Category: Uncategorized

Jepara, Infojateng.id – Kabupaten Jepara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Penghargaan Kinerja Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Terbaik Bidang Penegakan Hukum Tahun 2024.

Penghargaan ini diserahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kudus dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Pringgitan Pendopo Kartini Jepara, Selasa (6/5/2025).

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti, mengungkapkan bahwa Jepara memang menjadi langganan juara dari lima kabupaten di wilayah koordinasi Bea Cukai Kudus, yaitu Kudus, Rembang, Blora, Pati, dan Jepara.

“Biasanya kami mengundang para pemenang ke kantor kami, tetapi tahun ini karena efisiensi anggaran, kami memilih untuk datang langsung. Ini sebagai bentuk tanda cinta kami kepada Pemkab Jepara,” ujar Lenni.

Dia juga menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan alokasi 3 persen dari total penerimaan negara yang dihimpun dari sektor cukai.

Pada tahun 2024, lanjutnya, Bea Cukai Kudus berhasil melampaui target penerimaan sebesar Rp42,7 triliun, dengan realisasi mencapai Rp43,08 triliun.

Dari jumlah tersebut, 3 persen dialokasikan kembali ke daerah dalam bentuk DBHCHT, dengan 10 persennya digunakan untuk penegakan hukum.

“Implementasi dari dana ini antara lain operasi pasar bersama Satpol PP dan sosialisasi bahaya rokok ilegal. Bahkan pada Mei 2024 lalu, kami bersama Pemkab Jepara memusnahkan lebih dari 11 juta batang rokok ilegal di TPA Bandengan,” tambahnya.

Tahun ini, target penerimaan Bea Cukai Kudus naik menjadi Rp 48,024 triliun. Sehingga apabila tercapai, diharapkan alokasi DBHCHT untuk daerah juga meningkat.

Jepara sendiri mencatat peningkatan signifikan dari Rp 14 miliar tahun lalu menjadi Rp 21 miliar pada tahun ini.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyambut gembira penghargaan tersebut.

Pihaknya komitmen akan terus berusaha agar setiap tahunnya bisa mendapatkan award tersebut.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan penghargaan ini. Tentu kami akan berusaha mempertahankannya tiap tahun dan terus bersinergi dengan Bea Cukai untuk berbagai program,” ujar Witiarso.

Ia juga menekankan pentingnya mendukung iklim industri rokok yang sehat di Jepara, serta terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya rokok ilegal.

“Kami siap memfasilitasi berbagai upaya sosialisasi dan pendekatan yang lebih soft agar Jepara bersih dari rokok ilegal. Edukasi mengenai pentingnya cukai dan bahayanya produk tanpa cukai perlu terus kita dorong,” tutupnya.

Dengan sinergi yang kuat antara Pemkab Jepara dan Bea Cukai, diharapkan prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk pengelolaan DBHCHT yang semakin optimal serta mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan. (eko/redaksi)

Jepara, Infojateng.id – Bupati Jepara Witiarso Utomo mengunjungi lokasi kebakaran di area parkiran dan warung kawasan PT Hwaseung Indonesia (HWI) di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Selasa (6/5/2025).

Insiden yang terjadi sekitar pukul 14.30 WIB pada Senin (5/5/2025) tersebut menghanguskan empat warung dan merambat ke area parkiran motor. Ada ratusan sepeda motor yang hangus terbakar dalam insiden ini.

Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan kompor di warung yang merembet ke warung lainnya. Dan akhirnya juga menghanguskan lokasi parkir sepeda motor.

Dalam kunjungannya, Bupati Witiarso menyampaikan keprihatinan sekaligus menekankan pentingnya penataan ulang kawasan usaha dan parkiran.

“Kita akan melakukan sosialisasi, tidak hanya soal penggunaan kompor, tapi juga pentingnya memahami regulasi jarak antara warung dan area parkir. Semua harus ada aturan dan penataan yang jelas agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Witiarso.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara saat ini sedang mengidentifikasi korban yang mengalami kerugian, termasuk pemilik motor yang terbakar.

