Category: Uncategorized

Boyolali, Infojateng.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali menyelenggarakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periodesasi 2025-2029.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di aula kantor Bapperida Kabupaten Boyolali, Rabu (7/5/2025).

Acara dihadiri oleh Bupati Boyolali Agus Irawan, Ketua TP PKK Kabupaten Boyolali Dita Agus Irawan, dan Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanta.

Kepala Bapperida Kabupaten Boyolali M. Syawalludin mengatakan kepada seluruh Kepala OPD bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan, antara lain RPJMD 2025-2029, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) perubahan 2025, dan RKPD 2026.

Ia menjelaskan, bahwa semua tugas itu adalah periodesasi pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali.

“Jadi mimpi 20 tahun Boyolali seperti apa, itu diawali dari saat ini periode pertama 2025-2029, kalau kita terbiasa dengan rutinitas penyusunan perencanaan pembangunan kita berharap ke depan apa yang menjadi usulan dan aspirasi masyarakat bisa menghasilkan usulan-usulan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat,” jelas Syawalludin.

Sementara itu, Bupati Agus meminta kepada seluruh peserta Musrenbang untuk merumuskan program pembangunan yang terbaik, karena ini akan menentukan Boyolali lima tahun kedepan.

Agus juga menekankan agar pembangunan nantinya harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Jadi nanti nyuwun tulung [minta tolong] Bapak Ibu semuanya, pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Boyolali sekali lagi nanti benar-benar harus membangun yang benar-benar itu kebutuhan masyarakat,” pesan orang nomor satu di Kota Susu itu.

Selain itu, Agus juga berpesan agar pembangunannya dilaksanakan secara merata.

Selanjutnya prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2025-2029 fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah daerah dan DPRD akan bekerja sama dalam pelaksanaan program RPJMD 2025-2029.

“Tujuan kerjasama ini untuk menciptakan Pemerintahan Kabupaten Boyolali yang transparan, akuntabel serta melibatkan partisipasi masyarakat,” kata bupati.

Senada dengan bupati, Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanta mengungkapkan, jika pemerintah dan DPRD bisa bekerjasama dan bersinergi, maka apa yang sudah disusun menjadi RPJMD akan bisa terwujud membawa masyarakat Kabupaten Boyolali menuju sejahtera.

“Tentunya ini bisa terlaksana ketika proses perencanaan itu tidak asal-asalan, berdasarkan data berdasarkan realita yang ada,” ujar pria yang akrab disapa Titut. (eko/redaksi)

Klaten, Infojateng.id – Desa Soka, Kecamatan Karangdowo dicanangkan sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten.

Pencananganan tersebut memperkuat peran pemerintah desa dalam optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik.

Pencanangan Desa Soka ditandai dengan penyerahan piagam Desa Cantik oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, di ruang rapat Bagian Anggaran DPRD Klaten, Rabu (7/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, bupati turut menyampaikan apresiasinya atas program yang diinisiasi oleh BPS tersebut.

Menurutnya, program tersebut sangat membantu Pemkab Klaten dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi di wilayah.

Ia menyebut, adanya program Desa Cantik, permasalahan di wilayah desa sebagai basis masyarakat dapat terpetakan secara akurat.

“Dengan adanya Desa Cantik ini, kita (Pemkab Klaten) bisa memahami situasi yang ada di wilayah seperti apa secara real dan datanya valid. Sehingga, kemudian Pemda tidak lagi kesulitan dalam mencari dan mengolah data, yang akan digunakan dalam membuat program,” ungkap Hamenang.

Dia juga berharap program Desa Cantik yang telah bergulir selama empat tahun ini, dapat terus diperluas dan mencakup seluruh wilayah desa dan kelurahan di Kabupaten Klaten.

Sehingga ke depan, ia berharap satu data di Kabupaten Klaten dapat segera terealisasi.

