Category: Uncategorized

  • Momen Hardiknas, Bupati Sragen Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    SRAGEN – Momen Hari Pendidikan Nasional Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyatakan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan dua kebijakan bagi tenaga kependidikan di Kabupaten Sragen.
    Hal itu diungkapkannya saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025 di halaman Kantor Terpadu Pemda, Jumat (2/5/2025).
    “Ada beberapa hal baru yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan pendidikan, seperti apa menyiapkan generasi saat ini untuk siap dimasa depan. Mulai dari pembentukan mental karakter baru, melalui berbagai pembiasaan anak mulai dari bangun pagi sampai dengan belajar di malam hari,” jelas bupati.
    Sigit Pamungkas menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sragen. Hal itu diwujudkan dengan adanya dua kebijakan untuk tenaga pendidik. Di antaranya pembebasan PBB bagi guru berpenghasilan rendah dan insentif bagi tenaga pendidik PAUD.
    “Bagian dari komitmen kita bagian sebagai wujud penghormatan kita di dunia pendidikan di Kabupaten Sragen, untuk para guru berpenghasilan rendah dibebaskan PBB, dan tenaga pendidik pada Anak Usia Dini diberikan insentif. Masa kerja sampai 5 tahun senilai Rp300 ribu, lebih dari 5 -10 tahun Rp400 ribu, masa kerja 11-15 tahun Rp500 ribu, dan di atas 16 tahun Rp600 ribu,” urainya.
    Selain untuk tenaga pendidik, bupati juga berencana untuk memberikan fasilitas berupa pembiayaan sekolah bagi pelajar dari masyarakat Sragen kurang mampu.
    “Bagi masyarakat kita yang masih bergelut dengan kemiskinan maupun warga Sragen yang masih mengalami kesulitan dalam pembiayaan sekolah, akan kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa memutus mata rantai kemiskinan, dengan memberikan beasiswa kepada mereka,” pungkasnya.

    Penulis : Miyos/Yuli DiskominfoSragen
    Editor : WH/DiskominfoJtg



    Source link

  • Ahmad Luthfi Minta Bupati/ Wali Kota Kompak Gaspol RPJMD

    Semarang, Infojateng.id – Bupati maupun Wali Kota dan wakil yang bertugas 35 kabupaten/kota di Jateng diminta memiliki sense of crisis atau kepekaan.

    Semua kepala daerah dan wakil disebutnya harus kompak dan tidak boleh jalan sendiri-sendiri.

    Apalagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan semua bupati/ wali kota telah menyepakati poin-poin pembangunan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.

    Kekompakan bupati/wali kota serta wakil menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah.

    Terlebih lagi dalam penyusunan RPJMD melalui Musrenbang, keduanya haruslah memiliki visi misi sama dan punya tekad satu kesatuan menyukseskannya.

    “Lek kenceng aja mendahului, lek tajam aja melukai, let abot dipikul bareng. (Kalau cepat, jangan mendahului. Kalau tajam jangan melukai. Kalau berat, diangkat bersama,” tandas Ahmad Luthfi ketika membuka arahannya pada acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (5/5/2025).

    Sebanyak 35 kepala daerah dan wakil hadir di acara tersebut. Mereka duduk di kursi berdekatan dan posisi depan-belakang.

    Ahmad Luthfi melanjutkan, bahwa tugas dan wewenang pimpinan boleh-boleh saja diberikan pada bawahan termasuk wakil kepala daerah.

    Meski demikian, tanggungjawab tidak bisa serta-merta diserahkan. Lantaran pimpinan itu harus memberi dan bukan mengambil.

    Satu-satunya yang boleh diambil oleh seorang pimpinan dari bawahannya adalah tanggungjawab.

    “Ada wakil dan bupati/wali kota yang satu mobil? Ga ada sing tukaran. Kok enek sing ngguyu, mesti ana apa-apa iki (kok ada yang tertawa, mesti ada apa-apa ini,” tanya mantan Kapolda Jateng itu sambil tertawa.

