendidikan se-Jateng dan lembaga terkait lainnya tersebut, Nawal menuturkan hal penting yang bisa menjadi pegangan lembaga pendidikan. Di antaranya, pendekatan seperti disiplin positif, komunikasi efektif, dan belajar reflektif. Pendekatan untuk mendisiplinkan anak dengan penuh kesadaran bisa dilakukan, sehingga bukan terus menjustifikasi anak. Tapi melakukan komunikasi yang baik sesuai dengan kebutuhan anak.

 

Selain itu, partisipasi anak juga harus dilibatkan. Karena pendidikan berprinsip pada partipsipasi anak, antidiskriminasi, memperhatikan tumbuh kembang anak, harus mendengarkan suara anak, dan antikekerasan.

 

“Bagaimana anak, membutuhkan apa, sehingga mereka merasa dihargai. Dia juga dalam melakukan nilai baik, bisa dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena takut pada gurunya,” ujarnya.

 

Nawal menuturkan, yang dibutuhkan anak untuk bisa menjadi lebih bernilai, adalah saling menghargai, mencintai, sehingga tumbuh rasa mahabbah atau cinta yang mendalam. Selanjutnya, anak harus memiliki jiwa berjuang, dan ulet, jadi bukan serta-merta hanya belajar, menulis, atau tanpa melakukan keterampilan hidup lain yang layak. Namun harus dengan bimbingan dan dukungan guru, untuk terus melakukannya.

 

“Itu adalah skill hidup yang harus dikuasai anak-anak, supaya anak-anak menjadi pribadi yang ulet dan kerja keras, kemudian juga harus saling tolong-menolong atau taawun, juga harus dididik memiliki rasa tawadu (rendah hati), sederhana,” terangnya.

 

Selanjutnya, sekolah atau lembaga pendidikan juga memberikan SOP (standard operating procedure), yaitu serangkaian instruksi tertulis yang menjelaskan bagaimana suatu proses kerja harus dilakukan.

 

“Yang bisa ditawarkan di sekolah itu harus memiliki SOP, bagaimana pelaporannya, jangan sampai anak-anak aksesnya itu sulit, sehingga takut untuk speak-up, misalnya. Jadi, akses harus dipermudah tapi di situ juga ada kenyamanan untuk anak-anak, terjaga privasi dan rahasianya, jangan sampai jadi takut anak-anak, berkasnya tidak dijaga,” imbuhnya.

 

Dalam pengumpulan saksi, beber Nawal, juga ada mediasi yang tidak memojokkan hak anak. Kemudian ada rekonstsruksi dan rehabilitasi. Menurutnya, rehabilitasi mental, dan rehabilitasi adanya luka fisik atau lainnya, bisa dilakukan dengan kerja sama dengan ahli yang ada.

 

“Kita butuh bantuan hukuk, ya kita MoU dengan LBH, kita butuh psikiater untuk rehabilitasi mental, kita MoU dengan universitas yang menyediakan psikiater. Kita butuh medis, recovery medis, kita MoU dengan puskesmas terdekat. Itu yang bisa kita lakukan,” terang Nawal.

 

Ia menyinggung pula soal pentingnya advokasi, cara menangani, dan teknik, yang harus dimiliki guru.

 

“Ini juga harus ada SOP, sampai pada pelapor dan sampai kepada rehabilitasi, dan sampai kepada recovery, itu harus ada SOP,” tambah dia.

 

Yang tak kalah penting, bagaimana melayani pengaduan orang tua, atau mungkin ada miskomunikasi. Maka perlu adanya peraturan, dan ada kesepakatan bersama. Juga, perlunya komunikasi intens dengan orang tua, yang dikomunikasikan dengan baik.

 

“Juga ada kesepakatan, dan peraturan yang tertulis. Ini nanti bisa menjadi solusi untuk bermediasi, ketika terjadi adanya aduan dari orang tua,” pungkasnya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

 

PATI – Program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah terus digalakkan. Akselerasi terus dilakukan dalam pembentukan di masing-masing kabupaten/ kota.

 

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat berkegiatan di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (8/5/2025). Dia membeberkan, sudah banyak daerah yang mengajukan pembentukan dan peresmian Kecamatan Berdaya.