“Karena dengan Desa Cantik ini, data statistiknya jadi satu dan semua OPD bisa mengambil datanya. Sehingga jika 401 desa/kelurahan ini sudah memiliki data statistik, maka bisa menjadi kesatuan data, Klaten Satu Data,” paparnya.

Sementara Kepala Diskominfo Klaten, Aris Pramana menjelaskan, melalui program Desa Cantik ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola desa yang lebih baik berbasis data.

Penyelenggaran program ini juga selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga diharapkan dapat mendukung data statistik sektoral Kabupaten Klaten.

“Program ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola desa yang lebih baik berbasis data sekaligus mendukung realisasi Klaten Satu Data,” kata Aris.

Kepala BPS Klaten Cahyo Kristiono mengatakan, saat ini program Desa Cantik telah terselenggara di empat desa di Klaten. Yaitu Desa Jetiswetan-Pedan, Desa Kepurun-Manisrenggo, Desa Kemudo-Prambanan, dan Desa Soka-Karangdowo.

Adapun pemilihan desa-desa tersebut sebagai Desa Cantik lantaran dilatarbelakangi komponen-komponen pendukung, di antaranya SDM dan peralatan teknis penunjang.

“Progam Desa Cantik sendiri bertujuan meningkatkan literasi, kesadaran, serta peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Sekaligus sebagai standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik, mengoptimalisasikan penggunaan dan pemanfaatan data statistik, serta membentuk agen-agen statistik pada level desa/kelurahan,” ungkap Cahyo. (eko/redaksi)

Rembang, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menerima audiensi tiga organisasi serikat pekerja di ruang rapat bupati setempat, Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan ini, perwakilan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Rembang, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Parkland World Indonesia, dan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT. Handal Sukses Karya menyampaikan 11 poin aspirasi terkait ketenagakerjaan.

Salah satu poin utama yang diusulkan adalah pengaktifan kembali Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, yakni forum musyawarah ketenagakerjaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Dalam forum tersebut, Ketua FSP SPSI PT Parkland World Indonesia, Adimas Lutfi Nugroho, menekankan pentingnya pembentukan Satgas PHK untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja di perusahaan.

Ia juga mendorong agar LKS Tripartit kembali diaktifkan sebagai wadah pembahasan isu ketenagakerjaan.

Senada, Ketua SPN Kabupaten Rembang, Emon Zakaria, mengungkapkan bahwa LKS Tripartit sudah satu tahun tidak aktif, padahal lembaga ini memiliki legitimasi melalui SK Bupati tahun 2024.

Ketua SPM PT. Handal Sukses Karya, Ahmad Sodiq, menyoroti ketimpangan proporsi pekerja antara laki-laki dan perempuan di sektor padat karya.

Ia mengusulkan kebijakan rekrutmen 50:50 untuk memberi kesempatan yang setara bagi tenaga kerja laki-laki.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Rembang, Harno menyatakan kesiapan pemerintah untuk menindaklanjuti beberapa usulan yang dapat segera direalisasikan, termasuk rencana pertemuan dengan pihak perusahaan.

“Saya akan bertemu para pengusaha untuk membahas porsi 50:50. Soal UMK, kita tetap mengikuti prosedur provinsi,” ujar Harno.

Terkait pembentukan Satgas PHK, Pemkab menilai kondisi saat ini relatif kondusif.

Meski demikian, usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sambil menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Bupati Harno juga menyampaikan komitmen untuk mengaktifkan kembali LKS Tripartit meskipun belum dapat berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran.

“Meski belum maksimal, minimal LKS Tripartit tidak mati suri. Tetap akan kami upayakan untuk kembali aktif,” tegasnya.