    Pada acara tersebut, ia menekankan bahwa birokrasi pemerintahan di Jateng adalah birokrasi yang melayani.

    Saat komunikasi di bawah, maka ia membolehkan dengan gaya bahasa lapangan dan terpenting bisa menyelesaikan masalah.

    Di sisi lain, perihal keterbukaan publik maka harus blakkotang atau terbuka dan bisa diakses oleh publik.

    Gubernur menyampaikan bahwa sebelum Musrenbang tingkat Provinsi telah dilakukan Musrenbang di 7 karesidenan di Jateng.

    Menurutnya, Musrenbang ini menjadi guidance atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

    Tanpa Musrenbang ini maka pembangunan jangka menengah akan dilakukan secara parsial.

    “Bupatine siji mbangun ngalor, sijine ngidul. Pating pecotot rak karuan (satu Bupati membangun ke utara, satunya ke selayan. Berhamburan, tidak jelas),” kata gubernur.

    Saat ini gubernur dan 35 bupati/wali kota serta wakil telah sepakat dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. Pada tahun 2025 ini, semua wilayah harus menggenjot infrastruktur jalan, pendidikan dan pangan.

    Pada tahun 2026, harus bahu membahu menjadikan Jateng meningkatkan stok pangan nasional sehingga status swasembada semakin terjaga. Pada tahun selanjutnya bakal digenjot sektor pariwisata.

    Semua program yang dilaksanakan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jateng. Penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas di 35 kabupaten/kota.

    Untuk melaksanakannya, maka semua wilayah harus berkolaborasi. Tak boleh ada ego sektoral karena satu wilayah bisa jadi bergantung dengan wilayah lain.

    Ia mencontohkan, kebutuhan air warga Kota Solo disuplai oleh Mata air dari Kabupaten Klaten.

    Kemudian, kebutuhan pangan di Kota Semarang didukung oleh beras dari wilayah Kendal maupun sekitarnya. (eko/redaksi)

    The post Ahmad Luthfi Minta Bupati/ Wali Kota Kompak Gaspol RPJMD appeared first on infojateng.id.

    Source link

  • Gerak Cepat, Desa Sidorejo Wonogiri Telah Bentuk Koperasi Merah Putih – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    WONOGIRI – Desa Sidorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri telah membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). KDMP Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo ini disahkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang diselenggarakan pada Hari Senin (28/4/2025) pekan lalu.
    Kepala Desa Sidorejo, Joko Nalongso, yang dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (5/5/2025) pagi mengatakan bahwa KDMP Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang diikuti dengan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dan juga Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 06 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
    Joko mengungkapkan bahwa pihaknya gerak cepat menyelenggarakan Musdesus Pembentukan KDMP ini karena sebelumnya juga telah menerima perintah dari Bupati Wonogiri dan mengikuti Sosialisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Pendopo Rumah Dinas, Senin (21/4/2024).
    KDMP Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo ini nantinya akan bergerak pada empat bidang usaha, yakni Apotek dan Toko Obat, Peternakan (Penggaduhan Hewan Ternak), Pertanian (Agen Pupuk Subsidi, Saprodi, dan Pengolahan Hasil Pertanian), serta Perdagangan (Toko Sembako dan Pangkalan LPG).
    Joko menuturkan, setidaknya ada empat tujuan dibentuknya KDMP Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo ini.
    “Ada beberapa hal yang ingin kami capai dengan dibentuknya KDMP Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo, antara lain untuk mempermudah akses kebutuhan pertanian/peternakan warga, membuka peluang pemasaran hasil desa, dan menyediakan wadah belajar teknologi tepat guna. Selain itu, baik pengurusnya nanti ataupun anggotanya tentu akan memiliki kesempatan untuk belajar ilmu manajemen modern yang akan bermanfaat bagi pengembangan usaha dan perekonomian desa,” ujarnya.
    Sebanyak tujuh orang pengurus telah terpilih menjadi roda penggerak KDMP Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo. Mereka terdiri dari satu orang ketua, dua orang wakil ketua bidang usaha, dua orang wakil ketua bidang keanggotaan, satu orang sekretaris, dan satu orang bendahara.
    “Dengan semangat gotong royong, ketujuh pengurus ini berkomitmen membawa KDMP Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo jadi ujung tombak ekonomi desa, dari penguatan sektor pertanian hingga transparansi keuangan. Semua dirancang untuk kesejahteraan warga,” imbuh Joko.
    Setelah diresmikan pendirian KDMP Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo ini. Joko membuka kesempatan bagi kepada warga masyarakat Desa Sidorejo untuk mendaftar menjadi anggota koperasi. Pihaknya menawarkan beberapa manfaat kenaggotaan dalam KDMP Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo ini.
    “Manfaat keanggotaan yang didapatkan tentunya adalah kemudahan akses kebutuhan masyarakat, bagi hasil dari unit usaha koperasi, akses pinjaman dengan suku bunga rendah, dan pelatihan-pelatihan teknis secara gratis serta paguyuban anggota. Hal ini tentunya memberikan manfaat besar bagi anggota yang bergabung,” pungkasnya.