Diketahui, sekitar 107 unit sepeda motor hangus dalam kejadian tersebut.

“Kami berkomunikasi dengan para pemilik motor, mengecek apakah kendaraan mereka diasuransikan atau tidak. Upaya itu juga sekaligus untuk memastikan agar mereka mendapatkan haknya. Sementara para pelaku usaha juga kami dorong untuk menunaikan kewajibannya, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Kabid Damkar) Jepara, Surana, mengungkapkan bahwa keterlambatan informasi menjadi salah satu penyebab kebakaran cepat meluas.

“Kami menerima informasi sekitar 20 menit setelah kejadian. Kalau informasi bisa lebih cepat masuk, kemungkinan bisa lebih tertolong. Kadang masyarakat gugup dan tidak menyimpan nomor darurat, jadi penanganan terlambat,” jelas Surana.

Ia juga menyoroti kondisi lokasi kebakaran yang kurang ideal karena warung dan parkiran menyatu tanpa pembatas.

“Ini harus jadi perhatian bersama. Idealnya, warung dan parkiran tidak berada dalam satu area tanpa sekat. Harus ada pemisahan yang jelas,” tandasnya. (eko/redaksi)

GROBOGAN – Pemerintah Desa Kapung, Kecamatan Tanggungharjo, kini memiliki Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peluncuran koperasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Desa (Musdesus) pada Selasa (6/5/2025), yang disaksikan Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi.

Dalam sambutannya, Budi Arie menegaskan, koperasi desa merupakan pilar baru dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Ketika desa-desa mampu berdiri mandiri secara ekonomi, maka ketahanan negara pun akan semakin kuat,” ujarnya.

Budi menekankan, pembentukan koperasi tidak boleh berhenti pada tataran administratif semata, melainkan harus disertai pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga keuangan negara (Himbara).

Dia turut menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pendirian koperasi desa, yaitu rasa takut, curiga, dan ragu.

“Negara ini dibangun di atas dasar optimisme. Oleh karena itu, kita semua harus yakin, bahwa koperasi desa adalah kunci kemajuan ekonomi perdesaan,” tegasnya.

Pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan teknis dan manajerial, di antaranya melalui kemitraan dengan BUMN dan sektor perbankan, guna memastikan tata kelola keuangan koperasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Saat ini, secara nasional, lebih dari 5.700 desa telah melaksanakan Musdesus. Gerakan itu diperkirakan mampu menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru, menandakan besarnya potensi ekonomi dari koperasi desa.

Mendukung inisiatif nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah melakukan langkah-langkah percepatan.

Bupati Grobogan, Bapak Setyo Hadi, dalam laporannya menyampaikan, pihaknya telah menyusun jadwal pelaksanaan Musdesus secara menyeluruh. Rapat koordinasi percepatan telah dilaksanakan pada 24 April 2025 dan melibatkan unsur kecamatan, OPD terkait, kepala desa, BPD, pelaku koperasi, Gapoktan, BUMD, tenaga ahli, serta pendamping desa.

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah menerbitkan Surat Edaran Bupati yang berisi petunjuk teknis percepatan pembentukan koperasi desa. Melalui edaran tersebut, desa-desa diminta segera melakukan pendataan potensi usaha dan menjadwalkan pelaksanaan Musdesus.

“Hingga 5 Mei 2025, tercatat 15 desa telah menyelenggarakan Musdesus, dan seluruh desa lainnya telah menjadwalkan pelaksanaan kegiatan serupa,” ujarnya.

Bupati menambahkan, biaya pembuatan akta notaris bagi pendirian koperasi akan didukung oleh Bank Jateng, melalui kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Grobogan.