Pemkab Rembang berharap komunikasi yang konstruktif ini dapat memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan mendukung kesejahteraan pekerja di wilayah Rembang. (eko/redaksi)

Ungaran, Infojateng.id –  Para pelaku usaha terkait distribusi pupuk bersubsidi diminta untuk melaksanakannya, sesuai peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Semarang Ismail Fahmi, pada rapat koordinasi kebijakan pupuk bersubsidi 2025, di Gedung Dharma Satya Kompleks kantor bupati setempat, Rabu (7/5/2025) siang.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan, agar tidak terjadi pelanggaran peraturan yang berujung kasus pidana.

“Korupsi pupuk bersubsidi ini masalah serius, sangat penting (bagi petani). Perlu pengawasan ketat secara bersama-sama terhadap penyalurannya,” pinta Ismail.

Ismail membeberkan, beberapa modus penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, di antaranya pengalihan penjualan ke daerah lain, penimbunan lalu dijual lagi di atas harga eceran tertinggi (HET), maupun pemalsuan data kebutuhan kelompok tani.

Ia menyebut, seringkali perbuatan jahat itu melibatkan distributor, pengecer, bahkan kepala desa.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang Tri Martono menyampaikan, pada 2025, Kabupaten Semarang mendapat kuota pupuk bersubsidi sebanyak 11 juta kilogram NPK dan 15,5 juta kilogram Urea.

Harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea ditetapkan Rp2.250/kg, sedangkan NPK Rp2.300/kg.

Menurutnya, para petani yang berhak membeli pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani, atau petani dengan luasan lahan maksimal dua hektare. Alokasi terbanyak di Pringapus dan Getasan paling sedikit.

“Para petani penerima mengusahakan tanam padi, jagung, kedelai, cabai,bawang merah, bawang putih, kopi dan tebu,” terang Martono. (eko/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membidik potensi wirausaha yang dimiliki oleh kalangan Zilenial atau generasi muda dan kelompok perempuan.

Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan program Kecamatan Berdaya. Sehingga, perekonomian daerah di masing-masing kecapatan dapat meningkat.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin mengatakan, sejauh ini pemuda dan perempuan terlibat aktif dalam aktivitas kewirausahaan melalui Hetero Space, yang diresmikan Pemprov Jateng pada 2020.

Menurutnya, Hetero Space ialah ruang kolaborasi yang berfungsi sebagai creative-hub, untuk mendukung pelaku industri kreatif, UMKM, startup, dan komunitas bisnis.

Salah satu programnya adalah Women Ecosystem Catalyst, untuk mewadahi wirausaha perempuan.

Pihaknya berencana menjadikan kecamatan sebagai pusat pelatihan dan pendampingan wirausaha muda dan perempuan.

Selain itu, produk-produk UMKM maupun kerajinan tangan lain, juga bisa dipasarkan dengan adanya program Kecamatan Berdaya.

Hal ini dikatakan Nawal Arafah usai melakukan audiensi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jateng dan anak-anak muda dari Hetero Space binaan Balatkop UMK Jateng, di Rumah Dinas Wagub Jateng Jalan Rinjani Kota Semarang, Rabu (7/5/2025).

“UMKM yang sudah memiliki produk dan belum dikurasi, nanti kita akan memiliki space bagaimana di situ pembinaan kita lakukan, di situ sebagai wadah bagi UMKM yang kurasinya belum bisa dipasarkan di pasar umum,” ungkapnya.

Nawal melanjutkan, aktivitas Hetero Space yang sudah berjalan nantinya akan diintegrasikan dengan program Kecamatan Berdaya dan Kartu Zilenial.

Ia menjelaskan, masing-masing kecamatan nanti akan dijadikan pusat kegiatan kreatif, yang mendukung potensi wirausaha anak muda dan perempuan.

“Nanti akan dibentuk kreatif hub di setiap kecamatan, merupakan suatu wadah untuk anak-anak muda kreatif. Kemudian dia bisa diberikan pelatihan-pelatihan tentang wirausaha, kemudian memanfaatkan program Kartu Zilenial,” terangnya.