    Penulis : SIKP_kominfowng
    Editor : WH/DiskominfoJtg



    Source link

  • Raih Penghargaan dari KemenPANRB, Bupati Jepara Pastikan Pelayanan Publik Semakin Prima

    Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meraih Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

    Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan diterima langsung Bupati Jepara Witiarso Utomo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (5/5/2025).

    Dihubungi via telepon, Wiwit sapaan akrab Witiarso Utomo mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh jajarannya serta apresiasi dari masyarakat.

    “Penilaiannya sudah sejak 2024 lalu, 3 OPD kita yang dinilai yaitu Dinsospermasdes, Disdukcapil, dan RSUD RA Kartini,” kata Wiwit.

    Penunjukan ketiga instansi tersebut merupakan keputusan langsung dari KemenPANRB dan dilaksanakan serentak di seluruh daerah.

    KemenPANRB juga menetapkan enam aspek penilaian diantaranya kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

    Wiwit menjelaskan dalam proses penilaian tersebut selain melalui kuesioner dan mekanisme administratif, pemerintah daerah juga diwajibkan menyerahkan sejumlah bukti dukung.

    “Alhamdulillah kita mendapatkan predikat prima, dengan skor IPP 4,57,” tandasnya.

    Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Jepara pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 4,27 dengan predikat sangat baik.

    Menurutnya peningkatan ini merupakan buah hasil kerja keras jajaran instansi terkait.

    Angka tersebut juga berada diatas IPP Provinsi Jawa Tengah yang berkisar di angka 4,53.

    Sedangkan dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kota Surakarta mendapatkan nilai terbaik yakni 4,69.

    “Meskipun mendapatkan predikat prima, kita sadari masih banyak pr yang perlu diperbaiki. Sehingga saya harap ini dapat menjadi pemacu kita untuk lebih semangat memberikan pelayanan publik yang prima dan lebih baik untuk masyarakat Jepara,” pungkasnya. (eko/redaksi)

    Source link

  • Salatiga Masuk Tiga Besar Kota Layanan Publik Terbaik – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dalam ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024, Salatiga berhasil meraih Peringkat III dengan predikat Pelayanan Prima.
    Penghargaan diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga. Penyerahan berlangsung dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin (6/5/2025).
    Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, mengungkapkan rasa syukur dan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
    “Alhamdulillah, hari ini Salatiga mendapatkan penghargaan Peringkat III dalam kategori Pelayanan Prima, di bawah Surakarta dan Cilacap. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah, baik dari sisi teknologi maupun keterbukaan informasi,” ujar Robby.
    Ia menambahkan, pencapaian itu bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tetapi juga hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat Salatiga. Ke depan, Robby berharap sinergi antarpihak terus diperkuat, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan profesional.
    Acara Musrenbang tersebut dihadiri oleh 35 kepala daerah se-Jawa Tengah. Kesempatan yang sama, diberikan pula pengarahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas RI, Kemendagri, dan KemenPAN-RB.

