Category: Uncategorized

SEMARANG –  Gabungan pelaku usaha yang tergabung dalam Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Tengah, melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di kantornya, Rabu (7/5/2025).

Ketua Kopti Jateng, Sutrisno Supriantoro mengadu mengenai harga kedelai yang mengalami kenaikkan sejak Maret 2025. Saat ini, harga kedelai mencapai Rp9.800/kg dari semula Rp8.400/kg.

Selain itu, stok dari importir juga semakin menipis. Padahal, kebutuhan kedelai Jateng per bulan hampir 40.000 ton. Sementara, 90 persen kebutuhan kedelai diimpor dari Amerika.

“Kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, terhadap gejolak yang terjadi,” pinta dia.

Untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, Sutrisno berharap pemerintah bisa memacu peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri, sehingga produsen tahu tempe tidak bergantung pada kedelai impor.

Menanggapi keluhan para produsen tahu tempe, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, tata niaga kedelai diatur oleh pemerintah pusat. Pihaknya akan membantu mengomunikasikannya.

“Untuk tata niaga kedelai memang harus koordinasi kementerian terkait. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat. Tapi, kita juga harus punya kreasi sendiri, agar koperasi kita eksis,” ucap Luthfi.

Terkait masukan untuk memacu produktivitas kedelai dalam negeri, Luthfi sepakat karena Jateng memiliki potensi kedelai yang cukup banyak.

“Potensi kedelai kita sebetulmya banyak. (Ada) di Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Purworejo. Coba nanti Kepala Dinas Pertanian (Jateng) itu nanti dipikirkan,” kata Luthfi.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan, harga kedelai memang saat ini mengalami kenaikan, tetapi masih di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), yakni Rp12 ribu/kg. Sehingga, Pemprov Jateng belum bisa mengambil kebijakan intervensi  dengan pemberian subsidi.

“Saat ini harga rata-rata kedelai Rp11.100, jadi belum bisa diintervensi dengan mengeluarkan subsidi,” jelas dia. (Humas Jateng)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membidik potensi wirausaha yang dimiliki oleh kalangan Zilenial atau generasi muda dan kelompok perempuan, untuk mengoptimalkan program Kecamatan Berdaya. Sehingga, perekonomian daerah di masing-masing kecapatan dapat meningkat.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin mengatakan, sejauh ini pemuda dan perempuan terlibat aktif dalam aktivitas kewirausahaan melalui Hetero Space, yang diresmikan Pemprov Jateng pada 2020.

Menurutnya, Hetero Space ialah ruang kolaborasi yang berfungsi sebagai creative-hub, untuk mendukung pelaku industri kreatif, UMKM, startup, dan komunitas bisnis. Salah satu programnya adalah Women Ecosystem Catalyst, untuk mewadahi wirausaha perempuan.

Pihaknya berencana menjadikan kecamatan sebagai pusat pelatihan dan pendampingan wirausaha muda dan perempuan. Selain itu, produk-produk UMKM maupun kerajinan tangan lain, juga bisa dipasarkan dengan adanya program Kecamatan Berdaya.

Hal ini dikatakan Nawal Arafah usai melakukan audiensi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jateng dan anak-anak muda dari Hetero Space binaan Balatkop UMK Jateng, di Rumah Dinas Wagub Jateng Jalan Rinjani Kota Semarang, Rabu (7/5/2025).

“UMKM yang sudah memiliki produk dan belum dikurasi, nanti kita akan memiliki space bagaimana di situ pembinaan kita lakukan, di situ sebagai wadah bagi UMKM yang kurasinya belum bisa dipasarkan di pasar umum,” ungkap dia.

Nawal melanjutkan, aktivitas Hetero Space yang sudah berjalan nantinya akan diintegrasikan dengan program Kecamatan Berdaya dan Kartu Zilenial. Masing-masing kecamatan nanti akan dijadikan pusat kegiatan kreatif, yang mendukung potensi wirausaha anak muda dan perempuan.