Dengan memanfaatkan program Kartu Zilenial, mereka bisa mengakses fasilitas internet gratis, mengikuti pelatihan wirausaha gratis, dan mendapatkan kopi gratis.

Nawal berharap berbagai upaya ini, akan membuka peluang kerja dan wirausaha.

“Nantinya tidak hanya berhenti di pelatihan, tapi bagaimana diskusi dengan dinas-dinas terkait untuk membuka banyak peluang-peluang kerja, dan wirausaha yang bisa dilakukan,” kata Nawal, yang juga Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Berdaya Jateng.

Sementara, Kepala Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Balatkop dan UKM) Jateng, Dwi Silo Rahardjo menilai, program pemberdayaan wirausaha anak muda akan berjalan semakin baik, jika dikoneksikan dengan Kecamatan Berdaya dan Kartu Zilenial.

“Kami diarahkan untuk men-support, karena memang kita sudah melaksanakan. Jadi nanti kita akan berkolaborasi untuk mendukung program-program, kaitannya dengan Kartu Zilenial dan Kecamatan Berdaya yang sudah digalakkan,” kata Rahardjo.

Direktur Operasional Heterospace Emir Hartri Putra mengatakan, salah satu potensi yang bisa digarap dalam program Kecamatan Berdaya ialah pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Pihaknya siap berperan dalam mengoptimalkan program tersebut.

Dikatakan, tiga Hetero Space Jateng yang beroperasi di Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kabupaten Banyumas, sudah menghasilkan ratusan alumni program pelatihan. Mereka bergerak di bidang UMKM dan industri kreatif di berbagai kabupaten/kota.

“Kita coba lagi scan ulang (mencari), siapa-siapa saja yang ada di kabupaten/ kota, yang nantinya alumni-alumni tersebut bisa men-support teman-teman ataupun pelaksanaan di Kecamatan Berdaya, di masing-masing kota/ kabupaten,” beber Emir. (eko/redaksi)

Rembang, Infojateng.id – Bupati Rembang Harno menegaskan bahwa lokasi Pasar Kota Rembang tidak akan dipindah dan akan tetap berada di tempat semula.

Penegasan ini disampaikan saat menghadiri acara halalbihalal bersama Paguyuban Pedagang Pasar Rembang (P3R) di Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Primkopti), Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Rabu (7/5/2025).

“Pedagang sudah sepakat tidak dipindah, maka dari itu sesuai dengan pertemuan yang sudah pernah kita lakukan. Pedagang sudah ayem, saya setujui pasarnya tetap,” ujar Harno dalam sambutannya.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang akan melakukan revitalisasi Pasar Kota agar lebih representatif, tertata, dan memberikan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli.

Bupati menekankan pentingnya penataan ulang, khususnya terkait fasilitas parkir yang selama ini menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di sekitar pasar.

“Kalau sudah tetap, kita tinggal mendesain agar pasarnya tidak semrawut. Kita harus menyadari, utamanya setiap pagi, jalannya macet di sekeliling pasar. Maka kita harus bisa menciptakan pasar yang tidak semrawut. Ini adalah tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Guna merealisasikan rencana tersebut, Harno menyampaikan bahwa revitalisasi pasar membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Oleh karena itu, Pemkab Rembang tengah mengupayakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

“Kalau tidak dibangun tingkat, tidak akan muat. Dibikin tingkat desainnya, nanti parkiran motor bisa di baseman dan di atas bangunan pasar,” ungkap bupati.

Terkait desain bangunan pasar, bupati meminta agar paguyuban pedagang bekerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk melakukan studi banding ke daerah lain.

Hal ini dimaksudkan agar desain yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para pedagang.

“Saya ingin bangunannya nanti hasil aspirasi para pedagang. Sehingga tidak menyalahkan Pemkab, dan DED-nya harus dibuat sebagus mungkin agar tidak kecewa di kemudian hari,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Gabungan pelaku usaha yang tergabung dalam Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Tengah, melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di kantornya, Rabu (7/5/2025).

