Category: Uncategorized

Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengutarakan ide bagi siswa jelang kelulusan siswa SMP, SMA, SMK, dan SMALB. Tak boleh ada arak-arakan atau konvoi.

Ia menganjurkan memperbanyak syukur dengan beribadah di masjid, yasinan atau ke gereja sesuai agama masing-masing.

Pengumuman kelulusan untuk siswa jenjang SMA, SMK, SMALB yang berada di bawah naungan Pemprov Jateng akan dilakukan pada 5 Mei 2025.

Sementara itu, kelulusan untuk jenjang SMP, SMPLB, serta Paket B dan siswa SD/Sederajat akan diumumkan bersamaan pada 8 Juni 2025.

“Cukup syukur saja. Yasinan boleh, ke gereja, atau ke masjid,” kata Ahmad Luthfi saat ditanya usai memberikan arahan di acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (5/5/2025).

Kegiatan itu selain mendekatkan diri pada Yang Kuasa juga sebagai bentuk rasa syukur. Di sisi lain tak membutuhkan biaya.

Perlu diketahui, pengumuman kelulusan ini dilaksanakan secara daring melalui website masing-masing sekolah dan media daring lain sekurangnya pukul 18.00.

Hal tersebut tertuang dalam SE Disdikbud Provinsi Jawa Tengah Nomor: 400.3.8/71/2025 tentang Pelaksanaan Pengumuman Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB, Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.

Ahmad Luthfi yang merupakan mantan Kapolda Jateng juga mengimbau tak ada kegiatan konvoi, arak-arakan atau hura-hura dari siswa setelah kelulusan.

Apalagi, kegiatan itu mengganggu ketertiban umum atau bahkan sampai merusak fasilitas umum.

“Tak perlu hura-hura. Kita jaga ketertiban, tak merusak, tak foya-foya apalagi sampai melanggar hukum,” lanjutnya.

Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa lulusan ini bukan puncak dari segala-galanya. Kelulusan justru menjadi pintu awal menuju tahapan berikutnya.

Bagi siswa yang akan melanjutkan jenjang pendidikan maka harus segera mempersiapkan diri.

Termasuk bagi siswa yang akan bekerja maka harus melatih skil sebagaimana yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Hal itu justru akan lebih bermanfaat untuk masa depan anak. (eko/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan memberangkatkan 100 orang lulusan SMA dan SMK untuk melanjutkan study atau kuliah di luar negeri. Tepatnya di 18 universitas pilihan yang ada di Korea Selatan (Korsel).

“Kita akan buka beasiswa kuliah ke luar negeri. Kita berangkatkan 100 mahasiswa ke Korsel,” kata Ahmad Luthfi saat dialog di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (5/5/2025).

Pembukaan kesempatan untuk kuliah ke Korsel itu adalah tindak lanjut dari kerja sama sister province dengan Chungcheongbuk-Do dan dukungan dari KBRI di Korea Selatan.

Pada 2025, program beasiswa ke Korsel itu masih dalam tahap seleksi. Sejauh ini ada sekitar 800 pendaftar yang berminat mengikuti program tersebut.

Setelah terpilih 100 orang, nanti akan diberikan pelatihan bahasa, budaya, dan perilaku sesuai negara tujuan.

Pelatihan akan dilakukan selama enam bulan sebelum diberangkatkan pada awal 2026.

Pengawasan terhadap penerima beasiswa saat berada di Korsel akan dilakukan secara bersama-sama antara KBRI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

“Kalau lulus seleksi maka akan dibiayai terkait pelatihan bahasa, kita kursuskan selama enam bulan,” kata Luthfi.

Dijelaskan, program beasiswa ke luar negeri ini merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.

Sebab, salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah layanan dasar yaitu pendidikan.

“Jadi tidak tidak cukup sandang, pangan, dan papannya. Tetapi paling penting adalah pendidikan. Ia harus cerdas dan pintar sehingga bisa mengangkat kesejahteraan keluarga atau yang berkaitan dengan layanan dasar lain,” ungkap gubernur.

