Category: Uncategorized

Pati, Infojateng.id – Bupati Pati H. Sudewo, ST, MT menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dunia pendidikan. Ia memperingatkan keras kepada kepala sekolah dan guru untuk tidak bermain-main dengan penilaian siswa.

“Jangan sampai terjadi mark up nilai. Jika ada sekolah yang melakukan itu, saya pastikan kepala sekolahnya akan diganti. Saya tidak akan mentolerir guru yang terlibat,” tegas Sudewo saat memberikan pengarahan Penguatan Karakter dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendopo Kabupaten Pati Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, integritas dalam dunia pendidikan harus dibangun melalui penghayatan nilai-nilai luhur. Ia mengutip kata mutiara yang menjadi pedoman moralnya: “Nilai yang Kau Dapat, Harus Kau Pertanggungjawabkan terhadap Ilmu yang Kau Kuasai.”

Sebagai bentuk keseriusan, Sudewo akan menurunkan tim pengawas independen yang telah dirancang metode kerjanya. “Kalau ada anak yang tidak bisa apa-apa tapi nilainya tinggi, maka itu menjadi risiko bagi kepala sekolahnya,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pendidikan dan perlindungan terhadap semangat kejujuran dalam proses belajar-mengajar. (fin/redaksi)

TMMD Sengkuyung Tahap II 2025 di Kabupaten Rembang, Jepara, Kendal, dan Pati Sasar Pengaspalan Jalan

REMBANG – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Rembang, dilaksanakan di Desa Temperak, Kecamatan Sarang.

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KabupatenRembang, Agus Salim menyampaikan, Desa Temperak dipilih sebagai tempat pelaksanaan TMMD, karena potensi wilayahnya dinilai besar, namun masih membutuhkan peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung lainnya.

“TMMD ini diharapkan menjadi titik tolak percepatan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, pada pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II 2015, di Lapangan Desa Temperak, Kecamatan Sarang, Selasa (6/5/2025).

Adapun sasaran utama dalam TMMD Sengkuyung Tahap II kali ini, lanjutnya, adalah pengaspalan jalan sepanjang 550 meter dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 7 cm. Dia berharap, infrastruktur itu mampu menunjang mobilitas warga, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“Kepada seluruh personel TNI, Polri, dan para relawan yang terlibat, saya ucapkan selamat bertugas. Laksanakan dengan dedikasi dan tanggung jawab. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Agus mengajak seluruh warga Desa Temperak untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif dalam kegiatan ini.

“Gotong royong adalah warisan leluhur yang harus kita jaga dan lestarikan,” pungkasnya.

Di Kabupaten Jepara pun, salah satu sasaran fisik utama dalam program TMMD adalah pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.490 meter, di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan.

Proyek tersebut didanai dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp150 juta dan APBD Kabupaten Jepara melalui Bantuan Keuangan Khusus senilai Rp755 juta, dengan total anggaran mencapai Rp925 juta.

Tak hanya infrastruktur, kegiatan sosial juga digencarkan. Mulai dari kegiatan penunjang, seperti rehab rumah, pemeriksaan kesehatan, pembagian bibit ikan dan tanaman, bantuan sembako, serta layanan sosial lainnya.

Dandim 0719/Jepara, Letkol Arm Khoirul Cahyadi menyampaikan, TMMD menjadi media efektif membangun desa secara menyeluruh.

“Kami tidak hanya hadir membangun jalan, tapi juga membangun kesadaran dan ketahanan sosial warga,” jelasnya, pada pembukaan TMMD Sengkuyung II 2025, Selasa (6/5/2025).
Senada, pelaksanaan TMMD di Kendal, juga akan melakukan pembangunan jalan rabat beton atau pengecoran di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, sepanjang 800 meter, lebar 3 meter, serta tinggi 12 cm.

Kepala Desa Jungsemi Dasuki berharap, dengan adanya akses jalan yang dibagun, nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, sebagai akses jalan pertanian, perikana,n dan pariwisata, sehingga Jungsemi akan lebih maju.