Ketua Kopti Jateng, Sutrisno Supriantoro mengadu mengenai harga kedelai yang mengalami kenaikkan sejak Maret 2025.

Saat ini, harga kedelai mencapai Rp9.800/kg dari semula Rp8.400/kg.

Selain itu, stok dari importir juga semakin menipis. Padahal, kebutuhan kedelai Jateng per bulan hampir 40.000 ton. Sementara, 90 persen kebutuhan kedelai diimpor dari Amerika.

“Kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, terhadap gejolak yang terjadi,” pinta Sutrisno.

Untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, Sutrisno berharap pemerintah bisa memacu peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri, sehingga produsen tahu tempe tidak bergantung pada kedelai impor.

Menanggapi keluhan para produsen tahu tempe, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, tata niaga kedelai diatur oleh pemerintah pusat. Pihaknya akan membantu mengomunikasikannya.

“Untuk tata niaga kedelai memang harus koordinasi kementerian terkait. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat. Tapi, kita juga harus punya kreasi sendiri, agar koperasi kita eksis,” ucap Luthfi.

Terkait masukan untuk memacu produktivitas kedelai dalam negeri, Luthfi sepakat karena Jateng memiliki potensi kedelai yang cukup banyak.

“Potensi kedelai kita sebetulnya banyak. (Ada) di Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Purworejo. Coba nanti Kepala Dinas Pertanian (Jateng) itu nanti dipikirkan,” sebut Luthfi.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan, harga kedelai memang saat ini mengalami kenaikan, tetapi masih di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), yakni Rp12 ribu/kg.

Sehingga, Pemprov Jateng belum bisa mengambil kebijakan intervensi  dengan pemberian subsidi.

“Saat ini harga rata-rata kedelai Rp11.100, jadi belum bisa diintervensi dengan mengeluarkan subsidi,” jelas Sujarwanto. (eko/redaksi)

Jepara, Infojateng.id – Sebanyak 515 karyawan perempuan dari PT Parkland World Indonesia (PWI) Jepara mendapatkan layanan Keluarga Berencana (KB) gratis melalui program akseptor KB.

Program tersebut diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Layanan yang berlangsung selama tiga hari, sejak Rabu (7/5/2025) hingga Jumat (9/5/2025), ini merupakan bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional.

Dalam kegiatan tersebut, para buruh menerima berbagai jenis layanan KB seperti edukasi, konseling, dan pemasangan alat kontrasepsi di lingkungan perusahaan mereka.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih, menjelaskan bahwa program ini menyasar kelompok buruh perempuan sebagai target strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan KB.

Pasalnya, sektor industri memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

“Total ada 515 akseptor KB dari kalangan pekerja perempuan di PT PWI Jepara. Ini bagian dari pelayanan langsung ke tempat kerja sebagai upaya meningkatkan akses KB bagi pekerja,” ujar Eka.

Di hari pertama pelayanan, tercatat 191 buruh menerima layanan KB jenis implan, 44 menggunakan IUD, 60 akseptor memilih pil KB, 38 suntik KB, dan 11 akseptor menerima kondom.

Untuk dua hari selanjutnya, pelayanan dilanjutkan dengan suntik KB kepada 10 akseptor dan pembagian pil kepada 161 akseptor.

Eka menjelaskan bahwa kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penduduk merupakan modal dasar pembangunan, sehingga penting untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui program KB.

“Tujuannya tak hanya mengatur kehamilan, tetapi juga menjaga kesehatan reproduksi, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga,” tambahnya.

Bupati Jepara Witiarso Utomo, mengapresiasi langkah BKKBN dalam menjangkau buruh melalui pendekatan pelayanan langsung di tempat kerja.

Menurutnya, upaya ini telah memberikan dampak positif bagi pengendalian angka kelahiran di Kabupaten Jepara.