    Penulis: Kontributor Kota Salatiga
    Editor: WH/DiskominfoJtg



    Source link

  • Gelorakan Swasembada Pangan, Bupati Pati Komitmen Sinkronkan Arah Pembangunan dengan Provinsi

    Pati, Infojateng.id – Untuk memastikan Pati tak hanya jadi lumbung pangan Jawa Tengah tapi juga mandiri dalam ketahanan pangan, Bupati Pati H. Sudewo, ST, MT menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, Senin (5/5), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng.

    Didampingi Wakil Bupati, Sudewo hadir aktif dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Dalam keterangannya, ia menegaskan pentingnya harmonisasi antara pembangunan daerah dan provinsi demi terciptanya pembangunan yang selaras dan efektif.

    “Kami hadir untuk memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Pati sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah. Supaya ke depan tidak jalan sendiri-sendiri,” jelas Sudewo.

    Ia juga menyoroti bahwa fokus pembangunan provinsi ke depan adalah swasembada pangan, dan Pati siap mengambil peran strategis dalam pencapaian target tersebut.

    “Target Jawa Tengah adalah swasembada pangan 2026. Maka Pati juga akan mengarah ke sana. Karena ketahanan pangan bukan hanya isu daerah, tapi nasional,” tegasnya.

    Sebagai salah satu kabupaten penghasil pangan utama, Pati disebut Sudewo akan terus mengembangkan sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan sebagai tulang punggung pembangunan daerah.

    Pada forum yang juga dihadiri para kepala daerah se-Jawa Tengah itu, Pemerintah Kabupaten Pati turut menerima piagam penghargaan dari Kementerian PANRB. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja pelayanan publik dengan predikat “Sangat Baik”, berdasarkan hasil evaluasi PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2024.

    Selain jajaran Pemprov Jateng, Musrenbang juga dihadiri perwakilan instansi pusat, seperti Kementerian PANRB, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Gizi Nasional.

    Musrenbang kali ini bukan sekadar forum tahunan, tapi menjadi momentum penting untuk meneguhkan sinergitas lintas wilayah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati. (one/redaksi)


     

    Source link

  • Temanggung Truly Java, Ajang Promosi Wisata dan UMKM

    Bandung, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung bersama Forum Ikatan Kadang Temanggungan (FIKT) menggelar Festival Temanggung 2025 di Kiara Artha Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/5/2025).

    Acara rutin tahunan ini untuk memperkenalkan wilayah di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prahu dengan segala potensinya di dunia luar.

    Hadir dalam acara ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Ketua Paguyuban Perantau Jateng Leles Sudarmanto, Ketua DPRD Temanggung Yunianto, Ketua FIKT Didik Prasetyo, unsur Forkopimda, dan Perangkat Daerah.

    Ribuan warga Temanggung yang tinggal di Bandung Raya, Jabodetabek, juga turut meramaikan acara ini.

    Bupati Agus Setyawan mengatakan, acara bertajuk “Temanggung Truly Java” ini, selain menjadi ajang bertemunya warga Temanggung di perantauan, juga sebagai bentuk pengenalan daerah yang dipimpinnya kepada masyarakat luas.

    Melalui para perantau, potensi yang dimiliki Kabupaten Temanggung bisa digali dan dikembangkan.

    “Ini untuk mengingatkan kawan-kawan Kadang Temanggungan di perantauan, kedua upaya mempromosikan Temanggung di Jawa Barat, khususnya Bandung. Jadi, ini kerja sama baik antara Kadang Temanggungan yang ada di Bandung dengan Pemkab,” ujar Agus Gondrong, sapaan akrab Bupati Temanggung.