Penulis: GemaBersemi
Editor: WH/DiskominfoJtg

WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali mengukir prestasi gemilang. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Wonogiri Tahun 2024 meraih nilai 84,30 dengan prediksi A-. Hal ini sesuai yang tertuang pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia Nomor B/798/RB.06/2025 Tanggal 29 April 2025, Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, yang ditemui di ruang kerjanya usai kegiatan Musrenbang RPJMD, Selasa (6/5/2025) mengatakan, nilai ini naik signifikan dari capaian tahun 2023 yakni nilai 77,81 dengan prediksi BB. Pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh ASN Pemkab Wonogiri yang turut menyumbang perbaikan-perbaikan pelayanan birokrasi di Kabupaten Wonogiri.
“Alhamdulillah. Terima kasih. Hasil ini tentunya atas kerja keras rekan-rekan ASN, yang terus memberikan pelayanan prima dan mengupayakan perbaikan-perbaikan di setiap sektor pelayanan birokrasi di lingkungan Pemkab Wonogiri,” ujarnya.
Bupati menuturkan, pihaknya tidak akan berpuas diri dengan capaian ini, tetapi menjadikannya sebagai semangat untuk terus memperbaiki birokrasi Pemkab Wonogiri.
“Tentunya kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus melakukan yang semakin baik, agar kita bisa mendapatkan hasil yang semakin baik juga ke depannya,” ujarnya.
Sebagaimana tertuang dalam misi ketiga yang diusungnya, bupati mengatakan, pihaknya tak akan berhenti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, melalui peningkatan kualitas ASN dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
“Yang jelas, reformasi birokrasi sangat getol dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana salah satu program kita sesuai visi misi adalah penguatan birokrasi yang dinamis. Ini akan terus kita upayakan,” tandasnya.
Secara rinci, capaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Wonogiri Tahun 2024 pada Indikator RB General mendapatkan nilai 77,52. Indikator RB General ini meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Kualitas Kebijakan Publik, Indeks Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan (SAKIP), dan Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi.
Sedangkan pada RB Tematik mendapatkan nilai 9,78. RB Tematik adalah pendekatan RB yang lebih spesifik dan terfokus pada isu-isu kunci yang menjadi perhatian pemerintah, dengan tujuan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Sehingga total nilai dari RB General dan RB Tematik yang diraih Pemkab Wonogiri adalah 87,30, masuk pada kategori A-.

Penulis : SIKP_kominfowng
Editor: WH/DiskominfoJtg

Jepara, Infojateng.id – Pembukaan TMMD Reguler ke-124 tahun 2025 di Kabupaten Jepara resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan upacara yang digelar Kodim 0719/Jepara di Lapangan Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Selasa (6/5/2025).

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, melalui TMMD akan terbangun kebersamaan, serta kegotong royongan, untuk mengatasi persoalan-persoalan daerah.

Di samping itu, juga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Jepara melalui pemerataan pembangunan.

“Saat ini kita sedang on fire dan gas pol pelaksanaan visi pembangunan, bersama mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius (Jepara Mulus),” ucap Witiarso.

Untuk mewujudkan Jepara MULUS, kata kunci bersama harus kita pegang teguh, karena ini mencerminkan semangat kolektivitas, kolaborasi, dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Salah satu kegiatan fisik yaitu pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.490 meter, dengan total anggaran 925 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 150 juta.

Sedangkan dari APBD Kabupaten Jepara melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebesar 755 juta.

Tidak hanya itu, melalui anggaran program kerja Perangkat Daerah dan BUMD yang totalnya mencapai 97,7 juta akan dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pelaksanaan TMMD Reguler ke-124 ini.

Diantaranya rehab rumah, bantuan sembako, bantuan bibit tanaman, pemeriksaan kesehatan, pembagian bibit ikan, serta bantuan yang lain.

Mas Wiwit berharap, seluruh desa di Jepara semakin maju dan mandiri. Saya ingin kehidupan masyarakat Jepara semakin Sejahtera.

“Yen desane maju, Jepara mesti maju (kalau desanya maju, Jepara pasti maju),” jelasnya.

Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi menyampaikan, TMMD sebagai bentuk kolaborasi dengan berbagai pihak, dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Di sisi lain, ketahanan wilayah harus diutamakan demi menyejahterahkan masyarakat.