“Nanti akan dibentuk kreatif hub di setiap kecamatan, merupakan suatu wadah untuk anak-anak muda kreatif. Dia bisa kemudian diberikan pelatihan-pelatihan tentang wirausaha, kemudian memanfaatkan program Kartu Zilenial,” ungkap dia.

Dengan memanfaatkan program Kartu Zilenial, mereka bisa mengakses fasilitas internet gratis, mengikuti pelatihan wirausaha gratis, dan mendapatkan kopi gratis. Nawal berharap berbagai upaya ini, akan membuka peluang kerja dan wirausaha.

“Nantinya tidak hanya berhenti di pelatihan, tapi bagaimana diskusi dengan dinas-dinas terkait untuk membuka banyak peluang-peluang kerja, dan wirausaha yang bisa dilakukan,” kata Nawal, yang juga Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Berdaya Jateng.

Sementara, Kepala Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Balatkop dan UKM) Jateng, Dwi Silo Rahardjo menilai, program pemberdayaan wirausaha anak muda akan berjalan semakin baik, jika dikoneksikan dengan Kecamatan Berdaya dan Kartu Zilenial.

“Kami diarahkan untuk men-support, karena memang kita sudah melaksanakan. Jadi nanti kita akan berkolaborasi untuk mendukung program-program, kaitannya dengan Kartu Zilenial dan Kecamatan Berdaya yang sudah digalakkan,” kata dia.

Direktur Operasional Heterospace Emir Hartri Putra mengatakan, salah satu potensi yang bisa digarap dalam program Kecamatan Berdaya ialah pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Pihaknya siap berperan dalam mengoptimalkan program tersebut.

Dikatakan, tiga Hetero Space Jateng yang beroperasi di Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kabupaten Banyumas, sudah menghasilkan ratusan alumni program pelatihan. Mereka bergerak di bidang UMKM dan industri kreatif di berbagai kabupaten/kota.

“Kita coba lagi scan ulang (mencari), siapa-siapa saja yang ada di kabupaten/ kota, yang nantinya alumni-alumni tersebut bisa men-support teman-teman ataupun pelaksanaan di Kecamatan Berdaya, di masing-masing kota/ kabupaten,” beber Emir. (At/Ul, Diskominfo Jateng)

Wonogiri, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri kembali mengukir prestasi gemilang. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Wonogiri Tahun 2024 meraih nilai 84,30 dengan prediksi A-.

Hal ini sesuai yang tertuang pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia Nomor B/798/RB.06/2025 Tanggal 29 April 2025, Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, yang ditemui di ruang kerjanya usai kegiatan Musrenbang RPJMD, Selasa (6/5/2025) mengatakan, nilai ini naik signifikan dari capaian tahun 2023 yakni nilai 77,81 dengan prediksi BB.

Pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh ASN Pemkab Wonogiri yang turut menyumbang perbaikan-perbaikan pelayanan birokrasi di Kabupaten Wonogiri.

“Alhamdulillah. Terima kasih. Hasil ini tentunya atas kerja keras rekan-rekan ASN, yang terus memberikan pelayanan prima dan mengupayakan perbaikan-perbaikan di setiap sektor pelayanan birokrasi di lingkungan Pemkab Wonogiri,” ujarnya.

Bupati menuturkan, pihaknya tidak akan berpuas diri dengan capaian ini, tetapi menjadikannya sebagai semangat untuk terus memperbaiki birokrasi Pemkab Wonogiri.

“Tentunya kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus melakukan yang semakin baik, agar kita bisa mendapatkan hasil yang semakin baik juga ke depannya,” ujarnya.

Sebagaimana tertuang dalam misi ketiga yang diusungnya, bupati mengatakan, pihaknya tak akan berhenti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, melalui peningkatan kualitas ASN dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

“Yang jelas, reformasi birokrasi sangat getol dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana salah satu program kita sesuai visi misi adalah penguatan birokrasi yang dinamis. Ini akan terus kita upayakan,” tandasnya.