 

“Sudah (bertambah), tinggal meresmikan. Ini berlomba-lomba,” kata Luthfi.

 

Program Kecamatan Berdaya diluncurkan di Kota Surakarta pada 23 April 2025 lalu. Sejak itu, Ahmad Luthfi dalam berbagai kesempatan selalu mendorong agar setiap kecamatan segera mengakselerasi program tersebut.

 

Ditambahkan, Pemprov Jateng sudah menyiapkan surat edaran untuk mendukung akselerasi pembentukan Kecamatan Berdaya . Bupati dan Wali Kota diminta untuk bergerak cepat membuat Kecamatan Berdaya, agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pembangunan berbasis desa, bisa segera diakselerasi.

 

Menurut Luthfi, keberadaan Kecamatan Berdaya menjadi sangat penting. Kecamatan akan menjadi sentral atau titik temu berbagai kegiatan pemberdayaan, dan pembangunan daerah berbasis desa.

 

Komponen dalam Kecamatan Berdaya, terangnya, antara lain meliputi kelompok disabilitas, kelompok perempuan berdaya dan lansia, kelompok ekonomi kreatif, petani milenial, hingga kelompok yang mewadahi anak-anak, anak muda, dan zilenial.

 

“Kecamatan itu kan terdiri dari desa-desa. Maka pemuda dan ekonomi kreatifnya digerakkan melalui Kecamatan Berdaya,” tandas gubernur. (Humas Jateng)*ul

 

Polda Jateng-Kota Semarang | Komisi III DPR RI mengapresiasi sinergitas aparat penegak hukum di Jawa Tengah dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, namun mencakup proses Restorasi Justice dan rehabilitasi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro selaku ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik di Mapolda Jateng pada Kamis, (8/5/2025) siang. Kunjungan tersebut dalam rangka Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Narkotika di Wilayah Hukum Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo didampingi Waka Polda Brigjen Pol Latif Usman beserta seluruh PJU dan Kapolres jajaran. Turut hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah Ponco Hartanto dan Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat beserta staf dan para pimpinan masing-masing lembaga dari seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

” Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian serius Komisi III DPR RI untuk memastikan komitmen penegakan hukum dan peradilan di bidang narkotika. Sehingga penegakan hukum berjalan sesuai undang-undang yang berlaku dan berjalan serius, serta memastikan sinergi dan kerjasama intansi lintas sektoral dalam upaya penegakan hukum,” ungkap Dede Indra Permana Soediro mengawali kegiatan.

Pada kesempatan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI mendengarkan sejumlah laporan dan paparan dari Kapolda Jateng, Kajati, dan Ka BNNP mengenai upaya penegakan hukum, peradilan pidana di bidang narkotika serta upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dalam paparannya mengungkapkan keseriusan pihaknya dalam penanganan kasus narkotika. Selama tahun 2024 hingga 2025 Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap sejumlah kasus besar peredaran narkotika.

“Termasuk dua kasus besar peredaran narkotika jaringan internasional yang melibatkan barang bukti seberat total 26 kg sabu dan 10.300 butir pil ekstasi di tahun 2025,” ungkap Kapolda.

Sebagai upaya melindungi masyarakat dari peredaran narkotika, Polda Jawa Tengah juga telah mendirikan 1.040 Kampung Bersih Narkoba (Kampung Bersinar) di seluruh wilayah Jawa Tengah. Melalui Kampung Bersinar, pihaknya mengajak masyarakat untuk aktif bekerja sama mencegah dan mengatasi penyalahgunaan dan kecanduan narkoba.

Terkait upaya Restorative Justice dalam kasus narkoba, pihak kepolisian berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice.

“Meski dalam SEMA mengatur restorativ justice bisa diterapkan untuk jika barang bukti sabu dibawah satu gram. Namun di lapangan anggota sering kali menemukan peredaran sabu di bawah satu gram yang kemudian dipecah lagi menjadi sejumlah paket kecil untuk diedarkan. Jika menemukan (kasus) seperti ini kami tidak melakukan RJ dan tetap kami proses,” tegas Kapolda.