“Alhamdulillah, capaian pelayanan KB di Jepara sudah sangat baik. Angka kelahiran sudah berada di bawah rata-rata nasional, yakni 2,01 dari standar 2,1,” kata Witiarso.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, Muh Ali, menyatakan bahwa pelayanan serentak ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB.

“Dengan memberikan layanan langsung kepada buruh, kami berharap kesadaran dan partisipasi dalam program KB meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi,” jelas Muh Ali.

Dia menambahkan, pelayanan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan buruh melalui pendekatan kesehatan reproduksi yang komprehensif.

“Program ini bukan hanya tentang kontrasepsi, tetapi juga tentang menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga para pekerja,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Diskominfo Jepara sebagai bagian dari publikasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya program KB dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. (eko/redaksi)

Jepara, Infojateng.id – Kali ini Bupati Jepara Witiarso Utomo kembali melanjutkan program “Bupati Ngantor di Desa” yang dilaksanakan di Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Rabu (7/5/2025).

Ini merupakan kunjungan keempat dalam rangka mendekatkan pelayanan dan mendengar langsung aspirasi masyarakat di tingkat desa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Witiarso menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat Kecamatan Mayong, yang terdiri dari 18 desa.

Pria yang akrab disapa Mas Wiwit itu menyoroti potensi besar sektor UMKM yang tersebar di wilayah tersebut.

“Ini ngantor di desa yang keempat, dan Alhamdulillah Kecamatan Mayong ini luar biasa, ada 18 desa yang sangat antusias. Di sini ada peluang besar, salah satunya UMKM di Desa Mayong Lor yang omsetnya mencapai Rp 46 miliar. Tapi ada juga yang masih kecil, hanya Rp 13 juta. Maka dari itu, kita akan konsentrasikan untuk pemerataan dan peningkatan UMKM,” urai Mas Wiwit.

Menurutnya, selain pemerataan UMKM, sektor pertanian dan peternakan juga menjadi prioritas pengembangan di wilayah Mayong.

Person In Charge (PIC) Kecamatan Mayong, Ratib Zaini, turut menambahkan bahwa selama dialog dengan masyarakat, tercatat ada sekitar 10 pertanyaan dari para petinggi desa dan dua dari tokoh masyarakat.

Aspirasi yang paling dominan disampaikan mencakup persoalan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan hingga sungai.

Ia juga menegaskan bahwa potensi UMKM di Mayong sangat menjanjikan, dengan total omset tahunan mencapai Rp 66 miliar rupiah.

“Peluang ini ditangkap langsung oleh Pak Bupati dan beliau memerintahkan kami untuk segera merealisasikan program Rumah Berdaya. Fokus kami adalah meratakan dan meningkatkan sektor UMKM, terutama yang masih kecil-kecil,” ujar Ratib.

Sektor UMKM yang dominan di Mayong antara lain gerabah, makanan, dan minuman.

Rencananya, sektor gerabah akan ditetapkan secara resmi sebagai sentra unggulan melalui SK Bupati.

Pemerintah juga akan memberikan pendampingan berupa legalisasi usaha serta pelatihan pemasaran.

Sementara itu, dr. Tri Iriantiwi yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai PIC Kecamatan Mayong, menyoroti potensi pariwisata yang dimiliki Kecamatan Mayong.

“Bentang alamnya indah. Masyarakat dan pemuda sudah mulai bergerak, tinggal kita konektivitas-kan agar dapat menjadi desa wisata. Kami siap mendampingi untuk mewujudkannya,” ujar dr. Tri Iriantiwi.

Salah satu pelaku UMKM lokal, Neyza, menyampaikan kebanggaannya karena dapat bertemu langsung dengan Bupati Jepara. Produk olahan makanannya bahkan ludes diborong.

“Alhamdulillah, diborong langsung oleh Pak Bupati. Terima kasih sudah memperhatikan UMKM seperti kami dan terus mendukung agar bisa berkembang pesat,” ungkap Neyza dengan antusias.