Secara rinci, capaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Wonogiri Tahun 2024 pada Indikator RB General mendapatkan nilai 77,52.

Indikator RB General ini meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Kualitas Kebijakan Publik, Indeks Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan (SAKIP), dan Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi.

Sedangkan pada RB Tematik mendapatkan nilai 9,78. RB Tematik adalah pendekatan RB yang lebih spesifik dan terfokus pada isu-isu kunci yang menjadi perhatian pemerintah, dengan tujuan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

Sehingga total nilai dari RB General dan RB Tematik yang diraih Pemkab Wonogiri adalah 87,30, masuk pada kategori A-. (eko/redaksi)

UNGARAN – Para pelaku usaha terkait distribusi pupuk bersubsidi diminta untuk melaksanakannya, sesuai peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Semarang Ismail Fahmi, pada rapat koordinasi kebijakan pupuk bersubsidi 2025, di Gedung Dharma Satya Kompleks kantor bupati setempat, Rabu (7/5/2025) siang. Menurutnya, hal itu penting dilakukan, agar tidak terjadi pelanggaran peraturan yang berujung kasus pidana.

“Korupsi pupuk bersubsidi ini masalah serius, sangat penting (bagi petani). Perlu pengawasan ketat secara bersama-sama terhadap penyalurannya,” pintanya.

Dibeberkan, beberapa modus penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, di antaranya pengalihan penjualan ke daerah lain, penimbunan lalu dijual lagi di atas harga eceran tertinggi (HET), maupun pemalsuan data kebutuhan kelompok tani. Seringkali perbuatan jahat itu melibatkan distributor, pengecer, bahkan kepala desa.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang Tri Martono menyampaikan, pada 2025, Kabupaten Semarang mendapat kuota pupuk bersubsidi sebanyak 11 juta kilogram NPK dan 15,5 juta kilogram Urea. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea ditetapkan Rp2.250/kg, sedangkan NPK Rp2.300/kg.

Menurutnya, para petani yang berhak membeli pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani, atau petani dengan luasan lahan maksimal dua hektare. Alokasi terbanyak di Pringapus dan Getasan paling sedikit.

“Para petani penerima mengusahakan tanam padi, jagung, kedelai, cabai,bawang merah, bawang putih, kopi dan tebu,” terangnya.

Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

Grobogan, Infojateng.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Kapung, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan kini memiliki Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Peluncuran koperasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Desa (Musdesus), yang disaksikan Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, pada Selasa (6/5/2025).

Dalam sambutannya, Budi Arie menegaskan, koperasi desa merupakan pilar baru dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Ketika desa-desa mampu berdiri mandiri secara ekonomi, maka ketahanan negara pun akan semakin kuat,” ujar dia.

Budi menekankan, pembentukan koperasi tidak boleh berhenti pada tataran administratif semata, melainkan harus disertai pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga keuangan negara (Himbara).

Dia turut menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pendirian koperasi desa, yaitu rasa takut, curiga, dan ragu.

“Negara ini dibangun di atas dasar optimisme. Oleh karena itu, kita semua harus yakin, bahwa koperasi desa adalah kunci kemajuan ekonomi perdesaan,” tegasnya.

Pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan teknis dan manajerial, di antaranya melalui kemitraan dengan BUMN dan sektor perbankan, guna memastikan tata kelola keuangan koperasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Saat ini, secara nasional, lebih dari 5.700 desa telah melaksanakan Musdesus. Gerakan itu diperkirakan mampu menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru, menandakan besarnya potensi ekonomi dari koperasi desa.

Mendukung inisiatif nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah melakukan langkah-langkah percepatan.

Dalam laporannya, Bupati Grobogan Setyo Hadi menyampaikan, pihaknya telah menyusun jadwal pelaksanaan Musdesus secara menyeluruh.