Selain itu, juga ada rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3 unit.

Sementara sasaran nonfisik berupa pendidikan wawasan kebangsaan dan belanegara dari Kodim 0719 Jepara, sosialisasi kesehatan masyarakat dari Dinas Kesehatan, serta penyuluhan dari Organisasi Perangkat Daerah yang lain.

Hadir dalam acara pembukaan TMMD Danrem 073 Makutarama Kolonel Inf Ari Prasetya, beserta Forkompinda. (eko/redaksi)

Jepara, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2024-2029.

Kegiatan yang digelar di Pendapa Kartini, Selasa (6/5/2025) dipimpin langsung oleh Bupati Jepara Witiarso Utomo.

Turut hadir Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, Penjabat (Pj) Sekda Jepara Ary Bachtiar, perwakilan Forkopimda Jepara, pimpinan perangkat daerah dan perwakilan unsur masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Witiarso Utomo menyampaikan bahwa melalui RPJMD ini diharapkan program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan program nasional dan provinsi.

Salah satunya adalah dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Musrenbang RPJMD yang kita laksanakan hari ini adalah penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah seperti yang telah dirumuskan seperti rancangan awal RPJMD,” kata Wiwit sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan visi Jepara MULUS (Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius) serta 5 misi yakni MULUS Birokrasi, Pendidikan dan Kebudayaan, Ekonomi, Kesehatan, dan Infrastrukturnya.

Bupati juga menyampaikan sejumlah program kerja yang telah dilaksanakan seperti Bupati Ngantor di Desa, Kartu Sarjana, Kartu Guru Sejahtera, dan sejumlah perbaikan di sektor infrastruktur.

Melalui program-program tersebut, Wiwit berharap dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jepara.

Tak lupa dirinya juga memohon dukungan kepada seluruh stake holder agar program tersebut dapat berjalan baik.

“Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan utama yang ingin kita capai dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan di Kabupaten Jepara sedikit mengalami penurunan yaitu dari 5,95% pada tahun 2022 menjadi 5,17% pada tahun 2023, lalu turun lagi ke angka 4,22% di tahun 2024,” tandasnya.

Untuk itu, menurutnya ada 2 kunci utama yang yang ingin ia tekankan. Pertama adalah peningkatan daya saing daerah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mempermudah aktivitas perekonomian.

Dirinya juga menekankan agar pembangunan ekonomi sebisa mungkin tidak merusak lingkungan, menjaga sumber daya alam, serta menjamin kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

Kedua, Wiwit mengatakan pentingnya SDM yang unggul dan berkarakter. Menurutnya hal tersebut adalah modal yang penting guna membangun Jepara yang lebih baik, mempertahankan dan mengoptimalkan SDA yang ada di Jepara.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita terus bergerak positif dari tahun ke tahun. Dari tahun 2024 IPM Kabupaten Jepara tercatat 74,32 lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87,” imbuhnya.

Meskipun baik secara angka, Wiwit menekankan perlunya pembangunan mentalitas dan karakter SDM terutama karakter khas masyarakat Jepara yang memiliki etos kerja yang tinggi, religius, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan, serta warisan budaya Jepara seperti industri ukir dan furnitur.

Orang nomor satu di Kota Ukir itu menyampaikan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan beebasis digital.

Ia menambahkan hal tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Tata kelola pemerintahan berbasis digital juga berperan untuk meningkatkan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Ber-AKHLAK melalui perubahan mindset ASN agar memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Capaian indeks reformasi birokrasi yang sudah memuaskan yakni 82,30 harus tetap ditingkatkan,” ujar Wiwit.

Bupati Wiwit juga menyampaikan perihal kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara dalam membiayai pembangunan daerah cukup terbatas.

Oleh karena itu dirinya telah memerintahkan untuk lebih memprioritaskan program landasan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan melalui APBD dalam lima tahun kedepan agar terus tumbuh.

“Dengan demikian diperlukan reformasi keuangan agar prudent, efektif, dan efisien melalui efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan mendorong pemanfaatan pembiayaan dalam daerah untuk bisa mencapai target-target yang kami inginkan,” tuturnya.