    Agus Gondrong menuturkan banyak kegiatan yang dilaksanakan, antara lain jalan santai, pameran foto, performa budaya, pameran UMKM Temanggung dan Bandung, business matching, peluncuran iket Temanggungan, aneka kuliner khas Temanggung, dan pameran investasi.

    Ia berharap, langkah ini benar-benar bisa mewujudkan Temanggung menjadi Truly Java.

    “Ada promo wisata melalui foto-foto, promo seni melalui jaran kepang, UMKM asli Temanggung, khususnya kopi dan tembakau. Untuk pentas seniman Temanggung kita datangkan ke sini. Melalui foto tadi, Kang Farhan jadi tahu keindahan alam Temanggung, tempat-tempat wisatanya, seni budayanya,” kata dia.

    Ketua Panitia Festival Temanggung 2025, Adi Bangun menyampaikan, melalui cara ini membuat orang tertarik datang ke Temanggung, sebab ada upaya mengenalkan potensi yang ada, seperti makanan khas.

    FIKT sendiri juga memiliki tugas mem- branding produk-produk pariwisata dan produk unggulan lainnya.

    “Temanggung terbuka bagi investor, jadi tujuan utama membranding ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Putra-putri Temanggung yang ada di perantauan mencoba peduli apa yang ada, akan kita buat ketika menyebut Temanggung orang luar itu tahu dengan segala potensinya,” kata Adi.

    Sementara Ketua DPRD Temanggung Yunianto, mengapresiasi Festival Temanggung 2025, karena memperlihatkan sinergitas luar biasa, guyub rukun, harmonisasi seluruh warga Temanggung dari berbagai latar belakang tercurah di sini. (eko/redaksi)

    Source link

  • 18 Desa Tancap Gas Bentuk Kopdes Merah Putih, Penandatanganan Akta Dilakukan Hari Ini

    Pati, Infojateng.id Sebanyak 18 desa di Kecamatan Margorejo dipastikan siap mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal ini disampaikan langsung oleh Camat Margorejo, Imam Kartiko, dalam agenda penting yang digelar pada sore hari ini, Senin (5/5/2025) di aula kecamatan setempat.

     

    Menurut Imam Kartiko, kegiatan sore ini dirancang khusus untuk mengundang seluruh kepala desa serta calon pengurus Koperasi Desa Merah Putih dari masing-masing desa. Tiap desa mengirimkan tiga unsur pengurus inti, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Acara ini juga disaksikan oleh pihak notaris, Dinas Koperasi, serta Dispermades Kabupaten Pati.

     

    “Sore hari ini, rencananya kita akan melakukan penandatanganan akta notaris sebagai langkah awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Imam.

     

    Lebih lanjut, Imam menyebutkan bahwa proses pembentukan koperasi di Kecamatan Margorejo sudah berjalan dengan lancar. “Di Margorejo sudah fix, sudah clear 18 desa. Kita juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak notaris terkait jenis koperasi dan kelengkapan administrasi. Insyaallah semua sudah siap untuk penandatanganan akta,” tambahnya.

     

    Pendirian Kopdes Merah Putih ini diharapkan mampu menjadi wadah ekonomi kerakyatan yang memperkuat kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Margorejo.

     

    Sementara itu, Sugito, Ketua Pasopati Kecamatan Margorejo yang juga Kepala Desa Banyuurip, mengucapkan syukur Alhamdulillah atas terselenggaranya kegiatan pada sore hari ini.

    “Kami dari jajaran kepala desa se-Kecamatan Margorejo hadir dan mengawal langsung kegiatan Kopdes Merah Putih. Pada sore ini, dilaksanakan penandatanganan akta notaris sebagai langkah penting dalam pendirian koperasi. Kegiatan ini diprakarsai oleh Bapak Camat Margorejo, dan kami dari Pasopati memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses dan tujuan besar dari program ini,” imbuhnya.