Rapat koordinasi percepatan telah dilaksanakan pada 24 April 2025 dan melibatkan unsur kecamatan, OPD terkait, kepala desa, BPD, pelaku koperasi, Gapoktan, BUMD, tenaga ahli, serta pendamping desa.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan juga telah menerbitkan Surat Edaran Bupati yang berisi petunjuk teknis percepatan pembentukan koperasi desa.

Melalui edaran tersebut, desa-desa diminta segera melakukan pendataan potensi usaha dan menjadwalkan pelaksanaan Musdesus.

“Hingga 5 Mei 2025, tercatat 15 desa telah menyelenggarakan Musdesus, dan seluruh desa lainnya telah menjadwalkan pelaksanaan kegiatan serupa,” ujar Setyo.

Bupati menambahkan, biaya pembuatan akta notaris bagi pendirian koperasi akan didukung oleh Bank Jateng, melalui kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Grobogan. (eko/redaksi)

KOTA MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang kembali mencatatkan prestasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024, Kota Magelang berhasil meraih nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,61 dengan predikat A (Pelayanan Prima).
Capaian itu menempatkan Kota Magelang sebagai peringkat ke-4 tertinggi se-Jawa Tengah dan ke-12 nasional, dari ratusan kabupaten/ kota yang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Penghargaan diberikan dalam rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Grhadhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (5/5/2025).
Acara diawali dengan penyerahan penghargaan PEKPPP 2024 secara simbolis oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, didampingi Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi, Tasdik Kinanto, kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
“Kami bersyukur dan berterima kasih atas apresiasi dari KemenPANRB. Tapi penghargaan ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperkuat budaya pelayanan yang prima,” ujar Damar.
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata, reformasi birokrasi di Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah berjalan di jalur yang tepat, berorientasi pada akuntabilitas, inovasi, dan kepuasan masyarakat.
“Kami percaya, bahwa pelayanan publik yang baik adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” lanjutnya.
Dengan capaian itu, Kota Magelang tidak hanya mempertegas komitmennya sebagai kota yang responsif dan adaptif dalam pelayanan publik, tetapi juga menunjukkan daya saing yang kuat dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Provinsi Jawa Tengah juga menerima penghargaan nasional atas keberhasilannya mencatat rata-rata IPP sebesar 4,44 dan meraih predikat “A (Pelayanan Prima)” tingkat provinsi. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan nilai IPP tertinggi di Indonesia.

Penulis: Kontributor Kota Magelang
Editor: WH/DiskominfoJtg

Rembang, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bergerak cepat melakukan pengecekan di lapangan, setelah mendengar ditemukannya jajanan anak marshmallow berlabel halal resmi, namun mengandung unsur babi di sejumlah daerah.

Diketahui, dalam siaran pers Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 242/KB.Halal/HM.1/04/2025 tanggal 21 April 2025, ada sembilan merk makanan olahan yang mengandung unsur babi.

Yakni meliputi, Corniche Fluffy Jelly, Corniche Marshmallow rasa apel bentuk teddy (Apple Teddy Marshmallow), ChompChomp Car Mallow (marshmallow bentuk mobil), ChompChomp Flower Mallow (marshmallow bentuk bunga).

Selain itu, ChompChomp Marshmallow bentuk tabung (mini marshmallow), Hakiki Gelatin (bahan tambahan pangan pembentuk gel), Larbee – TYL Marshmallow isi selai vanila (Vanilla Marsmallow Filling), AAA Marshmallow rasa jeruk, dan SWEETME Marshmallow rasa cokelat pada no batch tertentu.

Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Soesi Haryanti menyampaikan, pihaknya menerjunkan tim untuk melakukan inspeksi ke toko-toko.

Hal itu untuk memastikan, apakah produk-produk marshmallow yang mengandung unsur babi (porcine) masih dijajakan di display atau sudah ditarik.

“Tim inspeksi turun ke swalayan dan toko untuk mengecek apakah masih ada produk- produk tersebut, atau sudah benar-benar ditarik dari peredaran,” tutur Soesi, saat dihubungi, Selasa (6/5/2025).