Begitupun pelaksanaan TMMD di Kabupaten Pati yang dilaksanakan di Desa Medani, Kecamatan Cluwak dan Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, menyasar kegiatan fisik berupa, pengecoran jalan, rehab rumah tidak layak huni serta kegiatan lainnya. Serta, kegiatan nonfisik berupa penyuluhan, sosialisasi, bakti sosial dan penyelenggaraan cek kesehatan gratis.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang/Heri, Diskominfo Kendal/STY, DiskominfoJepara/fn1 /FN
Editor: Di, Diskominfo Jateng

 

Pati, Infojateng.id –Bupati Pati H. Sudewo, ST, MT, menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai luhur dalam dunia pendidikan. Dalam sebuah pernyataan tegas, Sudewo mengajak para pendidik untuk menghayati kata-kata mutiara yang menjadi inspirasinya: “Nilai yang Kau Dapat, Harus Kau Pertanggungjawabkan terhadap Ilmu yang Kau Kuasai” jangan hanya menjadi retorika, tetapi harus menjadi realita.

Ia mengingatkan agar setiap satuan pendidikan berhati-hati dalam menjalankan tata kelola, termasuk dalam penilaian peserta didik. “Jangan sampai terjadi mark up nilai. Jika ada sekolah yang melakukan itu, saya pastikan kepala sekolahnya akan diganti. Saya tidak akan mentolerir guru yang terlibat,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati menyatakan akan menurunkan tim pengawas independen. “Metode pengawasannya sudah saya rumuskan. Kalau ada anak yang tidak bisa apa-apa tapi nilainya tinggi, maka itu menjadi risiko bagi kepala sekolahnya,” imbuhnya.

Sudewo juga menyampaikan kata mutiara kedua yang menyentuh: “Satu Tetes Keringat Orang Tuamu Harus Kau Hargai untuk Menjemput Masa Depanmu.” Menurutnya, kalimat ini relevan dengan kondisi riil masyarakat, di mana banyak orang tua bekerja keras sementara anak-anaknya justru enggan belajar.

Untuk itu, ia telah berkoordinasi dengan Kapolresta Pati agar pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran langsung ditindak tegas. Sebagai wujud komitmen dalam pemerataan pendidikan, Pemkab Pati meluncurkan program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, melalui jalur UTBK, Miskin Ekstrem, dan Kedokteran. Berdasarkan data, hingga saat ini terdapat 77 anak penerima jalur UTBK dan 250 anak melalui jalur SNBP. Bantuan tersebut akan mulai dicairkan pada Juli 2025.

Bupati juga telah melakukan rapat bersama Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Jateng. Dalam pertemuan itu, ia meminta agar sekolah-sekolah kedinasan di Indonesia didata dan disosialisasikan secara aktif kepada siswa kelas XII. Dinas terkait juga diminta segera melakukan pemetaan minat dan potensi pelajar.

Pemkab Pati siap membina dan memfasilitasi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan dengan menghadirkan mentor pembimbing secara gratis melalui SPNB (Sekolah Persiapan Nasional Beasiswa).

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tagline pendidikan Kabupaten Pati: GARUDA – Generasi Adaptif, Rajin, Unggul, dan Berdaya Saing. (fin/redaksi)

 

 

PATI – Untuk mencetak tenaga kerja terampil, serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru yang mandiri dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Pati menggelar pelatihan dengan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2024.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati Bambang Agus Yunianto menyampaikan, pelatihan DBHCHT 2024 terdiri dari tujuh kejuruan utama, yang tersebar di berbagai desa dan kecamatan. Sehingga, diharapkan para lulusan pelatihan tersebut tidak hanya mampu terserap di pasar kerja, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di desa masing-masing.

“Tahun ini, kami merancang pelatihan sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Total terdapat 19 desa yang terlibat, dengan berbagai kejuruan keterampilan,” jelas Bambang, pada pembukaan pelatihan tersebut, di Pendapa Kabupaten Pati, Selasa (6/5/2025).

Senada, Bupati Pati Sudewo berharap, pelatihan tersebut benar-benar menjadi jembatan bagi para peserta, untuk mandiri secara ekonomi.

“Saya berharap ini ada manfaatnya kepada para peserta, untuk bisa menguasai, mempunyai kemampuan, punya skill dan selanjutnya untuk dikembangkan di lapangan. Terlebih lagi, nantinya akan menjadi pelaku usaha secara mandiri,” ujar Sudewo.