Selain Korsel, Ahmad Luthfi juga membidik negara tujuan lainnya. Di antara Jerman, Turki, Mesir, dan Cina. Proyeksi kerja sama dengan sejumlah negara tersebut juga sedang digodok.

“Di mana saja kita coba yang penting masyarakat kita pintar,” katanya didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno.

Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menambahkan, fasilitas yang diberikan kepada penerima beasiswa selama belajar di luar negeri antara lain disediakan asrama, biaya hidup, dan asuransi kesehatan.

Bahkan selama di sana penerima beasiswa dapat bekerja untuk mendapatkan uang tambahan.

“Paling utama adalah pendaftaran di kampus-kampus di Korsel, bisa memilih sesuai jurusan adik-adik atau yang diinginkan. Seleksi akan dipermudah, tidak harus mengikuti ketentuan dari sana. Fleksibel,” kata Taj Yasin.

Seorang pelajar SMKN 4 Semarang, Chesy Aisya Afitri, mengaku senang dengan adanya program beasiswa kulaih ke luar negeri.

Menurutnya itu sangat penting sekali untuk generasi sekarang, apalagi untuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau tinggal di daerah pelosok karena kesempatan untuk melanjutkan kuliah belum tentu bisa.

Chesy bahkan sudah berniat untuk ikut dalam seleksi beasiswa. Ia mengincar kesempatan untuk belajar di Jerman atau Turki dengan jurusan komunikasi.

“Penting banget, beasiswa itu keren banget. Semoga ke depan bisa lebih diminati dan dinikmati oleh teman-teman semua yang mungkin ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri,” ujar Chesy.

Siswi kelas 11 Desain Komunikasi Visual SMKN 4 Semarang itu berharap ilmu yang didapat nanti dapat disalurkan dan berkontribusi bagi masyarakat.

Pelajar lainnya, Mahesa Nur Iqbal, mengatakan, beasiswa ke luar negeri ini dapat membantu meningkatkan kehidupan di masa depan.

Ia mengapresiasi langkah Pemprov Jateng yang memberikan program beasiswa tersebut.

“Beasiswa ini kan ke luar negeri. Sangat penting untuk masa depan pendidikan di Jawa Tengah. Saya berharap program ini juga diawasi dengan baik, terutama bagi yang sudah diberangkatkan ke luar negeri,” kata Mahesa. (eko/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan tidak ada lagi pungutan yang ditarik oleh SMA Negeri di Jawa Tengah. Seluruh kegiatan pendidikan sudah ditangani oleh pemerintah.

“Di SMA sudah tidak ada pungutan karena P5 sudah nggak berlaku,” kata Ahmad Luthfi usai dialog terkait masalah pendidikan yang digelar di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (5/5/2025) pagi.

Ahmad Luthfi menjelaskan, dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 dijelaskan bahwa komite sekolah tidak boleh memungut atau meminta pembiayaan dari orang tua murid.

Komite sekolah hanya boleh menerima sumbangan sukarela atau tanpa paksakan dari orang tua murid untuk mendukung kegiatan pendidikan.

“Kita ada Permendikbud nomor 75. Orang tua siswa boleh menyumbang tetapi Komite Sekolah tidak boleh memungut atau meminta. Pembiayaan sudah ditangani oleh BOS, BOSDA, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Ia juga meminta kepada Komite Sekolah untuk menyosialisasikan hal itu dengan baik kepada orangtua atau wali murid.

Luthfi dengan tegas menyatakan, apabila masih ada sekolah yang meminta atau menarik biaya atau pungutan kepada orang tua/wali murid agar segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

“Untuk itu kalau memang ada SMA Negeri yang masih menarik biaya atau pungutan segera laporkan kita. Akan kita evaluasi,” tegas Mantan Kapolda Jateng itu.

Sebelumnya, dalam dialog di Rumah Rakyat tersebut, salah seorang guru dari SMAN 1 Semarang, Laksono, mengadu kepada Gubernur Ahmad Luthfi tentang pembiayaan sekolah dari orang tua murid.