     

    ‘Kami mendukung kebijakan dan program-program Bapak Bupati Pati, H. Sudewo. Alhamdulillah, beliau selalu memberi ruang bagi para kepala desa untuk memimpin dan melindungi wilayahnya masing-masing secara langsung,” sambungnya.

    Salah satu program unggulan Bupati Sudewo yang diapresiasi adalah terkait penanganan kedisiplinan anak-anak dalam bermain gadget. “Kami di Kecamatan Margorejo terus menjaga kekompakan antar kepala desa. Kami selalu berkoordinasi dengan Bapak Camat dan menjalankan kebijakan secara satu komando, satu pintu,” terangnya. (san/redaksi)

    Source link

  • Gandeng Zurich Fondation, Pemprov Jateng Kembangkan Ide Karamba dan Rumah Apung Pantura

    Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Zurich Foundation melalui Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA), serta Mercy Corps Indonesia (MCI) menandatangani kerja sama Memorandum of Understanding (MoU), di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Senin (5/5/2025).

    Kerja sama itu akan menggarap proyek pengelolaan model kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim di wilayah Pantai Utara (Pantura).

    Direktur Eksekutif MCI, Ade Soekadis, mengatakan, projek jangka panjang membangun ketahanan iklim hingga 2035 itu menyasar wilayah hulu dan hilir.

    Agenda tersebut akan digarap sejumlah wilayah kabupaten/ kota di Jateng. Mulai dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.

    “Jateng unik, dampak penurunan muka tanah dari Kabupaten Brebes-Jepara di mana banyak desa tenggelam. Di hilir ada rob dan banjir bandang, sebagian areanya bahkan banyak jadi genangan permanen. Ini hal yang mendesak untuk ditangani. Oleh karena itu, kami pilih Jateng untuk pekerjaan ini,” kata Ade.

    Ade mengatakan, penurunan muka tanah (land subsidence) di Pantura Jateng pemicu abrasi menjadi isu penting skala global.

    Maka, kata dia, perlu pengelolaan model kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim. Proyek ini dilakukan dengan tiga pendekatan.

    Pertama, memperkuat kebijakan global dan nasional terkait banjir di pesisir dan genangan pesisir permanen.

    Kedua, mendorong pembangunan berketahanan iklim yang efektif di tingkat nasional. Dan yang ketiga, memberdayakan masyarakat terdampak banjir di Pantura Jateng.

    Khusus pada poin ketiga yakni pemberdayaan masyarakat, Ade bilang, pekerjaan akan fokus untuk membuat mata pencaharian alternatif di wilayah yang terdampak abrasi.

    Contoh di Pekalongan, telah membuat percontohan permodelan keramba apung pada sektor perikanan di lahan abrasi.

    “Salah satunya keramba apung yang tentunya bisa adaptasi akan naik turunnya pasang surut air laut. Pendekatan lain di Semarang, atau Demak bisa berbeda. Kita mencari mata pencaharian yang adaptif dan berkelanjutan supaya masyarakat tetap bisa mencari pemasukan secara ekonomi,” ujarnya.

    Kemudian pendekatan ketahanan iklim di wilayah hulu, yakni memberi solusi pertanian yang mengutamakan konservasi lahan.

    Di antaranya menggunakan pupuk organik, dan menambahkan tanaman yang akarnya bisa menahan potensi tanah longsor, dan banjir bandang.

    Dia mencontohkan pemberdayaan petani itu telah dilakukan di Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

    Petani didorong melakukan budidaya tanaman yang lebih konservatif sehingga tak berikan dampak buruk terhadap lingkungan.

    “Dua benefit akan di dapat, secara ekonomi berdaya dan lingkungannya juga berdampak positif,” kata dia.

    Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen memberi apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam projek tersebut sehingga Jateng bisa menjadi percontohan.

    Diharapkannya, hal itu akan menjadi bukti nyata dalam membuat pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim.