Dirinya juga membuka opsi melakukan alternatif pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema yaitu pinjaman daerah, KPPU, dan sebagainya.

Hal ini menurutnya perlu dilakukan karena sesuai dengan UU no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat beberapa amanat yang perlu dipedomani dalam menyusun anggaran daerah.

Melihat sejumlah isu strategis yang dihadapi, Bupati secara khusus meninta kepada seluruh perangkat daerah dan stake holder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegrasi, dan inovatif.

“Untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk mencurahkan pikiran dan pangangan, bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk memajukan daerah yang kita cintai dan demi kesejahteraan masyarakat Jepara,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengecek langsung pemberangkatan tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat dengan KRI Butana 878 ke Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dari Pelabuhan Tanjung Emas, Selasa (6/5/2025).

Tim ekspedisi terdiri dari pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpW BI) Jateng, dan personel TNI AL, berangkat mengantarkan uang baru senilai Rp3,6 M.

Sumarno mengatakan, rupiah merupakan salah satu bentuk kedaulatan bangsa. Di mana masyarakat berhak atas akses penggunaan rupiah di manapun berada.

Secara spesifik, maksud pengantaran rupiah baru itu untuk menggantikan uang yang sudah tak layak edar karena kerusakan dan lainnya.

“Ini salah satu bentuk kedaulatan bangsa Indonesia. Jawa Tengah punya salah satu daerah terluar yakni Karimunjawa, aksesnya kesana agak susah,” kata Sumarno.

Di sisi lain, lanjut dia, diharapkan pengiriman di salah satu daerah kepulauan di Jateng tersebut mampu mendongkrak perputaran ekonomi wilayah.

“Semua masyarakat butuh ketersediaan rupiah. Dengan ini diharapkan masyarakat tetap merasa bagian dari Indonesia. Persatuan kesatuan bangsa akhirnya terjaga dengan baik,” ucapnya.

Kepala BI Jateng, Rahmat Dwisaputra, menjelaskan ekspedisi tersebut sudah berjalan kedua kalinya sejak tahun 2024.

“Ini upaya menjaga rupiah di kepulauan Karimunjawa. Ada empat pulau yang akan kami kunjungi. Supaya tingkat kelayakan edarnya (uang rupiah) terjaga,” kata Rahmat.

Pulau yang dimaksud, yakni Karimunjawa, Parang, Genting, dan Nyamuk.

Rahmat mengatakan, dalam ekspediai itu juga punya target sosialisasi dan edukasi keaslian rupiah, transaksi pembayaran digital (QRIS), serta perlindungan konsumen sistem pembayaran.

Komandan Lanal Semarang, Letkol Laut (P) Akbar Abdullah, menambahkan, dalam kegiatan ekspedisi itu, TNI AL mengerahkan dua unsur kapal yaitu KRI Butana – 878 yang dinahkodai Mayor Laut (P) Mega Yudha Prabowo. Kemudian KAL Pulau Menjangan II-5-39.

Pihaknya berkomitmen bekerjasama dalam pendistribusian, pengamanan, dan pengawalan uang rupiah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil seperti di Karimunjawa. (eko/redaksi)

Kendal, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan belasungkawa dan merasa kehilangan atas wafatnya anggota DPR RI Fraksi PKB, Alamuddin Dimyati Rois atau akrab disapa Gus Alam.

Ahmad Luthfi juga sempat menghadiri pemakaman Gus Alam di kompleks Pondok Pesantren Al Fadlu 2 Kendal yang juga dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

“Saya bersama beberapa Bupati hari ini datang ke rumah duka Gus Alam. Pertama, saya sebagai Gubernur mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya, semoga husnul khatimah,” kata Ahmad Luthfi saat di Pondok Pesantren Al Fadlu 2, Sidorejo, Brangsong, Kendal, Selasa (6/5/2025).