Terutama terkait pembiayaan kegiatan P5 pada kurikulum merdeka yang belum tercover oleh BOS dan lainnya.

“Sumbangan sukarela banyak kendala. Kepala sekolah sering dilaporkan pungli. Dana BOS tidak mencukupi. Bagaimana menjembatani agar komite dan orang tua  murid punya satu persepsi yang sama,” katanya kepada Ahmad Luthfi. (eko/redaksi)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Zurich Foundation dan Mercy Corps Indonesia (MCI), menggarap proyek pengelolaan kawasan pesisir terpadu di wilayah Pantai Utara (Pantura).

 

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), yang dilaksanakan di Hotel Gumaya Semarang, Senin (5/5/2025).

 

Direktur Eksekutif MCI, Ade Soekadis mengatakan, proyek jangka panjang dalam membangun ketahanan iklim hingga 2035 itu, menyasar wilayah hulu dan hilir. Agenda tersebut akan digarap di sejumlah kabupaten/kota di Jateng. Mulai dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Salatiga, Demak, dan Grobogan.

 

Menurutnya, kondisi penurunan muka tanah (land subsidence) yang terjadi dari Brebes hingga Jepara, sudah memprihatinkan. Di hilir ada rob dan banjir bandang, sebagian areanya bahkan banyak jadi genangan permanen.

 

“Ini hal yang mendesak untuk ditangani. Oleh karena itu, kami pilih Jateng untuk pekerjaan ini,” kata dia.

 

Ade menyampaikan, penurunan muka tanah di Pantura Jateng, menjadi pemicu abrasi. Oleh karenanya, perlu pengelolaan model kawasan pesisir terpadu, yang berketahanan iklim.

 

Ditambahkan, proyek tersebut dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, memperkuat kebijakan global dan nasional, terkait banjir di pesisir dan genangan pesisir permanen. Kedua, mendorong pembangunan berketahanan iklim yang efektif di tingkat nasional. Ketiga, memberdayakan masyarakat terdampak banjir di Pantura Jateng.

 

Dalam pemberdayaan masyarakat, tutur Ade, fokusnya adalah membuat mata pencaharian alternatif di wilayah yang terdampak abrasi. Misalnya, di Pekalongan telah dibuat percontohan keramba apung pada sektor perikanan lahan abrasi.

 

“Kita mencari mata pencaharian yang adaptif dan berkelanjutan, supaya masyarakat tetap ada pendapatan secara ekonomi,” jelasnya.

 

Adapun untuk pendekatan ketahanan iklim di wilayah hulu, solusinya melalui pertanian yang mengutamakan konservasi lahan. Di antaranya menggunakan pupuk organik, dan menambahkan tanaman yang akarnya bisa menahan potensi tanah longsor, dan banjir bandang.

 

Ade mencontohkan, pemberdayaan petani telah dilakukan di Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Petani didorong melakukan budidaya tanaman konservasi, sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.

 

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin memberi apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proyek tersebut, sehingga Jateng bisa menjadi percontohan.

 

Kontribusi yang diberikan akan menjadi bukti nyata, dalam pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim.

 

Taj Yasin juga meminta resume kajian dari para peneliti, untuk perumusan kebijakan yang paling tepat. Sejauh ini, tutur dia, Pemprov Jateng telah menggandeng Universitas Diponegoro untuk proyek penyediaan air bersih di wilayah pesisir Pantura, dengan program desalinasi.

 

Proyek lain yang sedang dirumuskan adalah pembuatan rumah apung, untuk memfasilitasi masyarakat yang tak ingin pindah dari rumahnya yang dihantam abrasi. Mereka masih ingin bertahan, karena ada mata pencahariannya di sana.(Humas Jateng)*ul

 

Pati, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten Pati melalui TP PKK setempat kembali melakukan pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting.