Dalam kegiatan tersebut, Mas Wiwit juga memborong semua dagangan UMKM yang tersedia serta mencicipi sejumlah kuliner khas Mayong seperti bubur warna-warni.

Produk-produk UMKM tersebut juga dibagikan kepada awak media untuk turut mencicipi cita rasa makanan khas Jepara. (eko/redaksi)

Batang, Infojateng.id – Penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan masyarakat yang bekerja mendapatkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Program tersebut merupakan hak pekerja dan sekaligus perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batang Haryo Wicaksono Yudho Prabowo menjelaskan, dengan disertakan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka akan memberikan rasa aman dan tentunya menjadi mendorong produktivitas para pekerja.

Hal itu disampaikannya disela-sela penyerahan Jaminan Kematian (JKM) dalam rangka Hari Buruh Internasional di halaman kantor Dinas Ketenagakerjaan Batang, Rabu (7/5/2025).

“Selain itu, disertakan para pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka secara tidak langsung akan turut menjaga stabilitas perekonomian negara,” kata Haryo.

Haryo menyebutkan, ini bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Salah satu butir penting dalam Inpres itu adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dari kelompok rentan.

“Dengan adanya Inpres ini, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran perlindungan ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 60.000 penduduk Kabupaten Batang yang masuk kategori miskin dan 1.736 orang tergolong miskin ekstrem.

Namun, lanjut dia, sejauh ini baru kelompok miskin ekstrem yang sudah mendapat kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Untuk kelompok miskin ekstrem sudah dianggarkan dan saat ini dalam proses. Kami menargetkan Mei ini mereka sudah mulai terlindungi,” terangnya.

Sementara untuk masyarakat miskin, pihaknya masih mengusulkan agar ada tambahan anggaran dari Pemda.

Ia berharap, sedikitnya 15.000 warga miskin dapat dijangkau program perlindungan sosial tersebut. Dua program utama yang disiapkan yakni JKM dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Menurut Haryo, dalam program JKM, apabila peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan memperoleh santunan Rp42 juta, serta beasiswa bagi dua anak hingga jenjang perguruan tinggi. Total manfaat dapat mencapai Rp174 juta.

“Adapun program JKK memberikan manfaat berupa santunan kematian, penggantian penghasilan selama perawatan, santunan kecacatan, dan pelayanan kesehatan dengan plafon biaya tak terbatas,” ungkapnya.

Dia menegaskan, Inpres ini harus dimaknai sebagai upaya konkret negara mencegah masyarakat jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan akibat risiko sosial.

“Jika pekerja rentan tak terlindungi, maka beban kemiskinan akan meningkat dan berdampak pula ke daerah,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyambut, positif ajakan kolaborasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Batang telah mewajibkan sektor industri untuk mendaftarkan seluruh karyawan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sudah mewajibkan setiap perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya. Ini bentuk perlindungan dasar bagi para pekerja,” ujar bupati.

Pemkab Batang juga berkomitmen memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem.

Namun, bupati menekankan pentingnya pendekatan produktif, terutama bagi masyarakat miskin usia produktif.

“Untuk yang muda dan masih bisa bekerja, kami dorong agar mereka memperoleh pekerjaan atau berwirausaha. Kami tidak ingin hanya memberi ‘ikan’, melainkan ‘pancing’ agar mereka mandiri,” pungkasnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan kemiskinan dan menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Batang secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris Solikhin total manfaat Rp121.500.000,00 dengan rincian JKM Rp42 juta dan beasiswa anak Rp79.500.000,00 yang kedua ahli waris Umi Kholipah total manfaat Rp205.231.011,00 dengan rincian JKM Rp42juta, JHT Rp5.231.011,00 serta beasiswa untuk dua anak Rp158 juta. (eko/redaksi)