Adapun rincian kejuruan dan lokasinya adalah sebagai berikut:
1. Kejuruan Batik – 4 paket:
– Desa Gadu (Kecamatan Gunungwungkal)
– Desa Grogolsari (Kecamatan Dukuhseti)
– Desa Mojolawaran (Kecamatan Gabus)
– Desa Bleber (Kecamatan Cluwak)

2. Kejuruan Menjahit – 3 paket:
– Desa Perdopo (Kecamatan Gunungwungkal)
– Desa Soneyan (Kecamatan Margoyoso)
– Desa Sukobubuk (Kecamatan Margorejo)

3. Kejuruan Teknik Las – 2 paket:
– Desa Boloagung (Kecamatan Kayen)
– Desa Lahar (Kecamatan Tlogowungu)

4. Kejuruan Mebeler – 2 paket:
– Desa Bringinjati (Kecamatan Winong)
– Desa Durensawit (Kecamatan Kayen)

5. Kejuruan Kecantikan Kulit – 4 paket:
– Desa Mintomulyo (Kecamatan Juwana)
– Desa Jakenan (Kecamatan Jakenan)
– Desa Gajihan dan Desa Pesagen (Kecamatan Gunungwungkal)

6. Kejuruan Servis Sepeda Motor – 2 paket:
– Desa Kedungbang dan Desa Tunggulsari (Kecamatan Tayu)

7. Kejuruan Processing Hasil Pertanian (PHT) – 2 paket:
– Desa Baleadi (Kecamatan Sukolilo)
– Desa Trangkil (Kecamatan Trangkil)

Penulis: fn4/FN
Editor: Di, Diskominfo Jateng

 

 

Semarang, Infojateng.id – Para Bhikkhu Thudong telah sampai di Semarang dan sempat mampir di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (7/5/2025).

Kehadiran 38 Bhikkhu Thudong itu disambut langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubenur Taj Yasin Maimoen.

“Hari ini saya atas nama Gubernur Jawa Tengah dan seluruh masyarakat Jawa Tengah mengucapkan selamat datang kepada rombongan Bhikkhu dari Thailand,” kata Ahmad Luthfi saat menyambut para Bhikkhu Thudong.

Para Bhikkhu Thudong itu telah melakukan perjalanan jauh mulai dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan kemudian ke Indonesia.

Saat ini rombongan Bhikkhu Thudong sudah sampai di Jawa Tengah. Thudong ini merupakan rangkaian peringatan Hari Raya Waisak 2569 BE/2025 M.

“Thudong ini artinya perjalanan. Thudong ini sangat panjang sekali dalam rangka ritual pada puncaknya 12 Mei besok di Borobudur. Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mendukung tetapi juga mengawal kegiatan dan prosesi yang dilakukan,” kata gubernur.

Ahmad Luthfi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk toleransi beragama yang sangat kental sekali.

Terbukti para Bhikkhu Thudong ini dikawal kawan-kawan umat muslim dan nasrani secara bersama-sama.

Bahkan dari Keraton Kasepuhan Cirebon yang notabene kerajaan Islam pun ikut mengawal.

“Inilah bentuk keragaman dari kegiatan ini yang harus kita tumbuh kembangkan di wilayah Jawa Tengah sebagai unsur toleransi umat beragama yang kental di wilayah kita,” ungkapnya.

Ahmad Luthfi sendiri sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sudah beberapa kali menyambut para Bhikkhu Thudong. Saat itu, Ahmad Luthfi masih menjabat sebagai Kapolda Jateng.

“Kalau jadi Gubernur kan baru, tapi waktu saya jadi Kapolda sudah beberapa kali menerima Bhikkhu Thudong Tudong. Kalau tidak salah sudah empat kali. Bahkan saya ikut mengawal waktu itu,” ujarnya.

Ketua Umum Internasional Thudong, Welly Widadi, berterima kasih atas sambutan hangat dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Kegiatan Thudong ini bukan sekadar berjalan tanpa maksud, selain ibadah juga ikut mendoakan warga Indonesia. Terutama warga yang ditemui sepanjang perjalanan para Bhikkhu Tudong.