Soesi menyampaikan, pihaknya juga mengecek, apakah ada produk lainnya, selain yang sudah ditarik dari peredaran. Hasil dari inspeksi direkap dan melaporkannya ke pihak BBPOM.

“Hasilnya tidak ditemukan produk-produk yang telah dirilis mengandung unsur babi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus memantau di lapangan, dengan bantuan jejaring di tiap kecamatan.

“Kami juga berharap kepada masyarakat, jika menjumpai produk-produk mengandung unsur babi seperti yang telah dirilis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, agar bisa melaporkan ke Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (eko/redaksi)

JEPARA – Untuk mencegah kebakaran, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap penataan warung dan parkiran di kawasan industri.

Hal itu ditegaskan Bupati Jepara Witiarso Utomo, usai meninjau Lokasi kebakaran di kawasan warung dan parkiran di sekitar PT Hwaseung Indonesia (HWI), Desa Gemulung, Selasa (6/5/2025).

“Sosialisasi soal keamanan kompor penting, tapi lebih dari itu, harus ada aturan jarak aman dan desain kawasan yang tertib,” ungkapnya.

Disampaikan, pihaknya saat ini tengah mendata korban terdampak, termasuk pemilik kendaraan. Bupati memastikan komunikasi intensif dilakukan, agar para korban tidak dirugikan.

“Kami cek apakah motor diasuransikan, dan memastikan pelaku usaha juga bertanggung jawab,” ujarnya.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, Surana, menyebut keterlambatan laporan menjadi faktor cepatnya api menjalar.

“Kami baru menerima laporan 20 menit setelah kejadian. Ini jadi pelajaran penting soal kecepatan informasi,” jelasnya.

Surana juga menyoroti desain lokasi yang tidak aman. Menurutnya, tidak semestinya warung dan parkiran berada dalam satu area tanpa pembatas.

“Harus ada zona aman. Ini tidak bisa dibiarkan jadi pola,” tegasnya.

Diketahui, kebakaran terjadi pada Senin (5/5/2025) pukul 14.30 WIB, yang menghanguskan empat warung dan sekitar 107 sepeda motor karyawan. Dugaan sementara, api berasal dari ledakan kompor di salah satu warung dan merambat cepat ke warung lain, lalu meluas ke area parkiran.

Penulis: Kontributor Kab Jepara
Editor: Di, Diskominfo Jateng

KLATEN – Desa Soka, Kecamatan Karangdowo dicanangkan sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten. Pencananganan tersebut memperkuat peran pemerintah desa dalam optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik.
Pencanangan Desa Soka ditandai dengan penyerahan piagam Desa Cantik oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, di ruang rapat Bagian Anggaran DPRD Klaten, Rabu (7/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, bupati turut menyampaikan apresiasinya atas program yang diinisiasi oleh BPS tersebut.
Menurutnya, program tersebut sangat membantu Pemkab Klaten dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi di wilayah. Ia menyebut, adanya program Desa Cantik, permasalahan di wilayah desa sebagai basis masyarakat dapat terpetakan secara akurat.
“Dengan adanya Desa Cantik ini, kita (Pemkab Klaten) bisa memahami situasi yang ada di wilayah seperti apa secara real dan datanya valid. Sehingga, kemudian Pemda tidak lagi kesulitan dalam mencari dan mengolah data, yang akan digunakan dalam membuat program,” ungkapnya.
Hamenang juga berharap program Desa Cantik yang telah bergulir selama empat tahun ini, dapat terus diperluas dan mencakup seluruh wilayah desa dan kelurahan di Kabupaten Klaten. Sehingga ke depan, ia berharap satu data di Kabupaten Klaten dapat segera terealisasi.
“Karena dengan Desa Cantik ini, data statistiknya jadi satu dan semua OPD bisa mengambil datanya. Sehingga jika 401 desa/kelurahan ini sudah memiliki data statistik, maka bisa menjadi kesatuan data, Klaten Satu Data,” paparnya.
Kepala Diskominfo Klaten, Aris Pramana menjelaskan, melalui program Desa Cantik ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola desa yang lebih baik berbasis data. Penyelenggaran program ini juga selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga diharapkan dapat mendukung data statistik sektoral Kabupaten Klaten.
“Program ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola desa yang lebih baik berbasis data sekaligus mendukung realisasi Klaten Satu Data,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Klaten, Cahyo Kristiono mengatakan, saat ini program Desa Cantik telah terselenggara di empat desa di Klaten. Yaitu Desa Jetiswetan-Pedan, Desa Kepurun-Manisrenggo, Desa Kemudo-Prambanan, dan Desa Soka-Karangdowo. Adapun pemilihan desa-desa tersebut sebagai Desa Cantik lantaran dilatarbelakangi komponen-komponen pendukung, di antaranya SDM dan peralatan teknis penunjang.
“Progam Desa Cantik sendiri bertujuan meningkatkan literasi, kesadaran, serta peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Sekaligus sebagai standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik, mengoptimalisasikan penggunaan dan pemanfaatan data statistik, serta membentuk agen-agen statistik pada level desa/kelurahan,” ungkapnya.