Pihaknya juga berharap, dengan dukungan penuh dari elemen masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, upaya pemberantasan dan penanggulangan peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah dapat berjalan secara maksimal.

“Dengan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mendidik, mendukung, dan melindungi warga di sekitarnya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari peredaran narkoba,” jelasnya.

Usai mendengarkan paparan dari Kapolda Jateng, Kajati, dan Ka BNNP, sejumlah anggota Komisi III DPR RI juga menyampaikan tanggapan berupa masukan, saran, serta dukungan terhadap langkah-langkah yang telah diambil Polda Jateng, Kejaksaan, dan BNNP. Menanggapi tanggapan tersebut, Kapolda mengapresiasi dan menyatakan bahwa semua masukan dan dukungan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk semakin giat menanggulangi narkoba.

Menutup rangkaian kegiatan, Komisi III DPR RI turut memberikan penghargaan dan tali asih kepada dua anggota Polri yang menjadi korban luka saat pengamanan aksi May Day. Penghargaan serupa juga diberikan kepada personel Satlantas Polsek Genuk Polrestabes Semarang atas dedikasinya melayani warga di wilayah terdampak banjir rob.

Polda Jateng–Kota Semarang | Insiden Demo yang berujung tindakan Anarkis serta penyekapan anggota Polri oleh kelompok Anarko yang mencederai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025 di Kota Semarang, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satu pernyataan tegas datang dari Dede Indra Permana Soediro, S.H., Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Polda Jawa Tengah yang berlangsung di Gedung Borobudur, Semarang, Kamis (8/5), Dede menyampaikan rasa prihatin sekaligus kecaman terhadap tindakan yang mencoreng suasana damai peringatan Hari Buruh 2025. Ia menilai bahwa tindakan brutal dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok massa yang diduga kelompok anarko telah melampui batas kebebasan berekspresi.

“Kami sangat menyayangkan peristiwa ini, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai wilayah yang damai dan toleran, jangan sampai dicemari oleh aksi-aksi anarkis yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Apalagi ketika aksi tersebut mengarah pada kekerasan, bahkan penyekapan terhadap aparat yang sedang bertugas,” ujarnya.

Dede juga mengapresiasi sikap Polri yang tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan menahan diri meski dalam situasi terprovokasi. Menurutnya, tindakan tidak responsif secara berlebihan yang dilakukan Polri menunjukkan profesionalisme yang patut dicontoh.

“Kami melihat bagaimana Polri menjaga kesabaran, tidak terprovokasi untuk bertindak represif, bahkan ketika ada anggotanya yang disandera. Ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis lebih dikedepankan, dan itu patut diapresiasi,” tambahnya.

Namun demikian, Dede menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan terhadap pelaku-pelaku kerusuhan. Ia menegaskan dukungan penuh Komisi III agar tindakan tegas dapat diambil terhadap siapa pun yang menjadi provokator maupun dalang di balik aksi tersebut.

“Kami mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Polri. Kalau memang ada Anarko atau pihak tertentu yang menyusup dan memicu kerusuhan, silakan diusut tuntas. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan. Penegakan hukum harus tetap dilakukan secara adil dan transparan,” tegas Dede.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah yang selama ini menjadi contoh ketertiban nasional.

“May Day seharusnya menjadi panggung perjuangan buruh yang damai, bukan ajang provokasi dan kekacauan. Saya berharap kita semua dapat menjaga suasana sejuk dan guyub rukun di Jawa Tengah,” pungkasnya.

Polda Jateng, Kab. Purworejo | Polda Jateng menegaskan akan mendampingi dan memberikan konseling terhadap para korban selamat maupun keluarga korban yang meninggal sebagai dampak kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Purworejo Magelang pada Rabu (7/5/2025) pagi. Selain sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap korban, hal ini merupakan upaya Polri memberikan dukungan moril dan memulihkan kesehatan mental para korban.

Hal ini disampaikan Waka Polda Jateng Brigjen Pol Latif Usman usai menjenguk para korban selamat dari peristiwa tersebut di Rumah Sakit Islam Purworejo dan Rumah Sakit dr. Tjitrowardojo pada Rabu (7/5) sore. Diungkapkan juga bahwa petugas telah berhasil mengidentifikasi seluruh korban baik luka maupun tewas dari kejadian tersebut.