“Para Bhikkhu Thudong ini sudah berjalan beribu-ribu kilometer, membawa pesan perdamaian untuk dunia karena kami tahu toleransi di dunia ini atau di Indonesia ini sangat penting sekali,” kata Luthfi.

Salah seorang Bhikkhu Thudong, Bhante Wichai, menyampaikan, terima kasih atas sambutan dan dukungan kepada para Bhikkhu Thudong.

Ini bukan pertama kali ia ikut Thudong dan setiap sampai di Jawa Tengah selalu mendapatkan sambutan hangat, termasuk dari teman-teman muslim.

“Terima kasih kepada Gubernur dan seluruh pihak yang mendukung kami. Kami senang bisa kembali ke sini agar bisa hidup bersama di dunia ini. Kita harap semua bisa happy,” ujar Bhante Wichai.(eko/redaksi)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik 29 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelantikan dilakukan untuk akselerasi pelayanan publik yang lebih baik.

“Hari ini saya yakin dan percaya jabatan yang baru diemban oleh para jabatan pratama tinggi itu, nanti akan menambah akselerasi daripada pelayanan publik di tempat kita untuk masyarakat,” kata Luthfi, seusai pelantikan, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, mutasi jabatan memang dalam rangka akselerasi kepegawaian yang ada. Selain itu, kata dia, ada beberapa dinas atau OPD yang kosong, sehingga harus diisi. Semuanya, adalah untuk kesehatan sebuah organisasi.

Secara umum, sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD.

“Di Jawa Tengah, terkait dengan belanja kepegawaian sangat bagus. Di mana batasnya adalah 30 persen. Di tempat kita, belanja pegawai itu sudah 30 persen. Artinya sangat profesional,” ujarnya.

Dengan demikian, jelasnya, terkait dengan ASN atau PNS di lingkungan Provinsi Jateng tidak perlu mengadakan seleksi, atau cukup dengan menggunakan talenta.

“Di mana manajemen talent ini adalah rules-nya dengan cara merit system. Jadi dengan cara kompetensi, jejak dan lain sebagainya,” tambahnya.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 Tanggal 7 Mei 2025, daftar 29 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Jateng, berikut nama pejabat yang dilantik.

 

No	Nama	Jabatan Baru
1	Iwanuddin Iskandar	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Dhoni Widianto	Asisten Administrasi
3	Dadang Sumantri	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan
4	Ikhwan Hamzah	Staf  Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumbar Daya Manusia
5	Yasip Khasani	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama
6	Haerudin	Kepala Biro Hukum
7	Hanung Cahyo Saputro	Kepala Biro Organisasi
8	Uswatun Hasanah	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
9	Sadimin	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Henggar Budi Anggoro	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
11	Boedyo Dharmawan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Muhammad Masrofi	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
13	Arief Djatmiko	Kepala Dinas Perhubungan
14	Agung Hariyadi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15	July Emmylia	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16	Defransisco Dasilva Tavares	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
17	Supriyanto	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
18	Endi Faiz Effendi	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Ema Rachmawati	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	⁠Rahmah Nur Hayati	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21	Zulfachmi  Wahab	Direktur RSUD Dr Moewardi
22	Harsini	Wakil Direktur RSUD Dr Moewardi
23	Retno Sudewi	Wakil Direktur Penunjang RSUD Dr Moewardi
24	Heri Dwi Purnomo	Direktur RSUD Prof Dr Margono
25	Sukmonoadi Singosurandono	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo
26	Veronica Dwi Winahyu	Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama RSUD Prof Dr Margono Soekarjo
27	Agus Prasutio	Kepala Biro Perekonomian
28	Agus Sugiharto	Kepala Dinas ESDM
29	Raden Rara Utami Rahajeng	Kepala Badan Kepagawaian Daerah

 

(Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik 29 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur menegaskan, jabatan adalah amanah yang diemban diri sendiri sehingga tidak ada istilah “No Titip-titip No Jastip” atau diperjualbelikan.

Penegasan itu disampaikan Luthfi saat membuka sambutan dan arahan dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan Pemprov Jateng di Gardhika Bhakti Praja, Rabu (7/5/2025).