    Pihaknya menggarisbawahi bila perhatian besar juga mengatasi dari sisi hulunya.

    Maka perbaikan sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti Kupang, Babon, Tuntang, dan lainnya yang menuju ke wilayah hilir di Pantura.

    “Selaras dengan program infrastruktur, Pemprov Jateng akan kolaborasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota. Dari pusat kebawah harus sinkron. Seperti (banjir dan rob) di Kabupaten Demak itu perlu pemikiran intens,” kata Yasin.

    Gus Yasin, sapaan akrabnya, juga meminta resume kajian dari para peneliti untuk perumusan kebijakan yang paling tepat ke depan Bersama-sama.

    Sejauh ini, tutur dia, Pemprov Jateng telah menggandeng Universitas Diponegoro untuk proyek penyediaan air bersih di wilayah pesisir Pantura dengan program desalinasi.

    Proyek lain yang sedang dirumuskan yakni pembuatan rumah apung. Ini untuk memfasilitasi masyarakat yang tak ingin pindah dari rumahnya yang dihantam abrasi.

    “Akan tetapi kita tahu tidak semua masyarakat mau pindah, mereka masih ingin bertahan karena di sana ada mata pencahariannya. Maka kami juga saat ini sudah bekerja sama dengan Undip bagaimana ke depannya bangun perumahannya dengan rumah apung  yang tetap eksis dengan pasang surut air laut,” katanya. (eko/redaksi)

    Source link

  • Ahmad Lutfi Larang Konvoi Kelulusan, Syukuran di Masjid atau Yasinan Saja

    Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengutarakan ide bagi siswa jelang kelulusan siswa SMP, SMA, SMK, dan SMALB. Tak boleh ada arak-arakan atau konvoi.

    Ia menganjurkan memperbanyak syukur dengan beribadah di masjid, yasinan atau ke gereja sesuai agama masing-masing.

    Pengumuman kelulusan untuk siswa jenjang SMA, SMK, SMALB yang berada di bawah naungan Pemprov Jateng akan dilakukan pada 5 Mei 2025.

    Sementara itu, kelulusan untuk jenjang SMP, SMPLB, serta Paket B dan siswa SD/Sederajat akan diumumkan bersamaan pada 8 Juni 2025.

    “Cukup syukur saja. Yasinan boleh, ke gereja, atau ke masjid,” kata Ahmad Luthfi saat ditanya usai memberikan arahan di acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (5/5/2025).

    Kegiatan itu selain mendekatkan diri pada Yang Kuasa juga sebagai bentuk rasa syukur. Di sisi lain tak membutuhkan biaya.

    Perlu diketahui, pengumuman kelulusan ini dilaksanakan secara daring melalui website masing-masing sekolah dan media daring lain sekurangnya pukul 18.00.

    Hal tersebut tertuang dalam SE Disdikbud Provinsi Jawa Tengah Nomor: 400.3.8/71/2025 tentang Pelaksanaan Pengumuman Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB, Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.

    Ahmad Luthfi yang merupakan mantan Kapolda Jateng juga mengimbau tak ada kegiatan konvoi, arak-arakan atau hura-hura dari siswa setelah kelulusan.

    Apalagi, kegiatan itu mengganggu ketertiban umum atau bahkan sampai merusak fasilitas umum.

    “Tak perlu hura-hura. Kita jaga ketertiban, tak merusak, tak foya-foya apalagi sampai melanggar hukum,” lanjutnya.

    Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa lulusan ini bukan puncak dari segala-galanya. Kelulusan justru menjadi pintu awal menuju tahapan berikutnya.

    Bagi siswa yang akan melanjutkan jenjang pendidikan maka harus segera mempersiapkan diri.

    Termasuk bagi siswa yang akan bekerja maka harus melatih skil sebagaimana yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Hal itu justru akan lebih bermanfaat untuk masa depan anak. (eko/redaksi)

    Source link