Penulis: ang/Kominfo-klt
Editor: WH/DiskominfoJtg

SEMARANG – Gubenur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut ramah rombongan thudong, yang terdiri atas 36 bhikkhu atau biksu, dan dua dayaka dari Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Amerika Serikat, di Gedung A kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (7/5/2025).

Mereka mendatangi kantor Gubernur setelah berjalan ke sejumlah titik di Jateng, seperti Masjid Agung Semarang. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur Kabupaten Magelang, rombongan singgah di Kantor Gubernur.

Seorang perwakilan rombongan, Whi Cay mengucapkan terima kasih atas sambutan dari gubernur serta masyarakat.

“Terima kasih atas sambutannya. Setiap kali kami berada di sini, kami selalu dikawal sampai Borobudur,” katanya, menggunakan Bahasa Thailand.

Pihaknya berharap, perjalanan rombongan akan lancar. Rombongan ingin melihat Indonesia lebih jauh, meski di negara ini ada beragam agama seperti Budha, Islam, Kristen, Hindu, dan lainnya, namun persatuan sangat terjaga.

“Kita selalu bersama-sama, sebagai teman, sebagai sahabat. Terima kasih kepada Pak Gubernur dan semua pihak, yang telah mendukung kami dan kami senang bisa ada di sini. Semoga ke depannya bisa kembali bersama di dunia ini dan semoga Anda semua bisa datang ke negara kami. Terima kasih semuanya. Semoga saya bisa berkunjung ke Semarang kembali,” ucap Whi Cay, yang mengaku kedatangannya di Jateng merupakan kali kedua.

Gubernur menyampaikan, saat ini pihaknya menyambut baik rombongan biksu thudong. Perjalanan mereka dalam rangka ritual yang puncaknya pada 12 Mei di Candi Borobudur. Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung kegiatan tersebut.

“Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mendukung kegiatan ini, tapi juga akan mengawal kegiatan proses yang dilakukan, termasuk teman-teman dari Cirebon. Bahkan, kegiatan ini merupakan bentuk toleransi beragama yang sangat kental,” kata Luthfi.

Bentuk toleransi yang tergambar dalam kegiatan biksu thudong itu, adalah adanya bantuan dari umat Islam, Kristen, dan dari Kesepuhan Cirebon serta TNI, Polri maupun ormas, dalam melakukan pengawalan.

“Inilah bentuk keragaman dari kegiatan ini, yang harus kita tumbuh kembangkan di wilayah Jateng, sebagai unsur toleransi beragama yang sangat kental di wilayah kita,” ucap Luthfi.

Gubernur juga menceritakan saat dirinya saat menjabat Kapolda Jateng, juga beberapa kali menyambut rombongan bhikku. Sehingga kedatangan rombongan bukanlah hal baru. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)