“No titip-titip, no jastip. Jadi slogan itu tidak hanya untuk adik-adik SMA (pada penerimaan siswa baru), tapi semua jabatan no titip-titip no jastip. Jelas semua,” kata Ahmad Luthfi.

Ahmad Luthfi menjelaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jateng sudah dilakukan dengan sistem merit, yaitu berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan lainnya sehingga tidak ada jabatan yang diperjualbelikan.

“Karena kita sistemnya merit maka No Titip Titip No Jastip. Ora oleh titip ora oleh jasa penitipan, ora oleh bayar, ora nitip, ora usah kasak-kusuk dan tidak diperjualbelikan karena jabatan itu amanah,” ucapnya.

Lebih lanjut, pelantikan pimpinan tinggi pratama tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan kepala dinas dan mutasi beberapa orang. Tujuannya adalah akselerasi kepegawaian dan menyehatkan organisasi.

“Di tempat kita tidak perlu ada seleksi, kita cukup dengan menggunakan management talent, di mana rule-nya dengan cara sistem merit,” kata gubernur.

Secara umum terkait belanja kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan bagus dan sesuai aturan.

Di mana batas yang ditentukan maksimal 30% telah terpenuhi, artinya sudah sangat profesional.

“Hari ini saya yakin dan percaya dengan jabatan baru yang diemban oleh para pimpinan tinggi pratama itu nanti akan menambah akselerasi pelayanan publik di tempat kita,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi juga menggarisbawahi beberapa hal penting. Terutama terkait loyalitas dan integritas.

Ia juga menekankan bahwa tidak boleh ada ego sektoral di mana satu dinas merasa paling penting. Semua kerja sama karena dalam organisasi yang paling penting adalah kebersamaan.

“Organisasi ini ibarat kapal. Kalau tidak ada loyalitas maka nanti akan jadi rebutan, ora kompak, jadinya nanti tombak cucukan karena jabatan. Itu harus kita hindari,” tegasnya.

Adapun dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno.

Juga untuk kali pertama dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dihadiri oleh Ketua Forum Anak Jawa Tengah, Ketua Kontak Tani Nelayan Provinsi Jawa Tengah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Komunitas Sahabat Difabel, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah. (eko/redaksi)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meraih Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kepada Bupati Jepara Witiarso Utomo, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (5/5/2025).

Bupati Jepara menyampaikan terima kasih, atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Penilaian dimulai sejak 2024, melibatkan tiga OPD, yaitu Dinsospermasdes, Disdukcapil, dan RSUD RA Kartini,” jelasnya.

Disampaikan, penunjukan ketiga instansi tersebut dilakukan langsung oleh Kementerian PANRB, yang melaksanakan evaluasi secara serentak di seluruh daerah. Kementerian PANRB menilai enam aspek utama, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Dalam penilaiannya, lanjut bupati, selain menggunakan kuesioner dan mekanisme administratif, pihaknya juga wajib menyerahkan bukti dukung.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan predikat prima dengan skor IPP 4,57,” kata dia.

Menurutnya, angka IPP Kabupaten Jepara pada 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencatatkan skor 4,27 dengan predikat sangat baik. Peningkatan itu menunjukkan keberhasilan kerja keras jajaran instansi terkait.

Meski mendapat predikat prima, bupati menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki.

“Kami berharap, penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Jepara,” tutupnya.

Selain Pemkab Rembang, Pemkab Kendal juga meraih penghargaan PEKPPP dari Kementerian PANRB RI, dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4.44 kategori A, yaitu prima atau sangat baik.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berharap, dengan penghargaan yang diterima dapat menjadikan jajarannya lebih bersemangat lagi, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini tentunya akan di dipertahankan, dan berupaya terus ditingkatkan lagi, sehingga akan lebih bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kendal,” tutur bupati.

Menurutnya, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti melakukan jemput bola pada perekaman e-KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA) di desa-desa.

“Hal tersebut untuk menjangkau masyarakat yang mungkin kesulitan datang ke kantor Dispendukcapil, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan mereka yang berhalangan karena sakit,” ungkapnya.