Upaya itu dilakukan melalui program inovatif, yakni Bersama Identifikasi Stunting (Berdenting) yang digelar di Kantor Kecamatan Jakenan, Senin (5/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Pati, Atik Sudewo, bersama jajaran lintas sektoral termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Camat Jakenan, Kapolsek, Danramil, Ketua TP-PKK Kecamatan Jakenan, dan perwakilan dari desa serta kader Posyandu.

Dalam sambutannya, Atik Sudewo menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menangani stunting.

Ia menekankan bahwa TP-PKK Kabupaten tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan kolaborasi erat dengan PKK tingkat kecamatan, desa, serta instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya.

“Hari ini saya mengapresiasi kegiatan Berdenting yang digagas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Ini bentuk nyata kolaborasi mulai dari desa, posyandu, hingga lintas instansi. Kegiatan ini gratis, jadi manfaatkanlah untuk periksa dan konsultasi. Ini kesempatan emas,” ujar Atik.

Lebih lanjut Atik menjelaskan bahwa sebanyak 160 anak telah teridentifikasi mengalami gangguan pertumbuhan berdasarkan hasil pemeriksaan dari tingkat posyandu.

Namun, ia menegaskan bahwa temuan tersebut bukanlah vonis, melainkan peluang untuk deteksi dini dan intervensi cepat.

“Jangan berkecil hati jika hasil pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian. Justru dengan deteksi awal, kita bisa memberikan penanganan yang tepat dan terarah, bahkan dengan bantuan dokter spesialis dan tenaga ahli dari Dinas Kesehatan,” tegasnya.

Tak hanya layanan medis, kegiatan tersebut juga melibatkan edukasi gizi, konseling kejiwaan, dan pemeriksaan menyeluruh bagi anak-anak yang hadir.

Adapun RS Keluarga Sehat dan Danone juga turut ambil bagian dalam memberikan dukungan teknis dan logistik.

Dalam kesempatan itu, Atik mengingatkan pentingnya peran orang tua, tidak hanya ibu, dalam menjaga tumbuh kembang anak.

Ia menyoroti kebiasaan memberi gawai kepada anak sebagai pengganti perhatian, yang menurutnya bisa berdampak buruk terhadap perkembangan mental dan sosial anak.

“Jangan biarkan anak terlalu akrab dengan HP. Kalau sudah kecanduan, Ibu sendiri yang susah. Anak bisa berperilaku agresif atau tidak patuh. Mari lebih peka dan peduli,” imbaunya.

Melalui program Berdenting, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen memperluas jangkauan pelayanan kesehatan anak, serta memperkuat peran keluarga dalam menciptakan generasi yang sehat dan bebas stunting. (eko/redaksi)

KLATEN – Polres Klaten menggelar kegiatan penyuluhan dan pembinaan serentak kepada pelajar tingkat SMA/ SMK sederajat se-Kabupaten Klaten, Senin (6/5/2023). Kegiatan ini menyasar seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, dan dipimpin langsung oleh jajaran pejabat utama, perwira, hingga Kapolsek setempat di masing-masing wilayah.

Kapolres Klaten, AKBP Nur Cahyo A.P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., secara langsung memimpin kegiatan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Sedikitnya 1.059 siswa mengikuti penyuluhan yang berlangsung mulai pukul 07.30 WIB hingga selesai.

Dalam paparannya, AKBP Nur Cahyo menekankan pentingnya kesiapan mental dan karakter siswa dalam menghadapi masa depan serta menjauhi perilaku menyimpang.

“Para siswa sekarang berada di masa transisi menuju kedewasaan. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, mereka harus mampu membuat keputusan penting dalam hidup, termasuk pilihan kuliah atau profesi,” ujar AKBP Nur Cahyo.

Ia juga mengingatkan siswa untuk tidak terjerumus dalam pergaulan negatif seperti bullying, konsumsi alkohol, hingga perkelahian pelajar. Selain itu, ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan sekolah serta etika terhadap guru dan orang tua.

“Disiplin, sopan santun, dan semangat belajar harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Hindari kegiatan seperti membolos, merokok di jam sekolah, atau nongkrong tanpa tujuan jelas. Semua itu bisa merusak masa depan kalian,” tambahnya.