Menurut Luthfi, Gus Alam merupakan orang baik yang selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Baik posisi Gus Alam sebagai anggota dewan maupun sebagai tokoh agama.

“Beliau anggota dewan yang membawa aspirasi Jawa Tengah agar lebih baik. Ini kesan yang kami terima. Kami jajaran Pemprov dan bupati-wali kota merasa kehilangan putra terbaik untuk Jawa Tengah,” tuturnya.

Gubernur mengenang Gus Alam sebagai sosok yang friendly. Ia juga sering datang pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang juga dihadiri oleh Ahmad Luthfi.

“Beliau itu sangat friendly pada saat kita di partai politik. Kemudian pada saat kegiatan-kegiatan pengajian akbar, Beliau selalu datang dengan friendly sekali. Tidak ada jarak antara Beliau seorang kiai, seorang tokoh, dengan partai politik yang diemban khususnya di PKB,” katanya mengenang Gus Alam.

Diketahui, Gus Alam merupakan putra KH Dimyati Rois, ulama kharismatik asal Kaliwungu, Kendal.

Ia menjabat sebagai anggota DPR RI selama empat periode dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I. Gus Alam dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Gus Alam meninggal dunia pada Selasa, 6 Mei 2025, di RS Budi Rahayu Pekalongan.

Ia sempat menjalani perawatan intensif setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Tol Pemalang pada Jumat, 2 Mei 2025, dini hari.

Mobil yang ditumpanginya menabrak truk saat mencoba mendahului kendaraan di KM 315. (eko/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya.

Para kepala desa dan Lurah juga menyambut antusias langkah percepatan tersebut.

“Bagus untuk antusiasmenya kepala desa. Itu nanti untuk memutar ekonomi di desa. Kalau semua ada koperasi di masing-masing desa, maka ekonomi di desa akan berputar,” kata Ahmad Luthfi saat menghadiri acara Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Holy Stadium, Kota Semarang, Selasa (6/5/2025).

Sejauh ini, progres pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Jawa Tengah cukup memuaskan.

Data per 5 Mei 2025, jumlah Desa dan Kelurahan yang telah melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan sebanyak 1.066 Desa/Kelurahan, dengan rincian 1.032 Desa dan 34 Kelurahan.

Sedangkan yang telah melaksanakan pra Musyawarah Desa/Kelurahan sebanyak 2.538 Desa/Kelurahan.

“Pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah kita dukung penuh.Koperasi itu yang akan kita berdayakan,” ujar Mantan Kapolda Jateng itu.

Dukungan penuh tersebut juga untuk menjalankan amanat instruksi presiden nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bahkan Pemprov Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur No. 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan Surat Sekretaris Daerah No. 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Sementara tugas Gubernur dalam mengakselerasi pembentukan KDMP adalah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait, memfasilitasi perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, serta menyelaraskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung KDMP pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Guna menunjang percepatan program pemerintah pusat, provinsi, sampai ke tingkat desa/kelurahan, Pemprov Jateng sudah menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti oleh 7.810 kepala desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengapresiasi, progres dan antusiasme pembentukan KDMP di Jawa Tengah.

Dengan jumlah hampir tiga ribu desa tersebut, maka ia optimis dalam dua bulan ini akselerasi pembentukan KDMP di Jawa Tengah akan selesai.

“Terima kasih Gubernur, Wagub, Bupati dan Wali Kota, Pangdam, Kapolda, Kajati yang membantu percepatan pembentukan koperasi desa. Setelah dibentuk, ada notaris, segera daftar di Kementerian Hukum. Setelah itu akan ada pencairan uangnya,” kata Zulkifli usai acara.

Zulkifli Hasan mengatakan, mekanisme Koperasi Merah Putih nanti melalui Himbara.

Koperasi ini diharapkan bisa untung dan menumbuhkan ekonomi desa sesuai dengan keunggulan dan potensi desanya.

“Harus prudent, transparan, karena koperasi harus berhasil, sukses, nanti akan dibina oleh perbankan, diajari pembukuan,” jelasnya. (eko/redaksi)