Penulis: DiskominfoJepara, Reza/ Diskominfo Kendal, Heri
Editor: Di, Diskominfo Jateng

SEMARANG – No Titip-Titip, No Jastip (jasa titipan). Kalimat itu yang kali pertama diucapkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat melantik 29 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Grhadika Bhakti Praja, Rabu (7/5/2025).

“No titip-titip, no jastip (jasa penitipan). Jadi, semua jabatan no titip-titip, no jastip. Sehingga kita jadi enak, dan tidur nyenyak,” tegas gubernur.

Dia menyampaikan, mutasi dan pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan. Sehingga, pejabat yang menduduki tanggung jawab baru, dinilai sudah memiliki latar belakang di birokrasi yang sehat dan sangat professional.

“Kami mempunyai kepercayaan dan keyakinan, bahwa bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai latar belakang di birokrasi kita, sudah sangat sehat dan sangat profesional,” lanjut Luthfi.

Menurutnya, jabatan yang diemban oleh pejabat adalah amanat, yang harus diselesaikan dengan baik dan maksimal. Untuk itu, Luthfi berpesan kepada pejabat baru yang dilantik, agar menjalankan tugas dengan profesional dan loyalitas.

“Karena birokrasi itu ibaratnya suatu kapal. Kalau itu tidak ada namanya loyalitas, nanti jabatan jadi rebutan, tidak kompak. Itu yang kita hindari,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga meminta semua jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, saling bersinergi dan menanggalkan ego sektoral. Bahkan, dia mencontohkan siapa pun memiliki peran penting tanpa melihat jabatan.

“Di Jawa Tengah, seluruh birokrasi harus menjadi satu. Kita tidak bisa kerja egosektoral. Semuanya penting. Ibaratnya birokrasi di Pemprov itu, tukang pungut sampah, itu termasuk juga yang penting. Kita adalah bagian tubuh yang enggak bisa kita pisah-pisahkan,” ungkapnya.

Gubernur berharap, Jawa Tengah ke depan siap menghadapi tantangan untuk menjadi maju dan berkelanjutan. Sehingga, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

“Kita sudah menggunakan manajemen talent karir, sehingga tidak usah nitip-nitip, tidak usah pakai jasa penitipan, ora usah kasak-kusuk, ora usah ngambil dukun. Karena bapak-bapak sekalian sudah sistem merit. Ini yang diwariskan dari para Gubernur yang dulu saya ucapkan terima kasih, kita sudah menggunakan ini,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

Pati, Infojateng.id – Bupati Pati, H. Sudewo, ST., MT., menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

“Tak ada daerah yang bisa unggul jika SDM-nya lemah. Maka yang harus ditandangi terlebih dahulu adalah pembangunan manusianya, baru kemudian sektor lainnya,” tegas Sudewo saat memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan pendidikan dalam rangka Penguatan Karakter dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendopo Kabupaten Pati Rabu (7/5/2025).

Sebagai langkah konkret, Bupati telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.2.1/5 Tahun 2025 tertanggal 27 Maret 2025 tentang Penguatan Karakter Anak melalui Pembiasaan di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat. Kebijakan ini menjadi pijakan awal dalam membangun SDM dari akar paling dasar: karakter dan lingkungan sosial.

Menurut Sudewo, pembangunan di bidang infrastruktur, perikanan, maupun UMKM tetap berjalan. Namun, pendidikan memiliki karakter pembangunan jangka panjang yang tidak bisa ditunda. “Manfaat pendidikan tidak langsung tampak seperti jalan atau jembatan. Tapi tanpa itu, masa depan tidak akan terbentuk,” ujarnya.

Dua arah besar kebijakan pendidikan yang ditegaskan Bupati adalah:

• Penguatan Karakter, melalui pembiasaan nilai-nilai adab, tanggung jawab, dan etika sejak dini.
• Peningkatan Mutu Pendidikan, mencakup kualitas pengajar, sarana-prasarana, serta sistem evaluasi berbasis kebutuhan lokal.

Ia menambahkan bahwa kecerdasan yang ingin dicapai bukan hanya intelektual, tapi juga spiritual, emosional, dan sosial. “Semua itu dirangkum dalam dua kata: adab dan ilmu. Inilah dasar dari SDM unggul yang ingin kita bangun,” pungkasnya. (fin/redaksi)