Program ini dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah hukum Polres Klaten, sebagai bentuk nyata perhatian aparat kepolisian terhadap generasi muda. Para pejabat utama (PJU), perwira, dan Kapolsek turun langsung memberikan materi di sekolah-sekolah di bawah wilayah tugas masing-masing.

Materi yang disampaikan mencakup larangan arak-arakan kelulusan, penggunaan knalpot brong, pentingnya tertib berlalu lintas, serta penguatan karakter pelajar di lingkungan sekolah maupun rumah.

Kepala SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sriyono, S.Pd., M.Pd., mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menyebutkan bahwa pendekatan langsung dari aparat kepolisian memberikan dampak positif bagi para siswa.

“Kegiatan ini membuat para siswa lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kami berterima kasih atas perhatian dan kepedulian Polres Klaten terhadap masa depan anak-anak kami,” ujar Sriyono.

Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk pelajar Klaten menjadi pribadi yang tangguh, beretika, dan bertanggung jawab, sehingga siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (5/5/2025). Kegiatan tersebut dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin.

 

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi memberikan pesan kepada pasangan kepala daerah di seluruh Jawa Tengah, untuk dapat bersinergi dan bersama-sama membangun daerah, yang selaras dengan visi-misi pemerintah pusat.

 

“Kita harus memiliki satu kesatuan. Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota punya tanggung jawab moral dalam rangka membahas FPJMD ini. Nek kenceng aja mendahului, nek tajam jangan melukai, nek abot dipikul bareng (kalau cepat jangan mendahului, kalau tajam jangan melukai, kalau berat dipikul bersama),” tegas Luthfi.

 

Dia melibatkan Bupati dan Wali Kota beserta wakilnya, untuk menumbuhkan soliditas sebagai pasangan pemimpin suatu daerah.

 

“Pimpinan itu memberi, bukan mengambil. Yang boleh diambil oleh seorang pimpinan adalah tanggung jawabnya. Jadi kalau Pak Bupatinya semuanya tanggung jawab, wakilnya juga ikut sengkuyung,” terangnya.

 

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menambahkan, keterbukaan informasi publik juga perlu diperhatikan, karena itu merupakan roh dari ASN, yang siap melayani masyarakat secara transparan.

 

“Keterbukaan informasi publik ini adalah nyawanya seorang ASN dan jajarannya. Karena birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Itu napasnya kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa kita harus selalu di tengah-tengah masyarakat, kita harus tahu tentang permasalahan masyarakat, dan kita harus bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat kita,” tegas Luthfi.

 

Dengan demikian, gubernur berharap ke depan Jawa Tengah bisa maju dan berkelanjutan, menuju Indonesia Emas 2045.

 

“Sehingga Jawa Tengah maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, yang sebagai guidance-nya nanti harus kita lakukan akselerasi program-program yang kita sesuaikan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Suryandaru, salah seorang perwakilan dari kaum disabilitas yang hadri dalam acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, menyambut baik atas sejumlah program yang diusung pemerintah provinsi, yang berpihak pada kaum disabilitas.

 

“Kami menyambut baik atas adanya program yang memberikan pelatihan keterampilan kepada kaum disabilitas. Tapi kalau boleh usul, agar teman-teman disabilitas ini juga dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan karena ada yang bergelut di bidang akademisi, bukan hanya keterampilan,” katanya.

 

Senada, perwakilan dari Forum Anak Jawa Tengah, Laila menambahkan, RPJMD Provinsi Jawa Tengah kali ini sudah berpihak pada kepentingan anak.

 

“Programnya sudah selaras dengan kepentingan anak,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

 

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, akan menjadi landasan pijak bagi bagi pejabat publik di wilayah Jawa Tengah.

 

“Kita semua sepakat RPJMD sebagai batu loncatan daripada kegiatan kita di tahun 2025 secara berkesinambungan. Dari infrastruktur di tahun 2025 dan kita teruskan swasembada pangan di tahun 2026,” kata Luthfi, seusai Musrenbang RPJMD, di kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (5/5/2025).