Dirinya menjelaskan kecelakaan tersebut melibatkan tronton pengangkut pasir bernomor polisi B-9970-BYZ dan kendaraan minibus jenis Kopada atau angkot yang terjadi Jalan Purworejo-Magelang tepatnya di Desa Kalijambe, Kec. Bener, Kab. Purworejo pada Rabu, (7/5/2025). Dalam insiden tersebut, 11 orang yang seluruhnya penumpang Kopada dinyatakan meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

Berikut daftar 11 korban meninggal dunia, semuanya berasal dari Kabupaten Magelang:

1. Aulia Anggi Praktiwi (26) – Dusun Ngadiretno, Tamanagung, Muntilan

2. Divya Kreswinannda (25) – Mertoyudan, Mantenan

3. Isna Hayati (27) – Mendut, Mungkid

4. Naely Nur Sadiyah (23) – Jenis Srambianak, Mungkid

5. Finna Mukarromah (28) – Rambeanak, Mungkid

6. Nely Suroya – Gamol, Paremono, Mungkid

7. Melani Septiani (26) – Ambartawang, Mungkid

8. Edy Sunaryo (71) – Ngrajeg, Mungkid (diduga sopir angkot)

9. Naqi Umi Rohmah (27) – Sarangan, Rambeanak, Mungkid

10. Siti Khur Fatonah (27) – Giritengah, Borobudur

11. Hesti Nurngaini Rahayu (24) – Jowahan, Wanurejo, Borobudur

Sementara korban luka dirawat di 2 rumah sakit yang terdiri dari:

RS Islam Purworejo:

2 orang pemilik rumah :

Paiman (60) dan Umiyatun (53) warga Desa Kalijambe Kec. Bener, Purworejo

3 orang penumpang Kopada

Mila Mudianawati (26) – Banjarnegoro, Mertoyudan

Ayu Salwa (24) – Bligo, Ngluwar

Sufita (24) – Perumahan Nogosari Land

RSUD dr. Tjitrowardojo:

Sopir truk

Ladis (48), – Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur

“Kepolisian akan mendampingi seluruh korban yang menjalani perawatan. 1 polisi mendampingi 1 korban. Selain itu Polres Magelang juga akan menerjunkan personil ke rumah duka untuk mendampingi keluarga korban yang meninggal,” ujar Wakapolda di RS Tjitrowardojo Purworejo pada Rabu (7/5) sore.

Wakapolda juga menyebut petugas masih melakukan olah TKP dan meneruskan upaya evakuasi bangkai kendaraan di lokasi kejadian. Hal ini perlu upaya ekstra dan kehati-hatian mengingat kondisi medan adalah jalan menurun dan sempat diguyur hujan.

Dalam keterangannya, Brigjen Latif mengungkapkan dugaan awal penyebab kecelakaan adalah rem truk blong saat melintasi jalan menurun. Dirinya juga menyebut bahwa lokasi kejadian merupakan jalur utama, bukan jalur alternatif.

“Turun di jalan Magelang–Purworejo, tepatnya di perbatasan Kecamatan Bener, pada saat turun kendaraan ini (truk) akan menyalip, tetapi tidak bisa dikendalikan. Untuk sementara keterangan adalah rem yang tidak bisa dikendalikan,” jelasnya dalam sebuah wawancara di hadapan media.

Dirinya turut menghimbau masyarakat khususnya para pengemudi dan pengguna untuk berhati-hati dalam berkendara, terlebih saat melintasi jalur-jalur dengan kontur jalan menurun tajam. Pihaknya juga menghimbau para pemilik armada untuk memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan sebelum beroperasi.

Sebagai langkah lanjutan, Polda Jateng bersama instansi terkait akan memperketat pengawasan terhadap kelayakan angkutan barang yang melintasi wilayah Jawa Tengah.

“Kami akan terus bersama stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan dan pengetatan, khususnya terhadap angkutan kendaraan berat yang beroperasi di Jawa Tengah,” tegasnya.