 

Artinya, jelas Luthfi, kerja tematik inilah yang menjadi landasan pijak bagi pejabat publik di wilayah Jateng, baik provinsi maupun bupati/ wali kota agar kerjanya fokus.

 

“Tidak incrit-incrit, semuanya dalam satu tarikan nafas dari tingkat pusat kolaborasinya, provinsi, kabupaten/ kota sampai desa,” tuturnya.

 

Menurut gubernur, Musrenbang tingkat provinsi ini merupakan kegiatan lanjutan setelah sebelumnya dilakukan di ekskeresidenan se-Jateng beberapa waktu lalu. Dalam setiap Musrenbang, pihaknya bukan menyoroti satu masalah, tapi belanja masalah. Yang mana, dalam setiap kegiatan muncul usulan hingga meyerap aspirasi.

 

“Usulan-usulan, menyerap aspirasi dari kabupaten/ kota, kita jadikan satu. Sekarang kita finalkan di tingkat provinsi, dengan mengundang kementerian, lembaga,” ujarnya.

 

Dengan demikian, beber Luthfi, kegiatan tersebut adalah kerja yang terstruktur untuk Jateng yang akan datang.

 

Gubernur mengapresiasi seluruh bupati/wali kota yang dapat hadir secara pribadi. Dia menilai, mereka tampak kompak dan siap bersatu menjalankan kerja, yang jadi kesepakatan bersama.

 

“Semua kompak, rasa memiliki, sense of crisis di wilayah kita, bupati, wali kota gubernur, wakil gubernur, sama-sama. Dengan begitu semua bisa tahu, mana porsinya yang dilakukan gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wali kota, biar tahu bahwa tahun 2026 nanti kita akan begini. Tugas wakil akan membantu kegiatan decision maker para pimpinan, gubernur, bupati/wali kota,” sorotnya.

 

Sekda Jateng Sumarno mengatakan, tujuan dari kegiatan sebagai forum koordinasi pemangku kepentingan dalam penyampaian masukan pembangunan, untuk rancangan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah Provinsi Jateng tahun 2025-2029, serta forum untuk menigkatkan pelayanan publik secara menyeluruh, kepada masyarakat publik Jateng.

 

Pada kesempatan tersebut, Luthfi menerima penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Dengan Jateng mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4.53 atau kategori A. Kategori A adalah predikat pelayanan prima atau sangat baik. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

 

SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2025 tumbuh positif 4,96 persen secara tahunan (Year on Year/ YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 4,87 persen. Pertumbuhan itu disokong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang tumbuh 15,24 persen.

 

“Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2025 (YoY) meningkat 4,96 persen lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 4,87 persen. Secara Q to Q pertumbuhan ekonomi Jateng triwulan I 2025 dibandingkan triwulan 4 2024 tumbuh cukup tinggi, sebesar 1,80 persen, kalau nasional kontraksi -0,98 persen,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, pada rilis daring, Senin (5/5/2025).

 

Menurutnya, pertumbuhan itu disokong oleh sektor pertanian yang cukup tinggi. Tercatat, secara tahunan YoY, sektor pertanian tumbuh 15,24 persen. Sementara, secara triwulan atau Q to Q, sektor ini tumbuh 22,75 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh panen sejumlah produk pertanian, seperti jagung dan padi

 

“Sekali lagi kekuatan Jawa Tengah di sektor pertanian. Sehingga dorongan di sektor pertanian perlu lebih ini (kuat) lagi, supaya kontribusi lebih meningkat untuk triwulan berikutnya,” ungkap Endang.

 

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jateng secara Q to Q sebesar 1,80 persen, menempati urutan kedua nasional. Tempat pertama diduduki oleh Maluku Utara, dengan pertumbuhan ekonomi Q to Q 2,75 persen. Adapun, pertumbuhan ekonomi nasional secara triwulanan mengalami kontraksi -0,98 persen. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)